LombokPost - Kerusakan infrastruktur jalan di NTB, terus menjadi sorotan publik. Kondisi sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah memicu berbagai kritik dari masyarakat, terutama karena dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Namun di tengah derasnya kritik tersebut, Pemprov NTB menilai persoalan jalan yang terjadi saat ini merupakan akumulasi masalah lama yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan kritik yang muncul terkait kondisi jalan provinsi.
Menurutnya, kritik tersebut menjadi bagian dari perhatian masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di NTB. “Urusan infrastruktur terutama jalan yang sekarang selalu menjadi bahan kritikan, tapi I’m fine, saya tidak mempermasalahkan dan tidak saya masukkan ke hati,” ujarnya.
Baca Juga: Jalan Wisata Kuta Mandalika Rusak Parah
Iqbal kemudian menjelaskan panjang jalan provinsi di NTB mencapai hampir 1.500 kilometer (km). Dari total tersebut, 500 km lebih berada di Pulau Lombok, sementara lebih dari 900 kilometer berada di Pulau Sumbawa.
Infrastruktur jalan tersebut berada di bawah penanganan dua balai jalan, yakni Balai Jalan Lombok dan Balai Jalan Sumbawa. Menurutnya, persoalan utama yang terjadi saat ini adalah minimnya perawatan jalan sejak pertama kali dibangun puluhan tahun lalu.
Akibatnya, banyak ruas jalan kini memasuki masa kerusakan berat secara bersamaan. “Sejak puluhan tahun dibangun, jalan ini tidak pernah dirawat. Itu situasinya. Sehingga sekarang kita masuk pada periode di mana jalan-jalan yang dibangun puluhan tahun lalu memang sudah waktunya rusak,” beber Gubernur.
Selain faktor usia jalan, perubahan kondisi iklim juga disebut menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur di NTB. Iqbal menjelaskan, saat banyak jalan dibangun dahulu, kondisi cuaca dan intensitas hujan belum se-ekstrem sekarang, sehingga sebagian besar jalan provinsi dibangun tanpa sistem drainase yang memadai.
“Dulu tidak ada yang namanya banjir seperti sekarang. Hampir semua jalan provinsi dibangun tanpa drainase dan menggunakan teknologi konvensional berupa aspal,” jelasnya.
Perubahan bentang alam akibat erosi juga memperparah kondisi tersebut. Menurut Iqbal, munculnya sungai dadakan saat musim hujan menjadi ancaman baru bagi badan jalan.
Aliran air yang terkonsentrasi tanpa saluran pembuangan, akhirnya menghantam badan jalan dan menyebabkan struktur jalan bergeser.
“Karena tidak ada drainase dan gorong-gorong, lalu menghantam badan jalan sehingga badan jalan bergeser. Itulah kondisi kerusakan yang kita lihat sekarang,” ujar pria asal Lombok Tengah tersebut.
Ia menegaskan, mayoritas kerusakan jalan provinsi di NTB, bukan sekadar jalan berlubang, melainkan kerusakan struktur akibat pergeseran badan jalan.
“Hampir 99 persen penyebab rusaknya jalan-jalan provinsi itu karena badan jalannya bergeser, bukan sekadar berlubang. Karena dipakai tiap hari, akhirnya kerusakannya makin parah,” kata dia.
Inilah yang menyebabkan bertambahnya jumlah titik kerusakan. Gubernur Iqbal mengaku masih terdapat perbedaan data antara dirinya dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB.
Berdasarkan laporan yang diterimanya dari tim yang mengirimkan dokumentasi kerusakan jalan, terdapat sekitar 61 titik kerusakan berat. Sementara data PUPRPKP NTB mencatat sekitar 51 titik.
Meski demikian, ia menilai perbedaan angka tersebut tidak mengubah fakta bahwa kerusakan jalan di NTB sudah sangat serius. Jika dihitung secara keseluruhan, panjang jalan yang mengalami kerusakan mencapai sekitar 172 kilometer.
Baca Juga: Siapkan Anggaran Rp 45 M, Dinas PUPRPKP Lobar Sebut Pembebasan Lahan Pelebaran Jalan Sesuai Tahapan
Iqbal juga mengungkapkan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak tersebut.
Berdasarkan standar konstruksi PUPR dengan ketebalan jalan 18 sentimeter, biaya perbaikan satu kilometer jalan provinsi diperkirakan mencapai Rp 5 miliar, belum termasuk pembangunan drainase dan fasilitas pendukung lainnya.
“Jadi kebutuhan kita untuk memperbaiki jalan yang sudah rusak saja sekarang ini diperkirakan sekitar Rp 300 miliar, belum termasuk perawatan,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa