LombokPost-Aturan ketat Badan Gizi Nasional (BGN), melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), menggunakan dana talangan atau sistem utang.
Koordinator Wilayah Program MBG NTB Eko Prasetyo menegaskan, kebijakan larangan ini bersifat mutlak. Pengelola dapur MBG tidak diperkenankan mengambil inisiatif pembiayaan sendiri di luar sistem anggaran resmi yang telah ditetapkan jika dana pusat belum masuk ke rekening.
“Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo tidak diperkenankan,” jelasnya, Senin (8/6).
Pengelola SPPG juga tidak boleh mencari solusi, dengan menggunakan dana pribadi atau meminjam dana kepada pihak lain untuk menutupi kebutuhan operasional sementara. “Itu juga tidak boleh,” tegasnya.
Baca Juga: 26 Tokoh Diduga Titipkan Proyek Dapur MBG, Program MBG Minim Transparansi
Ketentuan tersebut menjadi aturan yang harus dipatuhi seluruh SPPG. Karena itu, dapur MBG yang belum menerima pencairan dana tidak diperbolehkan menjalankan operasional, hingga dana masuk ke rekening masing-masing.
“Kalau misalnya belum ada pencairan dana memang tidak diperkenankan untuk operasional,” ujar dia.
Terkait penyebab keterlambatan pencairan operasional MBG, Eko enggan berkomentar. Persoalan tersebut menurutnya berada dalam ranah pemerintah pusat.
Namun, imbas dari kebijakan ini, ratusan SPPG di NTB, memilih mengajukan permohonan berhenti beroperasi sementara waktu. Hal itu dilakuan sembari menunggu pencairan anggaran resmi dari pusat bergulir.
Berdasarkan pendataan BGN NTB, Senin (8/6), 195 SPPG yang mengajukan penghentian operasional sementara. Di Mataram delapan SPPG, Lombok Barat 30 SPPG, Lombok Timur 44 SPPG.
Baca Juga: Rahasia Sukses SPPG Karang Bongkot, Pengawasan Berlapis dan Inovasi Menu yang Bikin Ketagihan
Berikutnya, Lombok Tengah 42 SPPG, Lombok Utara 14 SPPG, Kota Bima enam SPPG, Bima 40 SPPG. Dompu empat SPPG, Sumbawa dua SPPG, dan Sumbawa Barat lima SPPG.
Meski demikian, Eko membantah informasi yang menyebut penyaluran dana Program MBG dihentikan. Keterlambatan logistik keuangan ini dipastikan murni akibat hambatan teknis perbankan yang terpotong hari libur akhir pekan.
Bukan karena kebijakan penghentian program, ataupun isu pergantian pucuk pimpinan di tingkat pusat.
“Ini beda konteks, ada permasalahan kendala teknis, tidak ada hubungan pergantian pucuk pimpinan,” ujarnya.
Pekan lalu telah dilakukan penarikan data dari sistem, dan dilanjutkan dengan pencairan dana pada hari Jumat (5/6).
Setelah itu, pihaknya melakukan monitoring, dan menemukan masih ada sejumlah SPPG yang belum menerima pencairan, sehingga seluruh data tersebut langsung dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
“Memang ada yang belum pencairan, itu sudah kami laporkan semua,” sambungnya.
Menurut Eko, proses pencairan dana, terus berlangsung secara bertahap. Sebagian SPPG sudah menerima dana, sementara sebagian lainnya masih menunggu proses pencairan lanjutan.
Diakuinya, proses pengiriman dana ke rekening seluruh SPPG, sempat terjeda karena operasional perbankan tutup selama akhir pekan.
“Sabtu dan Minggu kan libur, jadi kita proses sekarang di hari kerja, dan hari ini (8/6) ada pencairan lagi, kita optimalkan semuanya. Makanya kemarin kita lakukan pendataan terus-menerus,” katanya.
Baca Juga: MBG Dijadikan Penyangga, Blitar Sentra Ayam Petelur Terbesar di Indonesia
Mengenai dampak pemenuhan gizi siswa sekolah kemarin (8/6), tidak menerima pasokan MBG akibat jeda penyaluran, BGN NTB berkomitmen memaksimalkan sisa proses pencairan agar operasional kembali normal esok hari.
Kendati demikian, ia mengingatkan jatah MBG yang dibagikan ke siswa yang terlewat, tidak dapat diakumulasikan. “Nggak bisa dirapel,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan hingga saat ini tidak ada instruksi dari pihaknya, untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia.
Menurut Nanik, program strategis nasional tersebut tetap berjalan dan terus melayani para penerima manfaat.
“Kami menegaskan informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional,” jelasnya, melalui siaran resmi BGN.
Nanik memahami adanya dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran.
Namun, hal tersebut tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan Program MBG yang saat ini terus diperluas untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai daerah.
Editor : Akbar Sirinawa