Dalam Rapat Koordinasi Inovasi Daerah NTB yang digelar di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur pada Kamis (11/6), Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, Ak., mengeluarkan instruksi tegas agar para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memimpin langsung pelaporan inovasi di instansi masing-masing.
Sekda menegaskan bahwa inovasi di lingkungan birokrasi tidak boleh sekadar menjadi formalitas demi mengejar piala atau penghargaan. Inovasi harus berakar pada penyelesaian masalah riil yang dihadapi masyarakat NTB.
"Jangan membuat inovasi karena ada lombanya. Buatlah inovasi karena ada persoalan yang harus diselesaikan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. IGA hanyalah instrumen pengukuran," tegas Abul Chair di hadapan seluruh kepala perangkat daerah.
Dari hasil evaluasi performa inovasi tahun 2025, Pemprov NTB mencatat beberapa poin krusial yang harus segera dibenahi.
Diantaranya, minimnya dokumentasi video dan testimoni langsung dari masyarakat selaku penerima manfaat.
Baca Juga: 146 PNS Baru Pemprov NTB Nikmati Gaji 100 Persen, BKD Klaim Belanja Pegawai Aman
Lalu kurangnya data pendukung (evidence) yang komprehensif untuk menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diterapkan, serta rendahnya angka replikasi inovasi antar-daerah. Dan juga masih lemahnya tahapan hilirisasi serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Menanggapi catatan tersebut, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, I Gede Putu Aryadi, menyatakan bahwa pihaknya siap bertindak sebagai innovation center. BRIDA akan memberikan pendampingan melekat mulai dari proses pengembangan, pengukuran dampak berbasis data, hingga penyusunan pelaporan agar kualitas inovasi NTB diakui di tingkat nasional.
Demi menyokong visi NTB Makmur Mendunia, salah satu program yang akan digenjot sebagai inovasi unggulan tahun ini adalah Program IKHTIAR Pengentasan Kemiskinan melalui Desa Berdaya.
Program ini dirancang terintegrasi dengan menggabungkan pemberdayaan ekonomi desa, peningkatan kualitas SDM, dan kolaborasi lintas sektor.
Di akhir rapat, Sekda NTB menitipkan 5 mandat utama yang wajib dijalankan oleh seluruh OPD.
Pertama, setiap Kepala OPD wajib memimpin langsung koordinasi dan bertanggung jawab penuh atas pelaporan inovasi di instansinya.
Kedua, memastikan inovasi yang dilaporkan memiliki indikator keberhasilan yang terukur secara konkret bagi masyarakat.
Ketiga, melengkapi seluruh dokumen pendukung, infografis, video dokumentasi, hingga testimoni nyata penerima manfaat.
Baca Juga: Hujan Deras Tak Mampu Hentikan Euforia! Meksiko Menggila Usai Menang Melawan Afrika Selatan
Keempat, memanfaatkan BRIDA NTB secara maksimal sebagai pusat konsultasi dan pendampingan ekosistem inovasi.
Dan kelima, mendorong tata kelola inovasi NTB agar mampu menjadi barometer dan rujukan bagi daerah lain di Indonesia.
Melalui perbaikan tata kelola dan komitmen kepemimpinan ini, Pemprov NTB optimistis budaya inovasi dapat benar-benar melembaga menjadi motor penggerak pelayanan publik yang responsif, efektif, dan menyejahterakan warga.
Editor : Siti Aeny Maryam