LombokPost - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan kunjungan kerja dan peninjauan langsung progres pembangunan serta kesiapan layanan di RSUD Kota Bima, Jumat (27/2).
Kunjungan ini dalam rangka memastikan bahwa proses pembangunan fisik, pengadaan alat kesehatan, serta pemenuhan sumber daya manusia berjalan sesuai standar dan target peningkatan kelas rumah sakit.
Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat penguatan RSUD Kota Bima sebagai pusat rujukan wilayah timur NTB.
Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan strategis peningkatan akses dan kualitas pelayanan rujukan di Pulau Sumbawa.
Mencakup peningkatan kelas RSUD Kota Bima menjadi Tipe C serta peningkatan kelas RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kunjungannya ke Kota Bima dilakukan untuk memastikan secara langsung bahwa pelaksanaan pembangunan fisik RSUD Kota Bima berjalan sesuai dengan laporan yang diterimanya.
Ia menegaskan pentingnya verifikasi lapangan agar pembangunan rumah sakit ini benar-benar memenuhi standar dan dapat berfungsi optimal.
Dengan penguatan sarana, peralatan medis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, diharapkan masyarakat Pulau Sumbawa, khususnya Dompu dan Bima, tidak lagi harus dirujuk ke Mataram untuk mendapatkan layanan spesialistik.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan berkelanjutan dalam memperkuat layanan RSUD Kota Bima.
Menurut Gubernur Miq Iqbal, dukungan tersebut sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam menata dan meningkatkan kapasitas rumah sakit provinsi di Pulau Sumbawa.
Termasuk penguatan RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir sebagai bagian dari sistem rujukan regional yang lebih kuat dan merata.
Dari Komitmen Politik ke Desain Kebijakan
Pada masa kampanye, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda) berkomitmen menghadirkan keadilan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
Komitmen tersebut kini diterjemahkan dalam kebijakan konkret. Yakni memperkuat rumah sakit rujukan di Pulau Sumbawa agar masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada layanan di Mataram.
Selama ini, kasus jantung inter vensi, kemoterapi kanker, hemodialisis, hingga pemeriksaan patologi anatomi masih banyak dirujuk ke Lombok.
Konsekuensinya adalah antrean panjang, biaya tambahan, serta risiko keterlambatan penanganan medis.
Dalam konteks inilah, penguatan RSUD Kota Bima menjadi langkah korektif atas ketimpangan layanan regional.
Tantangan Kesehatan NTB
Secara struktural, Provinsi NTB menghadapi beban penyakit yang tinggi.
Penyebab utama kematian prematur adalah kanker, stroke, dan tuberculosis.
Sementara penyakit tidak menular dan stunting mendominasi beban disabilitas.
Dengan jumlah penduduk mencapai 5,66 juta jiwa, NTB menghadapi beban penyakit yang signifikan.
Berdasarkan data kesehatan provinsi, kanker menyumbang 83–192 ribu DALY (Disability Adjusted Life Year) per tahun; stroke 80–118 ribu; tuberkulosis 72–140 ribu; stunting sekitar 131 ribu; dan penyakit jantung 40–69 ribu.
Secara ekonomi, kerugian akibat penyakit di NTB diperkirakan mencapai Rp 18–25 triliun per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan bukan hanya isu sosial, tetapi juga persoalan ekonomi dan produktivitas daerah.
Ketimpangan distribusi layanan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memperberat persoalan tersebut.
Selama ini, layanan spesialistik lanjutan seperti cathlab (intervensi jantung), kemoterapi kanker, patologi anatomi, hemodialisis, dan neurointervensi masih terpusat di Mataram, Pulau Lombok.
Akibatnya, pasien dari Sumbawa harus menempuh perjalanan laut dan darat.ratusan kilometer dalam kondisi sakit.
Secara sistem, ini meningkatkan waktu tunggu, risiko medis, dan biaya tidak langsung keluarga.
Oleh karena itu, pembangunan kapasitas layanan rujukan di Pulau Sumbawa bukan sekadar proyek infrastruktur.
Melainkan strategi pengurangan risiko kesehatan dan kerugian ekonomi daerah.
Kapasitas RSUD Kota Bima Sebelum peningkatan, RSUD Kota Bima memiliki 98 tempat tidur untuk melayani sekitar 166.992 jiwa Kota Bima serta rujukan regional; 7 poliklinik rawat jalan; ICU dan NICU terbatas; dan SDM spesialis dasar.
Rasio tempat tidur terhadap penduduk masih jauh dari ideal, dengan kebutuhan tambahan diperkirakan mencapai 70–100 tempat tidur.
Setelah penguatan, target
kapasitas meningkat menjadi sekitar 230 tempat tidur dengan 14 poliklinik rawat jalan; ICU, NICU, dan ICVCU; Instalasi bedah sentral; Laboratorium lengkap; dan IGD modern dengan sistem zonasi.
Peralatan unggulan seperti Cathlab, CT Scan, Mamografi, C-Arm, Echocardiography, Cytotoxic Safety Cabinet, dan Hemodialisis memperkuat kompetensi layanan sesuai standar rumah sakit Tipe C.
Penguatan SDM dan Alat Kesehatan
Untuk memastikan peningkatan kelas berbasis kompetensi, pemerintah melengkapi SDM.
Seperti spesialis onkologi, spesialis urologi, spesialis bedah saraf, spesialis neurologi intervensi, dan spesialis anestesi dan terapi intensif.
Alat kesehatan tambahan, berupa PCR, immunology analyzer, blood chemical analyzer, dan electroencephalography (EEG). Sarana pendukung meliputi ambulans transport dan ambulans jenazah, bangsal stroke, dan bangsal kanker.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kelas rumah sakit tidak hanya administratif, tetapi berbasis kesiapan klinis.
Target Kebijakan yang Terukur
Pasca peningkatan, pemerintah menargetkan rasio tempat tidur mendekati 1,44 per 1.000 penduduk; BOR (Bed Occupancy Rate) terkendali sekitar 75 persen; waktu tunggu pasien menurun signifikan; penurunan rujukan ke Mataram untuk kasus tertentu; dan efisiensi biaya kesehatan regional.
Dengan penguatan RSUD Kota Bima dan peningkatan kelas RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B, Pulau Sumbawa diharapkan memiliki sistem rujukan regional yang lebih mandiri dan efisien.
Makna Strategis bagi Pulau Sumbawa Penguatan RSUD Kota Bima sebagai pusat rujukan wilayah timur NTB adalah pernyataan kebijakan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh terkonsentrasi di satu pulau.
Negara harus memastikan akses yang setara bagi seluruh warga, termasuk di wilayah timur NTB.
Dengan peningkatan kelas RSUD Kota Bima dan RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir, Pulau Sumbawa kini memiliki fondasi sistem rujukan regional yang lebih kuat dan mandiri.
Langkah ini mungkin belum menyelesaikan seluruh tantangan, tetapi arah kebijakannya sudah jelas: mendekatkan layanan, mempercepat penanganan, dan menghadirkan keadilan kesehatan bagi masyarakat Pulau Sumbawa.
Editor : Akbar Sirinawa