LombokPost--Upaya memperkuat kualitas aparatur terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.
Sebanyak 60 aparatur sipil negara (ASN) mengikuti Penilaian Kompetensi Jabatan Manajerial dan Non Manajerial Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Kanwil, Selasa (21/4).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pemetaan kemampuan ASN guna memastikan setiap pegawai menempati posisi yang sesuai dengan kompetensinya.
Penilaian ini juga menjadi fondasi dalam membangun sistem manajemen karier berbasis merit.
Ketua panitia sekaligus asesor dari BPSDM Hukum, RR Dewi Sri Handayani, menjelaskan bahwa penilaian ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi individu dengan standar jabatan.
“Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan program pengembangan SDM yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan ASN yang profesional dan adaptif.
“Penilaian kompetensi ini penting untuk memastikan ASN mampu menjawab tantangan perubahan yang semakin dinamis,” ujarnya.
Baca Juga: MTsN 2 Lombok Barat Borong Juara Paskibra NTB
Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Eva Gantini, yang menekankan pentingnya penilaian yang objektif dan terstandar. Ia menyebut, aspek yang dinilai tidak hanya teknis, tetapi juga manajerial serta sosial kultural.
Selain itu, pengarahan diberikan oleh Sutrisno yang menegaskan pentingnya disiplin dan integritas selama proses penilaian berlangsung.
Dengan kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap dapat menghasilkan peta kompetensi ASN yang akurat.
Tujuannya jelas: menciptakan pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Dorong Pemerataan Infrastruktur Lombok-Sumbawa
Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di NTB terus bergerak maju, dengan menempatkan kualitas SDM sebagai kunci utama peningkatan layanan publik.
Editor : Kimda Farida