LombokPost--Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) NTB bekerja sama dengan Construction Sector Transparency (CoST) menggelar pelatihan bagi media, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan akademisi di Hotel Lombok Raya, Selasa (26/5).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan publik terhadap pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan platform INTRAS atau Infrastructure Transparency System.
Pelatihan diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai unsur, mulai dari perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi perempuan, hingga media cetak, elektronik, radio, dan online di NTB.
Ketua panitia kegiatan sekaligus Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub NTB Poppy Pujawati mengatakan, pelatihan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media dalam mengawal transparansi sektor konstruksi di NTB.
“Pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas memerlukan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang kuat,” ujarnya.
Dalam kegiatan itu, peserta diperkenalkan dengan platform INTRAS atau Infrastructure Transparency System yang dirancang sebagai sarana keterbukaan informasi proyek infrastruktur di NTB.
Baca Juga: Ibadah Haji dan Makna Kurban, Hakikat Kurban Bukan Hanya Menyembelih Hewan
Platform tersebut menyediakan data pembangunan secara terbuka, mulai dari anggaran, lokasi proyek, progres pekerjaan, hingga dokumentasi visual dan data geospasial.
Ketua FLLAJ NTB sekaligus Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar Plan menjelaskan, pengembangan INTRAS merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perpres Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia.
Menurutnya, transparansi infrastruktur menjadi kebutuhan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Publik membutuhkan akses data pembangunan yang terbuka, akurat, dan mudah dipahami. Media, CSO, dan akademisi juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan penyebarluasan informasi,” katanya.
Saat ini, INTRAS telah memuat sekitar 2.465 proyek dari 10 kabupaten/kota di NTB dengan data proyek sejak tahun 2015. Data tersebut diinput langsung oleh OPD teknis yang menangani proyek infrastruktur.
Selain memuat nilai kontrak, sumber pendanaan, dan progres pekerjaan, platform ini juga dilengkapi fitur geospasial yang memungkinkan masyarakat memantau lokasi proyek secara langsung melalui peta digital.
Baca Juga: Kades Adam Malik Dorong Kebangkitan Ekonomi Petani Doropeti Lewat Perkebunan Tebu
“Kalau ada pembangunan di suatu lokasi, masyarakat bisa langsung melihat informasinya melalui platform ini tanpa harus datang ke OPD,” jelasnya.
Editor : Kimda Farida