LombokPost-Pemprov NTB memastikan pengerjaan jalan long segment Lenangguar—Lunyuk di Sumbawa, oleh kontraktor masih berlanjut.
PT. Amar Jaya Perkasa selaku kontraktor yang mengerjakan proyek senilai Rp 19 miliar dari APBD 2025 tersebut, kembali mendapat tambahan waktu ketiga kalinya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB Lalu Kusuma Wijaya menegaskan pekerjaan terus menunjukkan perkembangan positif, dan diharapkan segera bisa dilalui dengan baik.
“Targetnya kita mungkin di awal Mei sudah bisa dilalui secara baik, dan mudah-mudahan karena ini juga menjadi akses yang sangat vital di sana,” ujarnya, Selasa (21/4).
Baca Juga: Dewan Sidak Proyek Jalan Rp 19 Miliar, Desak Kontraktor Segera Tuntaskan Lunyuk-Lenangguar
Dalam laporan Komisi IV DPRD NTB, perkembangan perbaikan jalan sampai saat ini telah mencapai 70 persen. Namun, Kusuma menyampaikan klarifikasi dengan menyebut data itu kemungkinan belum diperbarui.
Kini berdasarkan laporan dari tim Dinas PUPRPKP NTB yang turun langsung ke lokasi, progres telah mencapai kisaran 80 persen dan kini terus dipercepat. “Sekarang prosesnya lebih cepat karena semua bekerja keras,” ungkapnya.
Ia mengakui pada tahap awal pengerjaan, proyek menghadapi tantangan alam yang cukup berat, termasuk kondisi geografis dan curah hujan ekstrem yang sempat menghambat pekerjaan.
“Kita harus mengkondisikan situasi alam dulu, karena kalau dipaksakan berbahaya, bisa terjadi runtuhan dan membahayakan pekerja,” jelasnya.
Meski ditargetkan selesai awal Mei, Kusuma menyebut jadwal kontraktual proyek sebenarnya masih berlaku hingga Juni, dalam masa addendum ketiga ini.
Namun pihaknya mendorong kontraktor melakukan percepatan guna meminimalkan konsekuensi denda bagi rekanan.
“Kalau jadwal mereka sebenarnya sampai Juni. Tapi kita dorong secepat mungkin karena konsekuensinya kalau lama dendanya besar,” katanya.
Disinggung sanksi keterlambatan, ia menegaskan pembayaran proyek tidak dapat dilakukan sebelum pekerjaan mencapai 100 persen dan seluruh kewajiban, termasuk denda harus diselesaikan.
Baca Juga: Pemprov NTB Dorong Perbaikan Jalan Waduruka–Sarae Ruma di Bima Ditangani Melalui IJD 2026
Lantarar syarat pencairan anggaran mengharuskan rekanan menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban pembayaran denda. Setelah itu dipenuhi, barulah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat ditandatangani oleh pemerintah.
“Jadi memang berat konsekuensinya, tapi itu tanggung jawab rekanan,” tegasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan jalan tersebut. Ini agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu akibat kondisi infrastruktur yang belum optimal.
“Pak Gubernur mengarahkan, jangan sampai hajat masyarakat terganggu dengan kondisi jalan. Jadi beliau menekankan bahwa jalan ini harus bisa berfungsi dan memudahkan semua kebutuhan masyarakat,” jelas Kusuma.
Ia merincikan, keberadaan jalan tersebut sangat penting, karena wilayah Lenangguar—Lunyuk merupakan salah satu sentra produksi jagung yang aat ini tengah memasuki masa panen raya.
Selain itu, akses jalan juga berperan penting dalam menunjang layanan kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang harus menuju Kota Sumbawa Besar.
Inspektur Inspektorat NTB Budi Herman mengatakan pihaknya tetap memantau, perkembangan perbaikan proyek jalan Lenangguar — Lunyuk. “Kita pasti koordinasi dengan teman-teman PU,” katanya.
Mengenai keterlambatan pengerjaan, tidak dipungkiri sempat terjadi longsor tebing di lokasi proyek, dan situasi ini ternyata tidak masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun tetap harus dikerjakan karena kondisi di lapangan.
“Itu yang membuat prosesnya menjadi lebih lama, sementara pengecoran sendiri sudah berjalan,” ujar Budi.
Baca Juga: Aset dan Infrastruktur Disorot Saat Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025
Saat dirinya menjabat sebagai Plt Kepala Dinas PUPRPKP NTB, risiko kejadian tersebut sebenarnya sudah dikaji dan diantisipasi. Namun, faktor alam di lokasi proyek menjadi tantangan utama yang sulit dihindari.
“Kita tidak menutup mata. Saya sendiri sudah dua kali ke sana, pertama sampai sore, kedua sampai sekitar pukul sebelas malam. Memang kondisi alamnya ekstrem,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi lokasi proyek memiliki karakteristik tanah yang gembur dan curah hujan tinggi, mirip dengan wilayah Bogor yang dikenal sering diguyur hujan.
Meski demikian, Budi tidak bermaksud menyalahkan kondisi alam, melainkan melihatnya sebagai faktor yang memang tidak bisa dihindari dalam pelaksanaan proyek.
“Bukan menyalahkan kondisi alam, tetapi itu bagian yang tidak bisa kita hindari. Kalau pengecoran terus dilakukan tanpa perbaikan, justru bisa tertimbun material longsor,” katanya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk tetap berpikir positif dan berharap proyek tersebut dapat segera diselesaikan sesuai rencana. “Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa