LombokPost - Manajemen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB tengah fokus membenahi rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). “Ini menjadi perhatian utama kami,” tegas Direktur BPR NTB Faisal, Kamis (21/5).
Berdasarkan laporan periode 2025, angka NPL BPR NTB tercatat masih bertengger di angka 14,3 persen, atau berada di atas ambang batas aman yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar lima persen.
Faisal mengungkapkan tingginya angka NPL, tidak terlepas dari karakteristik portofolio pembiayaan BPR yang menyasar sektor UMKM dan pedagang pasar, dengan rata-rata plafon kredit berkisar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.
Baca Juga: Pemprov Percepat Transformasi BPR NTB Menjadi BPR Syariah
Sektor ini dinilai sangat rentan (insecure) terhadap fluktuasi ekonomi makro maupun mikro di lapangan.
“Kalau kondisi ekonomi lagi baik, ya baik angsuran. Rata-rata portofolio kami memang di pengusaha pasar. Dampak di lapangan sangat berpengaruh pada kelancaran (kredit),” bebernya.
Meski demikian, pihak manajemen optimistis dapat memperbaiki kesehatan keuangan tersebut. Target rasional yang dibidik hingga 31 Desember 2026 adalah menekan NPL hingga ke level satu digit alias di bawah 10 persen. “Kami targetnya harus di bawah satu digit,” kata dia.
Untuk mengejar target tersebut, sejumlah instrumen perbaikan kini tengah diinventarisasi. Beberapa kiat yang akan diambil pihak manajemen antara lain melakukan proses write-off (hapus buku).
Kemudian, mengoptimalkan jalur penanganan litigasi, hingga rencana melakukan lelang terhadap aset jaminan kredit bermasalah. “Insya Allah sedang kami kerjakan itu,” ujarnya.
Baca Juga: Apresiasi Nasabah Loyal, BPR Prima Nadi Gelar Undian Berhadiah
Pihaknya optimistis target itu bisa tercapai dengan dukungan seluruh jajaran dan perbaikan yang sedang berjalan. “Harus itu (optimis, Red),” tandasnya.
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi menekankan pekerjaan rumah (PR) yang harus diberesi para direksi, adalah besarnya kredit macet atau NPL. “Kami minta NPL ini diturunkan serendah-rendahnya. Minimal di bawah 10 persen,” tegasnya.
Jika angka NPL masih tinggi, menurutnya ini sangat merugikan perusahaan. Selain berpengaruh terhadap keuntungan, kredit macet yang tinggi bisa mempengaruhi kinerja keuangan.
NPL yang terlampau besar bisa berdampak ke arus cash flow perusahaan. “Kalau ini dibiarkan terus, bisa berbahaya terhadap profil perusahaan ke depan,” jelas politisi PKS tersebut.
Editor : Akbar Sirinawa