LombokPost--Upaya memperkuat kualitas kebijakan publik terus digenjot. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) ikut ambil bagian dalam kegiatan Policy Talks yang digelar Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Senin (4/5).
Meski berlangsung daring, forum ini menjadi momentum penting bagi para CPNS analis kebijakan di NTB untuk meningkatkan kapasitas di tengah tuntutan kebijakan berbasis data yang kian kompleks.
Mengusung tema “Wujudkan Kebijakan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan”, kegiatan ini membuka wawasan peserta terkait pentingnya proses kebijakan yang tidak hanya sistematis, tetapi juga berbasis bukti (evidence-based policy).
Para peserta mengikuti jalannya diskusi dari ruang kerja masing-masing, namun tetap aktif menyerap materi dari para narasumber nasional.
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto, menegaskan bahwa kualitas kebijakan tidak bisa dilepaskan dari proses yang terstruktur dan berbasis data.
Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Bunda PAUD: Literasi Keluarga Dimulai dari Rumah, Program CLBK Mataram Perkuat Peran Orang Tua
Tak hanya itu, perwakilan dari BRIDA Provinsi Jawa Tengah dan Lembaga Administrasi Negara juga menekankan bahwa analis kebijakan harus mampu menjembatani hasil riset dengan kebutuhan pengambil keputusan.
Rekomendasi kebijakan dituntut lebih aplikatif, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum NTB dalam forum ini menjadi sinyal kuat bahwa penguatan SDM di bidang analisis kebijakan terus menjadi prioritas.
Apalagi di era saat ini, kebijakan publik dituntut lebih adaptif, cepat, dan berbasis data akurat.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa keikutsertaan ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang kolaboratif, berbasis data, serta mampu memberikan hasil nyata dalam mendukung pembangunan hukum di daerah.
“Penguatan analis kebijakan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kebijakan yang tepat lahir dari analisis yang tajam,” tegasnya.
Baca Juga: AS Bersiap Bebaskan Kapal di Selat Hormuz, Rencana Trump Berpotensi Picu Eskalasi Baru
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperkuat jejaring antar analis kebijakan lintas wilayah—modal penting untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih berkualitas dan berdampak luas.
Editor : Kimda Farida