LombokPost-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengancam akan menutup operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti, mengambil keuntungan tambahan di luar ketentuan pemerintah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peringatan keras tersebut disampaikan Iqbal, saat menemui massa aksi yang menginginkan program MBG tetap dilanjutkan yang berlangsung di Mataram, Senin (22/6).
Di hadapan massa aksi, Iqbal menegaskan tidak akan mentolerir praktik pengambilan margin tambahan yang berujung pada penurunan kualitas sajian MBG, bagi penerima manfaat.
“Saya catat keseriusan ini. Kalau nanti ternyata program ini dilanjutkan dan masih ada teman-teman yang melakukan hal seperti itu, saya orang pertama yang akan bilang sama Satgas dan BGN, tangkap, tutup dapurnya,” terangnya.
Baca Juga: Suspend Dapur MBG Loteng Belum Dicabut
Ancaman tersebut bukan tanpa alasan. Gubernur Iqbal mengaku telah melakukan insepksi langsung, dan menemukan indikasi adanya pengelola SPPG yang berupaya mencari keuntungan tambahan, dari pengadaan bahan baku makanan.
“Saya tahu, saya sudah turun ke beberapa tempat. Masih ada yang mencoba mencari margin tambahan dari bahan baku,” kata dia.
MBG merupakan program sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Karena itu, para pengelola SPPG diminta tidak menjadikan program tersebut sebagai sarana, mencari keuntungan di luar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ini adalah program sosial, bukan program komersial. Karena itu, jangan sampai teman-teman berusaha mencari penghasilan tambahan di luar margin yang sudah ditetapkan pemerintah,” terang pria asal Lombok Tengah tersebut.
Iqbal menilai upaya mencari keuntungan tambahan, dengan mengurangi kualitas bahan baku atau porsi makanan, justru dapat mencoreng program yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Dukung Kelanjutan Program MBG, Warga Minta Gubernur NTB Sampaikan Aspirasi ke Pusat
Ia mengingatkan bahwa dampak dari tindakan tersebut tidak hanya merugikan program, tetapi juga anak-anak yang menjadi sasaran utama MBG.
“Jangan coba-coba menurunkan kualitas. Sebab kalau turun kualitasnya, yang menjadi korban adalah anak-anak yang kita inginkan untuk jadi generasi emas 2045 nanti. Dan yang jadi korban adalah program MBG ini,” bebernya.
Dirinya bahkan meminta pihak-pihak yang masih melakukan praktik tersebut untuk segera menghentikannya.
“Kalau yang melakukan ini, berhenti lakukan. Tobat istighfar mulai hari ini,” ujarnya.
Secara persuasif namun penuh penekanan, Iqbal mengajak para pengelola SPPG yang hadir, untuk berkomitmen dan menghentikan segala bentuk penyimpangan anggaran mulai hari ini demi menjaga marwah program nasional ini.
Iqbal menegaskan seluruh pihak memiliki tanggung jawab moral, untuk menjaga keberlangsungan dan keberhasilan program MBG.
Karenanya, ia memastikan akan mendukung langkah penindakan terhadap SPPG yang terbukti melanggar aturan dan merusak tujuan utama program tersebut.
“Kita ini punya tanggung jawab moral untuk mengamankan niat baik dari Presiden Prabowo. Kita ini punya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan program yang diniatkan baik ini,” kata dia.
Baca Juga: Penyidik Periksa Korwil BGN NTB dalam Kasus Dugaan Jual Beli Titik SPPG di Lotim
Selain menyoroti kualitas makanan, Iqbal juga meminta seluruh pengelola SPPG memaksimalkan penggunaan bahan baku dari daerah lokal.
Ia secara blak-blakan meminta kejujuran para pengelola SPPG, mengenai asal muasal bahan baku yang mereka gunakan selama ini. “Sekarang ini sebagian besar, lebih banyak suplainya dari luar. Ngaku nggak? Ngaku nggak? Ya, nggak ngaku sedikit. Takutnya berjanji ya," sentil Iqbal.
Gubernur menegaskan, ketika program strategis ini dijalankan ke depan, seluruh pengelola wajib memastikan komoditas yang digunakan harus berbasis pada potensi daerah.
Langkah ini krusial agar perputaran anggaran tidak lari ke luar daerah, melainkan mampu menghidupkan sektor ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Lebih spesifik, Iqbal meminta agar jaringan pengadaan bahan baku tersebut melibatkan lembaga ekonomi desa dan daerah secara optimal, mulai dari koperasi hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pembatasan ini dilakukan agar multiplayer effect dari program nasional ini benar-benar dirasakan oleh warga lokal.
“Pastikan bahwa program ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Artinya, teman-teman harus memastikan mengambil bahan-bahan dari lokal. Dari desa-desa sekitarnya,” tandas Gubernur.
Editor : Akbar Sirinawa