Salah satu langkah konkret yang dihadirkan adalah inovasi barcode pengaduan online (Yanduan) yang bisa diakses dengan cepat oleh masyarakat.
Melalui sistem ini, peserta maupun publik diberikan ruang untuk melapor apabila menemukan praktik mencurigakan di setiap tahapan seleksi.
Kabid Propam Polda NTB Kombes Pol. Wildan Alberd menegaskan komitmen pengawasan dilakukan secara ketat dari awal hingga akhir proses.
“Silakan masyarakat manfaatkan barcode pengaduan online ini. Setiap laporan kami tindak lanjuti secara serius,” ujarnya kepada wartawan, Senin (30/3).
Dalam materi sosialisasi yang beredar, Propam juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan atau menawarkan bantuan tidak resmi.
Langkah ini menjadi bagian dari penguatan prinsip rekrutmen Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.
Wildan kembali menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga integritas proses seleksi.
“Jika ada indikasi kecurangan, praktik calo, atau penawaran soal ujian, segera laporkan. Kami pastikan identitas pelapor terlindungi,” tegasnya.
Sejumlah visual kegiatan memperlihatkan kesiapan personel serta suasana seleksi yang berlangsung disiplin dan terstruktur. Para peserta tampak mengikuti tahapan dengan tertib, mencerminkan proses yang diawasi ketat.
Kehadiran barcode layanan pengaduan ini diharapkan mampu mempersempit celah pelanggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap rekrutmen Polri 2026.
Editor : Marthadi