LombokPost-Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah tidak akan memaksa orang tua, apabila ingin menarik kembali anaknya dari program Sekolah Rakyat, meskipun anak tersebut telah masuk dalam proses seleksi.
“Kita tidak bisa memaksa ya,” ujarnya, usai hadir di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 di Mataram, Kamis (16/4).
Baca Juga: Sekolah Rakyat Tekan Putus Sekolah di NTB, Wamen Tinjau SRMP 18 Lobar
Namun demikian, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasive, melalui proses penjangkauan yang intensif kepada keluarga sasaran. “Ini penjangkauan kita, ini penting saya sampaikan karena ini sudah mau seleksi siswa Sekolah Rakyat,” terangnya.
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat tidak melakukan sistem pendaftaran terbuka. Sebaliknya, proses rekrutmen dilakukan melalui penjangkauan langsung kepada calon siswa yang masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Khususnya yang berada pada kelompok Desil-1 dan Desil-2, yaitu kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. “Siapa yang dijangkau? Mereka yang ada di DTSEN, terutama di Desil-1 dan Desil-2,” jelas Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Setelah data diperoleh, tim gabungan yang terdiri dari pendamping Kemensos, Dinas Sosial (Dinsos), dinas pendidikan setempat dan Badan Pusat Statistik (BPS), melakukan kunjungan langsung ke rumah calon siswa.
Baca Juga: Menteri PU: Proyek Sekolah Rakyat Harus Tuntas Sesuai Target
Dalam proses tersebut, dilakukan dialog dengan orang tua untuk memastikan kesediaan dan kelayakan keluarga. “Kalau orang tuanya setuju, sepakat, dan keluarga ini memenuhi kriteria, maka nama diteruskan ke Bupati atau Wali Kota,” paparnya.
Selanjutnya, kepala daerah akan menetapkan calon siswa sebelum dikirim kembali ke Kemensos, untuk dilakukan verifikasi akhir. “Dari kami akan kita periksa sekali lagi, setelah itu saya tetapkan sebagai siswa Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Gus Ipul menekankan pentingnya integritas dalam seluruh proses seleksi. Ia menyampaikan pesan Presiden Prabowo, agar tidak ada praktik kecurangan dalam bentuk apa pun.
“Dalam seleksi ini tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada sogok-menyogok, dan tidak boleh ada KKN. Ini harus murni keluarga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Dan ketika ada calon siswa yang mengundurkan diri, pemerintah akan terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai manfaat program tersebut.
Namun jika keputusan mundur tetap diambil, kembali pemerintah tidak akan memaksakan. “Kalau memang akhirnya harus mundur, ya tentu kita tidak bisa memaksa. Tapi kita akan yakinkan bahwa ini sesungguhnya untuk masa depan putra-putri keluarga Desil-1,” ujarnya.
Baca Juga: Kuota Sekolah Rakyat Dasar Lombok Timur Hanya 100 Siswa, Dinsos Minta Tambahan
Ia menambahkan, sistem Sekolah Rakyat telah dirancang fleksibel dengan konsep multi entry, multi exit. Artinya, jika ada peserta yang mengundurkan diri, maka akan digantikan oleh calon lain yang sudah berada dalam daftar cadangan.
“Kalau ada yang mundur, banyak yang di belakangnya sudah siap. Misalnya alokasi 50 siswa, kalau mundur ada lagi penggantinya,” jelasnya.
Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat ditujukan bagi keluarga-keluarga yang selama ini berada dalam kondisi sulit dan belum tersentuh pembangunan secara optimal.
“Ini adalah keluarga istimewa. Mereka selama ini menderita, tidak terlihat oleh kita, belum terbawa oleh pembangunan. Semua ini akan diberi wadah supaya mereka punya masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa