LombokPost - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim mengatakan telah melakukan koordinasi, dengan Pemkab Bima dan pengelola pabrik pengolahan garam Koperasi Tahu Tempe Garam Nangga Tolo Sia.
Ini terkait monitoring dan evaluasi, terhadap progres pengelolaan pabrik pengolahan garam yang merupakan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada akhir tahun 2024.
“Evaluasi dilakukan guna memastikan keberadaan pabrik tersebut dapat mendukung pengembangan industri garam sekaligus memberikan manfaat bagi petambak garam rakyat di Bima,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Muslim menjelaskan pembangunan pabrik pengolahan garam merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan nilai tambah komoditas garam lokal.
Baca Juga: Banjir Parah di Selatan Lombok, Tambak Udang dan Garam Rusak
Selama ini, garam krosok hasil produksi petambak di Bima umumnya dijual dengan harga rendah kepada pengepul. Garam tersebut kemudian diolah di luar daerah dan dipasarkan kembali di NTB dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dibangunnya pabrik pengolahan garam di Bima.
Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu menciptakan rantai usaha yang lebih menguntungkan bagi petambak.
“Ini sekaligus memperkuat kemandirian daerah, dalam memenuhi kebutuhan garam konsumsi beryodium,” tambahnya.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan hingga tahun 2025 operasional pabrik belum memberikan dampak signifikan, terhadap percepatan pembangunan sektor garam di NTB.
Berbagai kendala masih dihadapi pengelola sehingga operasional pabrik belum berjalan sesuai harapan. Dalam rapat, kata Muslim, terungkap bahwa pengelola bahkan mengalami kerugian yang cukup besar.
“Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor,” kata dia.
Baca Juga: Kades PAW Desa Cendi Manik Resmi Dilantik, Mahdi Tancap Gas Tata Desa dan Berdayakan Petani Garam
Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum adanya kepastian pasar, kesulitan memperoleh bahan baku, hingga belum tersusunnya rencana bisnis yang jelas dan terarah.
Muslim menilai pengelolaan industri garam membutuhkan pendekatan yang lebih profesional.
Selain kemampuan teknis produksi, pengelola juga harus memahami aspek bisnis, termasuk analisis pasar dan perencanaan kebutuhan bahan baku agar operasional pabrik dapat berjalan secara berkelanjutan. “Perlu pengelolaan yang profesional,” ujarnya.
Keberlanjutan industri garam, sangat bergantung pada kemampuan pengelola dalam membaca peluang pasar serta menyusun strategi usaha yang tepat.
“Tanpa perencanaan yang matang, keberadaan pabrik akan sulit memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi petambak maupun pengelola,” tegas mantan Plt kepala Biro Perekonomian Setda NTB tersebut.
Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi telah menyepakati perlunya diskusi internal antara pengelola koperasi dan Pemkab Bima, untuk menentukan arah pengelolaan pabrik ke depan.
Opsi yang dibahas mencakup tetap mempertahankan pengelolaan oleh koperasi. “Ada opsi lain, bisa membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga maupun investor yang memiliki pengalaman lebih baik dalam mengelola industri garam,” beber Muslim.
Baca Juga: Pemprov NTB Dorong Pemkab Bima Matangkan Tata Kelola Pabrik Garam
Apabila koperasi tetap melanjutkan pengelolaan pabrik, maka pengurus diminta segera menyusun rencana bisnis secara rinci. Perencanaan tersebut harus mencakup seluruh aspek usaha, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, hingga strategi pemasaran produk.
Menurut Muslim, langkah tersebut menjadi kunci agar pabrik pengolahan garam yang telah dibangun melalui dukungan pemerintah pusat dapat beroperasi secara optimal.
Dengan pengelolaan yang lebih terarah, keberadaan pabrik diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah garam lokal, memperkuat industrialisasi garam di NTB, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petambak garam rakyat. “Harus memberi manfaat bagi petambak,” tandasnya.
Editor : Akbar Sirinawa