LombokPost--Peran Analis Kebijakan semakin strategis di tengah tuntutan penyusunan kebijakan publik yang cepat, tepat, dan berbasis data.
Untuk memperkuat kapasitas tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti kegiatan Policy Talk bertema “Penguatan Analis Kebijakan sebagai Inisiator Kebijakan Daerah yang Adaptif, Presisi, dan Inovatif di Provinsi Bali” yang digelar secara daring dan diikuti analis kebijakan dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kompetensi aparatur sekaligus membangun jejaring kolaborasi dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, perwakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dewi Oktaviani, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan kebijakan di Indonesia masih berkaitan dengan minimnya pemanfaatan kajian berbasis data dan bukti.
Baca Juga: Siap-siap, Kendaraan Bermotor Listrik di NTB Bakal Dikenakan Pajak 25 Persen
Menurutnya, banyak kebijakan yang disusun tanpa didukung analisis yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga lahirnya kebijakan yang bersifat reaktif.
“Pendekatan evidence-based policy sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujarnya.
Dewi menjelaskan, tugas Analis Kebijakan tidak hanya berada pada tahap perumusan kebijakan.
Profesi tersebut berperan dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi hingga evaluasi.
Karena itu, seorang Analis Kebijakan dituntut memiliki kemampuan analitis yang kuat, keterampilan komunikasi, advokasi, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
Sementara itu, akademisi Universitas Udayana, Komang Adi Satra Wijaya, menyoroti pentingnya penyusunan policy brief sebagai instrumen strategis dalam menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pengambil keputusan.
Menurutnya, policy brief harus disusun secara ringkas, berbasis data, dan menawarkan alternatif solusi yang jelas serta mudah ditindaklanjuti.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan daerah harus tetap memperhatikan nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat agar memiliki legitimasi sosial yang kuat serta mudah diterima oleh publik.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyambut positif pelaksanaan forum tersebut.
Ia menilai kegiatan ini sangat relevan dalam meningkatkan kapasitas analis kebijakan di daerah, khususnya dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas tantangan pembangunan saat ini.
Baca Juga: Usung Tema Besar Inovasi, PAM Giri Menang Lakukan Loyalty Visit Jelang HUT ke-46
“Penguatan kompetensi Analis Kebijakan menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, presisi, inovatif, dan berbasis bukti,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap lahir lebih banyak kebijakan publik yang berkualitas, kolaboratif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.
Forum tersebut juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem kebijakan yang inovatif serta mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan akuntabel.
Editor : Kimda Farida