LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung lahirnya kebijakan publik yang berkualitas.
Upaya tersebut dilakukan melalui partisipasi dalam kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah” yang digelar secara virtual, Selasa (2/6).
Kegiatan ini menjadi forum penting bagi para analis kebijakan untuk meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan, serta memperkuat kemampuan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, berbasis bukti, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya peran analis kebijakan dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah disusun secara terencana, terintegrasi, dan berdasarkan analisis yang komprehensif.
Keberhasilan sebuah kebijakan nasional dinilai tidak hanya bergantung pada perencanaan di tingkat pusat, tetapi juga pada kemampuan memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi masyarakat di wilayah.
Akademisi FISIP Universitas Palangka Raya, Marvy Ferdian Agusta Sahay, menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan proses yang bertujuan menghasilkan dan mengomunikasikan pengetahuan yang relevan guna mendukung pengambilan keputusan publik.
Baca Juga: Sentil OPD yang Takut Digitalisasi Retribusi, Irawan Aprianto: Kita Sudah di Era AI, Berubah Dong!
Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) perlu memiliki kemampuan analisis kebijakan yang kuat karena kebijakan publik menjadi dasar dalam menentukan prioritas program, pelayanan, dan penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif.
“Ketepatan dalam mengidentifikasi masalah menjadi kunci utama. Jika masalah yang dirumuskan tidak tepat, maka solusi yang dihasilkan juga berpotensi tidak menjawab kebutuhan yang sebenarnya,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Widhi Novianto, menegaskan bahwa analis kebijakan memiliki peran strategis dalam seluruh tahapan siklus kebijakan, mulai dari perumusan agenda, penyusunan kebijakan, implementasi hingga evaluasi.
Ia menekankan pentingnya penggunaan data dan bukti empiris sebagai dasar pengambilan keputusan atau evidence-based policy making.
Menurutnya, analis kebijakan harus mampu mengidentifikasi persoalan secara tepat, menyusun berbagai alternatif solusi, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara efektif oleh para pengambil keputusan.
Selain itu, kemampuan menyusun policy brief yang ringkas, jelas, dan berbasis data juga menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki untuk mendukung kualitas kebijakan pemerintah.
Kegiatan yang berlangsung interaktif tersebut juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab mengenai berbagai tantangan yang dihadapi analis kebijakan di daerah, mulai dari penguatan kompetensi hingga penyusunan produk kebijakan yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas analis kebijakan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, kemampuan menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan berdasarkan data serta kondisi riil di lapangan akan memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Analis kebijakan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap para analis kebijakan semakin siap menghadapi tantangan pembangunan yang dinamis sekaligus mampu mendukung lahirnya kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Editor : Kimda Farida