LombokPost - Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kini menjadi fokus utama Pemprov NTB, dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kinerja daerah.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (AP) Setda NTB Izzudin Mahili menegaskan, Pemprov NTB kini memprioritaskan agenda tersebut guna memastikan BUMD mampu berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah,” terangnya.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, dari Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, terhadap kinerja sejumlah BUMD yang dinilai belum sehat dan kurang produktif.
“Kami tengah menjalankan misi besar, yakni revitalisasi dan restrukturisasi untuk meningkatkan profesionalisme manajemen, sekaligus menata ulang struktur usaha agar lebih efisien dan kompetitif,” jelasnya.
Baca Juga: Penetapan Direksi PT GNE Tunggu Hasil Audit KAP
Izzuddin menjelaskan transformasi BUMD NTB bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, penguatan profesionalisme melalui panitia seleksi (pansel) terbuka dalam pengisian jajaran manajemen, termasuk pada PT Gerbang NTB Emas (GNE).
“Seluruh proses dilakukan berbasis kompetensi guna menjamin penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG),” ujarnya.
Kedua, konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi BPR Syariah. Langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi syariah di NTB dan ditargetkan rampung dalam waktu delapan bulan, bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi NTB.
Ketiga, pembentukan holding NTB Kapital, sebagai induk bagi BUMD non-keuangan. Upaya ini dilakukan untuk mengonsolidasikan aset dan lini bisnis agar lebih terintegrasi.
“Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap kajian Manajemen Perubahan Struktur (MPS) oleh konsultan, termasuk penyusunan naskah akademik,” kata dia.
Baca Juga: BUMD Bukan Tempat Parkir Timses, DPRD Minta Tegakkan Meritokrasi di Seleksi Direksi GNE
Selain pembenahan internal, BUMD sektor keuangan juga diinstruksikan untuk meningkatkan porsi pembiayaan produktif, hingga minimal 30 persen.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM di NTB agar lebih mandiri dan berdaya saing. Di samping itu, kebijakan peningkatan kredit produktif ini juga diharapkan dapat menekan ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan nonformal atau ilegal, seperti rentenir.
Bagaimana pun, indikator keberhasilan BUMD tergantung pada profesionalisme manajemen. Apabila manajemennya profesional, maka penerapan GCG akan terbentuk secara otomatis, sehingga hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang tepat sasaran.
“Output akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang tepat sasaran,” jelas Izzuddin.
Di sisi lain, pembentukan holding NTB Kapital diperkirakan mampu meningkatkan efisiensi operasional BUMD hingga 15–20 persen melalui integrasi aset dan pengelolaan manajemen satu pintu.
“Dengan restu Gubernur dan dukungan berbagai pihak, transformasi ini diharapkan menghadirkan wajah baru perekonomian NTB yang lebih inklusif, mandiri, dan berbasis syariah,” jelasnya.
Baca Juga: DPMD Lotim Tekan BUMDes Harus Untung
Sementara itu, disinggung mengenai kapan peluncuran resmi BPR Syariah, Pemprov NTB menargetkan hal itu menjadi kado pada HUT NTB ke-68 pada Desember mendatang.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti banyaknya BUMD yang selama ini tidak berjalan sesuai harapan. Menurutnya, kegagalan sebagian besar BUMD di NTB disebabkan oleh ketidaktepatan dalam memilih sektor bisnis.
Tak ketinggalan, minimnya pemahaman terhadap bidang usaha yang digeluti. Akibatnya, banyak BUMD justru berperan sebagai pemburu rente yang hanya menjalankan penugasan dari pemerintah. Tanpa menciptakan nilai tambah atau pertumbuhan usaha yang sehat.
“Belajar dari pengalaman kita selama ini, ternyata BUMD kita banyak berbisnis di sektor yang tidak dipahami, itulah sebabnya kenapa BUMD kita hampir semuanya kolaps. Karena dia berbisnis di bidang yang akhirnya jadi pemburu rente,” sindir gubernur.
Editor : Akbar Sirinawa