LombokPost-Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia, termasuk di NTB berhenti selama libur sekolah. Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026.
“Penghentian sementara operasional serta distribusi ini sepenuhnya mengikuti masa libur sekolah yang berlangsung mulai 22 Juni-13 Juli,” terang Koordinator Wilayah Program MBG Provinsi NTB Eko Prasetyo, Selasa (23/6).
Baca Juga: Sindir Cukong Pemilik Dapur, Ketua Majelis Adat Sasak Dukung Penyaluran MBG Secara Tunai
Berhentinya distribusi bukan berarti aktivitas di internal SPPG ikut vakum. Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan momentum jeda ini, untuk evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG.
Meliputi aspek kualitas layanan, kapasitas produksi, hingga pemenuhan standar sarana dan prasarana.
Saat ini, kepala SPPG, ahli gizi dan pengawas keuangan, turun tangan melakukan pembenahan.
“Evaluasi mendalam terkait pelaksanaan MBG yang telah berjalan sebelumnya, agar performa program pada hari-hari berikutnya dapat berjalan lebih baik,” jelas Eko.
Dirinya mengungkapkan di SE Nomor 12 Tahun 2026, kini menerapkan prinsip yang ketat, yaitu no service no pay.
Baca Juga: Tegas! Gubernur Iqbal Ancam Tutup SPPG yang Cari Untung Berlebih Dari Program MBG
Artinya, para petugas seperti tenaga dapur, kurir, dan relawan yang libur beroperasi dipastikan tidak akan menerima insentif. “Tak ada layanan, tak ada pembayaran, sesuai SE dari BGN itu,” katanya.
Aturan ini dikecualikan bagi kepala SPPG, ahli gizi dan pengawas keuangan, karena status mereka yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK.
Di NTB tercatat ada 914 orang kepala SPPG serta 40 orang pengawas gizi dan pengawas keuangan yang dipastikan, tetap menerima gaji bulanan.
Selama masa libur sekolah, para kepala satuan dan pengawas tersebut diwajibkan tetap bekerja memetakan tata kelola di internal SPPG. Kemudian memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP).
Tak kalah penting, mengidentifikasi infrastruktur mana saja yang perlu direnovasi.
Baca Juga: Pendukung MBG di NTB Serukan Tata Kelola BGN yang Transparan
Demi meminimalisir risiko kontaminasi pada makanan yang nantinya disajikan, kepada penerima manfaat. Mereka juga diminta melakukan pembenahan pada sistem pembelanjaan logistik MBG.
“Mereka harus melakukan identifikasi-identifikasi infrastrukturnya yang mana harus diperbaiki untuk meminimalisir kontaminasi-kontaminasi, termasuk perbaikan pembelanjaan,” bebernya.
BGN memastikan penataan operasional selama masa libur sekolah tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menjalankan Program MBG.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi program agar pelaksanaannya semakin berkualitas.
Eko juga menyebut, secara nasional langkah penyesuaian selama masa libur sekolah ini menghemat anggaran negara sekitar Rp 3-4 triliun.
“Kalau di NTB saya belum bisa perkirakan karena kita harus hitung dulu berapa penghematannya, pastinya kita sudah punya 808 SPPG yang sudah operasional,” tandasnya.
Ketua Satgas MBG NTB Fathul Gani mengungkapkan, masa libur ini harus menjadi kesempatan emas bagi seluruh pengelola SPPG.
Baca Juga: Dikes NTB Kawal Ketat Penerbitan SLHS SPPG Demi MBG Aman
Maksudnya untuk membenahi berbagai catatan yang muncul selama program MBG ini berjalan.
Menurutnya, sejumlah catatan yang selama ini disampaikan oleh koordinator kecamatan (Korcam), koordinator wilayah (Korwil), Satgas kabupaten/kota hingga dinas teknis, harus segera ditindaklanjuti. Agar kualitas layanan MBG, semakin baik ketika kegiatan kembali berjalan.
“Semuanya harus bergerak melakukan pembenahan, terhadap hal-hal yang masih kurang, terutama dari sisi infrastruktur, dan apa-apa yang menjadi catatan harus dilengkapi,” tegasnya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama, adalah sistem Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) SPPG.
Selain itu, perlu ada penyempurnaan terkait syarat-syarat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Walau pun SLHS-nya sudah terbit, penyempurnaan di lapangan tetap harus dilakukan,” tambahnya.
Fathul juga mengingatkan, evaluasi internal SPPG terhadap kualitas pelayanan juga penting dilakukan.
Baca Juga: Dukung Kelanjutan Program MBG, Warga Minta Gubernur NTB Sampaikan Aspirasi ke Pusat
Selama hampir dua tahun pelaksanaan program MBG, berbagai pengalaman dan masukan dari penerima manfaat, harus menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga.
Menurutnya, pengelola SPPG perlu mengidentifikasi menu-menu yang paling disukai penerima manfaat.
Agar penyajian makanan ke depan semakin sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. “Masukan-masukan dari penerima manfaat itu harus diperhatikan,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa