LombokPost - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan.
Hal ini dibuktikan melalui pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP NTB Adrian Puspawijaya, oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, berlangsung di Kantor Gubernur NTB, Selasa (10/2).
Gubernur Iqbal menegaskanselama ini BPKP menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah (pemda), dalam pengelolaan keuangan daerah, serta aktif mengawasi program-program pemerintah yang ada di Provinsi NTB.
“Pergantian pejabat di lingkungan BPKP merupakan bagian dari pembinaan SDM berkelanjutan untuk mendukung peran strategis BPKP sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, serta pencegahan dini penyimpangan," jelasnya.
Pemprov NTB mengapresiasi kontribusi BPKP dan berharap sinergi serta kolaborasi terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada hasil bagi kesejahteraan masyarakat NTB.
"Saya yakin teman-teman di provinsi maupun kabupaten/kota sudah capek dengan tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Alih-alih dapat promosi dan jabatan, tetapi dihantui musibah sampai pensiun," tegas Gubernur.
Untuk itu, Gubernur Iqbal dengan tegas tengah melakukan pembenahan sistem yang sedang berjalan di awal pemerintahannya. Dirinya mengatakan, sejak setahun lalu, Pemprov telah mengajukan permohonan pemeriksaan tujuan khusus terkait beberapa temuan masalah dalam sistem pemerintahan.
"Sama sekali bukan bermaksud mencari siapa yang salah, namun bertujuan untuk memperbaiki sistem dan melakukan pemetaan dalam upaya pembenahan sistem, untuk mengetahui apa dan di mana masalahnya," terang pria asal Lombok Tengah tersebut.
Dirinya juga menegaskan pembenahan yang dilakukan di awal pemerintahannya adalah kebijakan tak populer, namun dinilai penting agar tata kelolanya semakin baik dan dapat mendukung jalannya pemerintahan,
Seperti pemeriksaan di bank daerah, Dikbud, Bappenda, dan rumah sakit beberapa waktu lalu. Gubernur Iqbal berharap kemitraan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan BPKP dalam membangun tata kelola yang baik dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program-program pemerintah.
"Sekali lagi, kami ucapkan selamat bertugas untuk Saudara Adrian Puspawijaya, semoga dapat memperkuat kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik, serta terus menjalin koordinasi dan sinergi yang solid dengan seluruh elemen daerah," tandasnya.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Serap 240 Ribu Ton Setara Beras dari NTB
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Adrian Puspawijaya menegaskan komitmennya untuk mendampingi Pemprov NTB, dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan pembangunan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
"Dengan kerja sama yang kuat, kami optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat NTB," ujarnya.
Berpedoman pada motto Hadir Bermanfaat, BPKP konsisten menjalankan fungsi pengawasan, asistensi, evaluasi, dan pendampingan untuk memperkuat akuntabilitas keuangan, pengendalian intern, serta pemanfaatan sumber daya pembangunan yang transparan dan berdampak bagi masyarakat.
Sebagai auditor Presiden, BPKP turut mengawal pembangunan nasional dan daerah melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, sistem pengendalian intern, dan pencegahan korupsi.
Tahun 2026, BPKP NTB menargetkan pengawasan pada tujuh sektor prioritas dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan NTB yang akuntabel dan berkelanjutan.
Editor : Prihadi Zoldic