LombokPost--Upaya menghadirkan kebijakan publik yang tepat sasaran terus diperkuat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB).
Salah satunya melalui keikutsertaan dalam Forum Komunikasi Kebijakan (Policy Talks) bertajuk “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Wilayah 2026: Analisis Tajam, Kebijakan Tepat, Dampak Nyata” yang digelar secara virtual oleh Kanwil Sulawesi Tengah, Rabu (6/5).
Kegiatan ini diikuti jajaran pegawai Kanwil Kemenkum NTB, termasuk para Analis Kebijakan, sebagai langkah meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kepala Kanwil Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam sambutannya menegaskan bahwa Forum Komunikasi Kebijakan menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi sekaligus pertukaran gagasan antarwilayah.
Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar diskusi formal, tetapi juga sarana pembelajaran bersama guna memperluas pemahaman terhadap dinamika kebijakan publik yang terus berkembang.
Narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Makassar, Satria Eka Tri Laksana, menyoroti pentingnya peran Analis Kebijakan dalam seluruh proses penyusunan kebijakan pemerintah.
Baca Juga: Hj Nanik Suryatiningsih, Menjahit Pakaian Dinas Sendiri
Ia menekankan bahwa seorang analis kebijakan harus mampu menghadirkan analisis yang tajam, berbasis bukti, dan relevan dengan kebutuhan publik.
“Analis Kebijakan dituntut tidak hanya memahami persoalan publik, tetapi juga mampu menyusun alternatif kebijakan berbasis data serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengambil keputusan,” ujarnya.
Satria juga menjelaskan bahwa policy brief menjadi salah satu instrumen penting dalam proses analisis kebijakan.
Dokumen tersebut harus dibuat secara ringkas, persuasif, dan fokus pada rekomendasi konkret agar efektif digunakan oleh pengambil keputusan.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Tadulako, Mohammad Irfan Mufti, mengingatkan pentingnya aspek etika, moral, dan keadilan dalam kebijakan publik.
Ia menyebut kebijakan pemerintah harus lahir dari proses sistematis yang mempertimbangkan dampak sosial bagi masyarakat.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pembahasan mengenai implementasi siklus kebijakan hingga tantangan penyusunan policy brief di daerah.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, terintegrasi dengan norma hukum, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa keikutsertaan jajaran Kanwil dalam forum tersebut merupakan bagian dari komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang analisis kebijakan.
Baca Juga: Dualisme PBB Kian Meruncing, Kubu Muktamar Bali Gugat Putra Yusril ke PTUN
Menurutnya, penguatan kapasitas Analis Kebijakan sangat penting untuk mendukung lahirnya kebijakan yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional.
Editor : Kimda Farida