LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya kehadiran langsung pemimpin, di tengah masyarakat untuk memahami persoalan riil yang dihadapi warga.
Menurutnya, pendekatan administratif semata tidak lagi cukup, dalam menjawab kompleksitas masalah sosial masyarakat di lapangan.
“Saya tidak bisa terus-menerus menjarakkan diri dalam urusan administratif seperti ini. Sudah waktunya saya lebih banyak turun ke bawah melihat kondisi masyarakat,” jelasnya, Rabu (29/4).
Baca Juga: Industri Jasa Keuangan NTB Dukung Program Desa Berdaya
Sebelumnya, Gubernur Iqbal mengaku pemikirannya terbagi ke urusan administratif, lantaran saat itu hanya dibantu oleh Sekda berstatus penjabat (Pj) atau pelaksana harian (Plh) yang secara regulasi, kewenangannya sangat terbatas.
Namun sekarang, ketika Abul Chair dilantik menjadi Sekda NTB definitif yang memiliki kewenangan luas maka urusan administratif tersebut diserahkan kepadanya.
Karena itu, untuk mewujudkan NTB Makmur dan Mendunia, berbagai persoalan di masyarakat harus membutuhkan penanganan cepat dan konkret yang hanya bisa dilakukan jika pemimpin melihat langsung situasi sebenarnya.
Ia menilai, informasi dan laporan yang diterimanya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) saja tidak cukup tanpa verifikasi lapangan.
“Pemimpin harus melihat situasinya apa adanya, bukan hanya mendapat informasi dari kepala dinas atau LSM, tapi turun langsung dan mencari solusi di tempat,” katanya.
Pengalaman tersebut ia rasakan saat turun ke sejumlah desa di NTB, khususnya selama bulan Ramadan. Berdasarkan data sebelumnya, angka kemiskinan ekstrem di NTB hanya 2 persen atau 114 ribu kepala keluarga (KK) yang tersebar di 106 desa.
Secara teoritis, menurut Gubernur Iqbal, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan program pemberdayaan ekonomi, agar setiap keluarga memiliki penghasilan antara Rp 1,2 juta hingga Rp 2 juta per bulan.
Namun, temuan di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda. Gubernur Iqbal mengungkapkan, ternyata ada 30 persen dari kelompok masyarakat miskin ekstrem di NTB yang tidak lagi memungkinkan untuk diberdayakan secara ekonomi.
“Kondisinya sudah lanjut usia, di atas 70 tahun, sakit-sakitan, tidak punya keluarga, bahkan ada yang tidak punya tempat tinggal layak,” jelasnya.
Ia menggambarkan kondisi warga yang hidup dalam keterbatasan ekstrem, seperti tinggal di rumah tidak layak huni di atas tanah yang bukan milik sendiri, tanpa dukungan keluarga, bahkan harus mengasuh cucu yang ditinggalkan orang tuanya sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), di luar negeri tanpa kabar.
Dalam situasi tersebut, program pemberdayaan dinilai tidak relevan. Pemprov NTB, kata Iqbal, harus beralih pada skema perlindungan sosial penuh hingga akhir hayat mereka.
“Maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan pelindungan sosial sampai mereka meninggal,” katanya.
Baca Juga: Program Desa Berdaya Pemprov NTB Diguyur Anggaran Rp 128 Miliar
Pemprov NTB harus memastikannya memiliki BPJS kesehatan, mendapat bantuan sosial (bansosr) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan lainnya, memiliki rumah layak huni, dan gizi yang cukup.
Namun demikian, ia juga menemukan persoalan lain dalam penyaluran bansos. Berdasarkan penjelasan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam kunjungan kerja ke NTB belum lama ini, terdapat tingkat kesalahan (error) dalam penyaluran PKH.
Baik dalam bentuk salah sasaran maupun warga yang seharusnya menerima tetapi tidak terdaftar. “Kita temukan di lapangan, ada yang seharusnya dapat bantuan tapi tidak dapat. Ini bagian dari error itu,” jelasnya.
Iqbal menegaskan, kondisi tersebut tidak bisa menunggu proses administratif yang memakan waktu lama, seperti verifikasi dan pembaruan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, kebutuhan masyarakat bersifat mendesak dan harus segera ditangani. Sebagai solusi, Pemprov NTB mengambil langkah cepat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dengan skema bantuan yang lebih fleksibel.
Baca Juga: Anggaran Jumbo, Akademisi Ingatkan Transparansi Program Desa Berdaya
Ia memperkenalkan program mustahik tetap dengan bantuan sebesar Rp 500 ribu per bulan. “Melalui Baznas, kita tetapkan mereka sebagai mustahik tetap. Setiap bulan mereka mendapat Rp 500 ribu. Ini bentuk proteksi sosial yang bisa kita berikan segera,” jelasnya.
Langkah tersebut merupakan bentuk ijtihad kebijakan di lapangan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dari situasi ini, tidak semua persoalan bisa diselesaikan dari balik meja kerja, melainkan membutuhkan kehadiran langsung dan keputusan cepat di lapangan.
“Ini bukti bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan di meja. Kita harus turun, bertemu masyarakat, dan berijtihad mencari solusi,” pungkasnya.
Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti menegaskan kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang harus ditangani secara komprehensif.
Baca Juga: Gubernur Iqbal Jawab Sorotan Fitra NTB, Program Desa Berdaya Tak Bisa Lepas dari APBD
Sehingga penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran. “Jadi tidak cukup hanya dengan program sektoral, tetapi perlu kolaborasi lintas sektor dan dukungan semua pihak agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Editor : Kimda Farida