LombokPost--Upaya memperkuat kualitas regulasi daerah terus dilakukan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menggelar rapat harmonisasi terhadap 12 rancangan regulasi Kabupaten Sumbawa, terdiri dari 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan 10 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), Rabu (15/4).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Mandalika ini dipimpin langsung oleh I Gusti Putu Milawati dan dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa, mulai dari unsur pemerintahan, perangkat daerah, hingga tim perancang peraturan perundang-undangan.
Dalam forum tersebut, Milawati menyampaikan pentingnya proses harmonisasi sebagai langkah awal memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan regulasi nasional dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Pembahasan berlangsung dinamis. Tim perancang dari Kanwil Kemenkum NTB memberikan berbagai masukan strategis, mulai dari penyesuaian tarif pajak daerah agar sesuai ketentuan nasional, penyempurnaan sistem pengadaan berbasis digital melalui aplikasi clearing house, hingga penataan struktur organisasi perangkat daerah agar lebih adaptif terhadap regulasi terbaru.
Baca Juga: Spesialis Curanmor dan Penadah Diringkus Polisi
Tak hanya itu, aspek teknis juga menjadi perhatian. Sejumlah rancangan diperbaiki dari sisi penulisan, konsideran, hingga dasar hukum guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih aturan.
Harmonisasi kali ini juga mencakup isu-isu penting lainnya, seperti penguatan regulasi penyertaan modal daerah, penataan desa dan batas wilayah, serta penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum.
Secara umum, seluruh rancangan dinilai masih memerlukan penyempurnaan agar memenuhi prinsip kepastian hukum, efektivitas, dan akuntabilitas.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan berita acara pengharmonisasian antara perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kanwil Kemenkum NTB.
Langkah ini menjadi penanda bahwa proses penyelarasan regulasi terus bergerak menuju tahap yang lebih matang.
Dengan harmonisasi ini, diharapkan regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan.
Editor : Kimda Farida