LombokPost-MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, secara tegas menyatakan Pemprov NTB tidak akan terlibat dalam pembiayaan hosting fee, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
“Nah itu urusan pemerintah pusat lah, hosting fee,” terangnya, saat ditemui Senin (29/6).
Ia menegaskan posisi Pemprov NTB dalam hal tersebut lebih sebagai pendukung kegiatan di daerah, bukan penanggung utama biaya penyelenggaraan.
Baca Juga: Klasemen MotoGP 2026 Berubah! Jorge Martin Gusur Marco Bezzecchi, Ai Ogura Menang Perdana di Assen
Dalam catatan penyelenggaraan sebelumnya, skema pembiayaan hosting fee MotoGP Mandalika mengalami beberapa perubahan signifikan.
Pada 2022 di awal penyelenggaraan MotoGP Mandalika, biaya ditanggung penuh oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 174,6 miliar.
Kemudian 2023, skema berubah menjadi subsidi pemerintah pusat, melalui sponsorship promosi senilai Rp 78,8 miliar.
Namun pada 2024, kebutuhan biaya melonjak tajam hingga Rp 231 miliar sehingga memunculkan polemik karena keterbatasan kemampuan APBD NTB, dan dorongan agar pemerintah pusat kembali turun tangan.
Memasuki 2025, muncul wacana sharing budget antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi Pemprov NTB memilih menolak skema tersebut dengan alasan keterbatasan fiskal daerah.
Baca Juga: MGPA Kejar 200 Ribu Penonton MotoGP Mandalika
Gubernur Iqbal menjelaskan secara regulasi, daerah memang tidak memiliki kewajiban mutlak untuk menyetor dana tersebut.
“Sebenarnya tidak ada yang mewajibkan pemerintah daerah untuk terlibat di dalam hosting fee. Tapi pemerintah daerah sebagai host, sebagai tempat, harus berkontribusi, mendukung,” beber pria asal Lombok Tengah tersebut.
Sebagai bentuk tanggung jawab tuan rumah, Pemprov NTB mengalihkan dukungannya melalui skema bantuan in-kind atau penyediaan fasilitas non-tunai demi kelancaran sirkuit.
Kebijakan ini diadopsi, demi memastikan anggaran tetap berputar di dalam daerah tanpa membebani kas APBD untuk transfer ke luar. “Kita memberikan bantuan dalam bentuk in-kind,” katanya.
Ia mencontohkan pada penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025, Pemprov NTB berkontribusi menanggung seluruh biaya tim kesehatan sirkuit yang dulunya bernilai miliaran rupiah kemudian telah digratiskan.
Baca Juga: Bidik Pasar Global US$ 2,7 Triliun, Indonesia Gas Pol Seri Kelima MotoGP Mandalika 2026
Melalui skema tersebut, anggaran daerah dipastikan tetap berputar di dalam wilayah NTB, namun tetap memiliki nilai kontribusi yang nyata.
“Jadi dari pemda yang bayar ke rumah sakit. Jadi berputar di dalam uang itu, tetap ada nilainya, miliaran rupiah,” jelas Gubernur Iqbal.
Selain sektor medis, Pemprov NTB juga memfasilitasi penyediaan angkutan shuttle bus dari Mataram dan Praya menuju sirkuit.
Kemudian, bantuan helikopter darurat meski dengan sistem pinjam pakai, hingga penyelenggaraan pagelaran kebudayaan guna menyukseskan ajang bergengsi tersebut. “Banyak yang bisa-bisa kita bantu ya,” ujarnya.
Sebelumnya, Menpora Erick Thohir menegaskan MotoGP Mandalika merupakan bagian dari strategi pengembangan sport tourism, dan industri olahraga nasional yang mampu memberikan dampak ekonomi luas sekaligus memperkenalkan wajah terbaik Indonesia kepada dunia.
“MotoGP Mandalika menjadi etalase yang menampilkan keindahan alam, budaya, dan keramahan Indonesia di panggung internasional,” ujarnya.
Editor : Akbar Sirinawa