LombokPost - Proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, di lingkup Pemprov NTB Tahun 2026 memasuki tahap krusial. Menuju penutupan pendaftaran, data sementara mencatat 101 orang ASN dinyatakan resmi mendaftar, dengan 68 orang di antaranya telah menuntaskan proses submit berkas.
“Itu data sementara yang kami himpun sampai dengan 19 Februari pukul 04.00 Wita dini hari tadi,” terang Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) 1 Prof Riduan Mas’ud, Kamis (19/2).
Rinciannya, untuk posisi kepala Dinas Dikpora, tercatat tujuh orang mendaftar dan tiga sudah submit. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diikuti tujuh pendaftar dengan lima sudah submit.
Sementara kepala Dinas Kebudayaan mencatat 10 pendaftar dan tiga yang telah submit. Animo besar juga terlihat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan 11 pendaftar dan tujuh submit.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan diikuti 10 pendaftar dengan delapan submit. Untuk posisi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB, terdapat delapan pendaftar dan lima submit.
Di sektor infrastruktur, Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman baru diikuti dua pendaftar dan satu submit. Sedangkan Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda NTB mencatat lima pendaftar dan satu submit.
Untuk jajaran manajemen RSUD NTB, posisi Direktur diikuti empat pendaftar dan seluruhnya sudah submit. Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan mencatat sembilan pendaftar dan sembilan submit.
Wakil Direktur SDM, Diklat dan Litbang menjadi yang terbanyak dengan 15 pendaftar dan 12 submit. Sementara Wakil Direktur Pelayanan diikuti enam pendaftar dengan empat submit, serta Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD NTB ada tujuh pendaftar dan enam submit.
Prof Riduan menyampaikan jumlah tersebut secara umum sudah mendekati ekspektasi. Meski demikian, tim pansel membuka kemungkinan perpanjangan masa pendaftaran, apabila ada formasi yang belum memenuhi ketentuan minimal.
“Kita lihat nanti malam saat penutupan tanggal 19 Februari pukul 23.59 Wita, apakah sudah sesuai dengan harapan, kalau nggak sesuai, itu akan diperpanjang dua kali,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mengacu regulasi setiap formasi jabatan, diikuti minimal empat pelamar agar seleksi berjalan kompetitif. Jika belum terpenuhi, masa pendaftaran akan diperpanjang tiga hari, dan dapat diperpanjang kembali tiga hari berikutnya bila masih kurang.
“Kalau sudah dua kali diperpanjang dan tetap tidak ada tambahan, ya tidak apa-apa. Setelah enam hari itu tetap kita adakan seleksi sesuai jumlah yang ada, tetapi sekali lagi ini masih antisipasi,” tegasnya.
Prof Riduan menilai variasi jumlah pendaftar tersebut menunjukkan, adanya kehati-hatian dari para ASN, terutama untuk posisi dengan beban tanggung jawab besar.
“Para peserta punya kehati-hatian. Dapat amanah itu tanggung jawab besar. Misalnya di Dikpora atau PUPR dan Kawasan Permukiman, itu kan OPD besar. Bebannya berat, mungkin orang juga berpikir secara matang,” jelasnya.
Menurutnya, sikap tersebut justru mencerminkan kesadaran tanggung jawab dari para kandidat. Ia berharap peserta yang mendaftar benar-benar memiliki kapasitas dan profesional sesuai kebutuhan jabatan. “Saya harapkan orang-orang yang daftar ini yang profesional,” tandasnya.
Editor : Kimda Farida