LombokPost--Upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik terus dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB).
Salah satunya melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Policy Talks bertema “Mendorong Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik melalui Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah” yang digelar secara daring, Senin (8/6/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga, Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), serta para analis kebijakan di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB.
Forum tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat kapasitas para analis kebijakan dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.
Analis kebijakan dinilai memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan data, fakta, dan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Tak Terima Divonis 15 Tahun, Yogi Ajukan Kasasi dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nurhadi
Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara, Widhi Novianto, menjelaskan bahwa analisis kebijakan tidak hanya dilakukan sebelum kebijakan ditetapkan, tetapi juga setelah kebijakan dijalankan untuk mengukur efektivitasnya.
“Analisis kebijakan merupakan peninjauan atas sebuah rencana kebijakan maupun hasil kebijakan dengan pendekatan ilmiah untuk mendefinisikan masalah, membangun tujuan, menyusun alternatif, hingga melakukan evaluasi,” ujarnya.
Menurut Widhi, penerapan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy menjadi kunci dalam menghasilkan keputusan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, setiap proses perumusan kebijakan perlu didukung oleh data empiris, hasil penelitian, dan evaluasi yang komprehensif.
Selain membahas konsep analisis kebijakan, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya kemampuan menyusun policy brief.
Dokumen tersebut menjadi salah satu instrumen strategis yang membantu pengambil keputusan memahami suatu persoalan secara ringkas, lengkap dengan alternatif solusi dan rekomendasi yang relevan.
Melalui kegiatan ini, para analis kebijakan diharapkan semakin mampu mengidentifikasi persoalan publik secara tepat, merumuskan berbagai opsi kebijakan, serta menyusun rekomendasi yang berkualitas untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, analis kebijakan memiliki peran penting dalam menghasilkan rekomendasi yang mampu mendukung arah pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Baca Juga: Stunting di Desa Kayangan Turun Jadi 10 Persen
"Kami terus mendorong peningkatan kapasitas para analis kebijakan agar mampu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas, berbasis data, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perumusan kebijakan yang lebih efektif," tegasnya.
Editor : Kimda Farida