LombokPost - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan.
Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tidak lagi boleh berbasis asumsi. Tetapi harus bertumpu pada data terpilah dan terintegrasi yang mampu menjangkau kelompok rentan.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Dr Ahsanul Khalik saat membuka sekaligus menjadi nara sumber Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Tahun 2026 yang digelar di Prime Park Hotel Mataram, Rabu (1/4).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bappeda NTB bersama Program SKALA ini dihadiri oleh Lead Program SKALA NTB Lalu Anja Kusuma, jajaran perangkat daerah, serta aktivis dan organisasi sosial yang bergerak di bidang perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Dalam arahannya, Dr Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka ini menekankan bahwa tanpa data yang akurat dan inklusif, pembangunan berisiko tidak tepat sasaran dan meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi. Kita harus tahu secara pasti siapa yang tertinggal, di mana ketimpangan terjadi, dan kelompok mana yang belum terlayani. Di situlah data menjadi penentu arah kebijakan,” tegasnya.
Baca Juga: Kembalikan Marwah Regulasi, Satpol PP NTB Bedah Efektivitas Perda Bersanksi
Aka menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan saat ini bukan pada ketersediaan program, melainkan pada ketepatan sasaran. Tanpa data terpilah dan terintegrasi, kebijakan berpotensi bias dan tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Pemprov NTB, lanjut Aka telah membangun fondasi melalui Portal NTB Satu Data dan DT-SEN. Namun, diakui masih terdapat tantangan, terutama dalam penyediaan data terpilah, integrasi antar sistem, serta pemanfaatan data yang belum sepenuhnya menjadi dasar dalam proses musrenbang.
“Data tidak boleh berhenti sebagai laporan. Data harus menjadi instrumen perubahan dalam cara kita merencanakan pembangunan,” ujarnya.
Baca Juga: Tak Menyerah, Pemprov NTB Siapkan Serangan Balik di Sengketa Lahan Gedung Wanita dan Kantor Bawaslu
Aka juga menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus berperan sebagai produsen data yang bertanggung jawab terhadap kualitas, keterpaduan, dan kebermanfaatan data yang dihasilkan.
Selain itu, data yang dikembangkan harus mampu menggambarkan kondisi nyata perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif.
Dalam konteks tersebut, sinergi lintas sektor menjadi kunci, termasuk kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti Program SKALA, agar pengelolaan data tidak berjalan parsial.
Aka juga mendorong agar Musrenbang bertransformasi menjadi forum berbasis data, bukan sekadar agenda administratif tahunan.
“Musrenbang harus berubah. Dari forum formal menjadi forum berbasis data yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Melalui lokakarya ini, diharapkan terbangun kesepahaman lintas sektor tentang pentingnya data inklusif. Sekaligus menghasilkan langkah konkret dalam integrasi data ke dalam perencanaan TEMBANG PUGIS Tahun 2026.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana kita mampu menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” pungkasnya. (lil/kominfotikntb/r3)
Editor : Redaksi