LombokPost – Pemerintah Provinsi NTB tengah berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
Selama ini, kepercayaan masyarakat terkikis lantaran maraknya praktik investasi bodong berkedok koperasi simpan pinjam.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, pemulihan citra tidak cukup hanya dengan ganti logo atau kampanye slogan semata.
Rebranding sejati harus berakar pada perbaikan tata kelola, kepastian hukum, serta manajemen operasional yang dikendalikan SDM kompeten berstandar industri perbankan.
Baca Juga: NTB Pacu Komoditas Desa Tembus Ekspor
"Maraknya investasi bodong yang mengatasnamakan koperasi adalah ancaman nyata bagi ekosistem bisnis daerah. Koperasi harus dikembalikan pada khittah aslinya, sebagai badan hukum bisnis yang sehat, transparan, profesional, dan dapat diandalkan oleh masyarakat," tegas Iqbal.
Mengikis praktek manajemen yang rentan penyelewengan, Pemprov NTB melalui Dinas Koperasi dan UKM meluncurkan insentif berupa program sertifikasi dan pelatihan gratis bagi para manajer koperasi.
Langkah ini merupakan bagian upaya pemerintah daerah untuk mencetak pasokan manajer koperasi profesional secara terukur.
Kurikulum khusus telah disusun untuk membekali pengelola dengan kemampuan analisis risiko kredit, literasi akuntansi digital, serta manajemen kepatuhan regulasi agar terhindar dari praktik ilegal.
Komitmen ini direspon langsung Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB Anis Mudjahid Akbar.
Sebagai langkah konkret, Dekopinwil NTB melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama konsorsium lembaga keuangan dan otoritas pengawas.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
