LombokPost – Provinsi NTB dan NTT dipastikan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Namun keputusan ini membawa konsekuensi bagi daerah untuk menyiapkan dukungan anggaran.
Karena dalam kondisi efisiensi dan krisis global saat ini, pemprov tidak bisa hanya mengandalkan dana APBN.
"Kalau mau jadi tuan rumah PON, daerah juga harus siapkan APBD. Tidak bisa hanya mengandalkan APBN," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, kemarin (27/3).
Disampaikan, Pemprov NTB maupun NTT tidak bisa bergantung dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun diminta menunjukkan keseriusan dengan mengalokasikan anggaran di APBD.
Ia mendorong agar alokasi anggaran sudah mulai disiapkan di APBD 2026. Sebab keputusan resmi terkait tuan rumah PON 2028 ditargetkan keluar dalam waktu dekat ini. "Kalau bisa ya mulai disiapkan dalam APBD tahun ini," ujar Hadrian.
Menurutnya, dukungan melalui APBD sangat dibutuhkan untuk membenahi sejumlah fasilitas olahraga yang dibutuhkan. Salah satu yang paling menjadi sorotan soal kondisi fasilitas olahraga di NTB. Khususnya Gelanggang Olahraga (GOR) 17 Desember di Turida Mataram.
Gedung olahraga itu membutuhkan sejumlah revitalisasi agar memenuhi standar penyelenggaraan PON. Apalagi GOR Turida menjadi tumpuan venue jika PON 2028 benar-benar digelar di Bumi Gora.
Meski demikian, pihaknya tidak menampik kalau pemerintah pusat juga akan menggelontorkan bantuan perbaikan fasilitas.
Tapi dengan catatan daerah terlebih dahulu menunjukkan komitmen nyata melalui APBD.
"Kalau mau jadi tuan rumah, perbaiki fasilitasnya. Pemerintah pusat akan melihat keseriusan daerah," paparnya.
Dalam pelaksanaan PON ke depan, sambung Hadrian, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar tidak dilakukan pembangunan venue baru secara besar-besaran.
Ini sebagai pembelajaran dari pelaksanaan PON sebelumnya di daerah lain, seperti Papua dan Sumatera Utara, di mana sejumlah fasilitas olahraga terbengkalai pascapelaksanaan PON.
"Presiden tidak ingin membangun venue baru karena pengalaman sebelumnya, banyak yang tidak terkelola setelah PON selesai," ungkap politisi PKB itu.
Oleh karena itu, dalam PON 2028, sejumlah opsi untuk melibatkan sejumlah daerah juga dibuka. Meski NTB dan NTT menjadi tuan rumah utama, tapi ada pelibatan daerah lain yang lebih matang secara fasilitas.
Salah satunya adalah wacana melibatkan DKI Jakarta untuk beberapa cabang olahraga. Seperti bowling, akuatik, dan balap sepeda dinilai lebih siap digelar di Jakarta.
Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Raihan Anwar merasa psimistis pemprov bisa menyiapkan anggaran untuk mendukung perbaikan fasilitas olahraga.
Apalagi dalam APBD 2026 murni tidak ada alokasi untuk perbaikan fasilitas olahraga untuk PON 2028. "Kalau melihat postur APBD 2026 tidak ada anggaran untuk PON 2028," ujar Raihan.
Pihaknya pun tidak bisa memprediksi apakah nanti akan dialokasikan dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 atau tidak. Hal itu sangat tergantung dalam pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif.
"Bagaimana dinamika ke depan kita belum tahu. Kan juga harus melihat bagaimana kekuatan fiskal daerah. Mampu nggak dialokasikan untuk PON," pungkas politisi NasDem itu.
Editor : Kimda Farida