LombokPost - Pemprov NTB secara resmi meluncurkan intervensi serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB (PP3S).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan pasar rakyat tersebut digelar di Kantor Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (2/7).
Peluncuran tersebut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Sinta Agathia, jajaran perangkat daerah provinsi dan kabupaten, pemerintah kecamatan dan desa, kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, serta berbagai pemangku kepentingan.
Baca Juga: Lotim Masuk Zona Merah Stunting, Wagub NTB Tekankan Peran Keluarga
Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, hingga keluarga sebagai garda terdepan pencegahan stunting.
Dalam sambutannya, Wagub Umi Dinda menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk yang mencapai lebih dari satu juta jiwa. Kondisi tersebut menjadikan persoalan kemiskinan dan stunting membutuhkan perhatian yang lebih serius.
Menurut Wagub Umi Dinda, keberhasilan menurunkan angka stunting tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga ditentukan oleh kepedulian keluarga dan masyarakat.
Baca Juga: Tekan Angka Stunting, Kasat Pol PP NTB Dampingi Wagub Luncurkan Intervensi Serentak di Lombok Timur
“Kita hadir hari ini bukan sekadar meluncurkan sebuah program, tetapi untuk membangun kepedulian bersama. Penurunan stunting tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk generasi yang sehat,” ujarnya.
Wagub Umi Dinda juga menekankan pentingnya upaya pencegahan sejak sebelum pernikahan melalui edukasi kesehatan reproduksi, kesiapan calon orang tua, pemenuhan status gizi calon ibu, hingga penguatan pola pengasuhan di lingkungan keluarga.
Selain itu, Pemprov NTB terus mengembangkan Program Desa Berdaya sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang berjalan beriringan dengan percepatan penurunan stunting.
Baca Juga: PKK NTB Terapkan Metode KAP-MAP untuk Percepat Penanganan Stunting di Lombok Timur
Wagub Umi Dinda berharap Desa Lendang Nangka Utara menjadi contoh lahirnya semangat kolaborasi yang mampu menginspirasi desa-desa lain di seluruh NTB.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Umi Dinda juga mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Termasuk komoditas unggulan nanas agar memiliki nilai tambah melalui inovasi produk olahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Sinta Agathia menjelaskan bahwa program PP3S dibangun melalui proses panjang dengan mengedepankan pendekatan intervensi serentak dan terintegrasi.
Menurut Sinta, pengalaman pendampingan di berbagai desa menunjukkan bahwa penyebab stunting sangat beragam dan tidak selalu berasal dari persoalan kesehatan.
“Di lapangan kami menemukan persoalan pola asuh, kebiasaan konsumsi makanan instan, sanitasi, hingga pola pengasuhan keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, solusi yang diberikan juga harus sesuai dengan kondisi setiap keluarga,” ujarnya.
TP PKK Provinsi NTB juga telah memulai program percontohan melalui pendampingan keluarga berisiko stunting yang melibatkan PKK, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah desa, serta berbagai mitra pembangunan.
Selain itu, TP PKK mengajak seluruh desa untuk mengaktifkan kembali forum pertemuan rutin ibu-ibu dan kader Posyandu sebagai ruang berbagi pengalaman mengenai pengasuhan, pemenuhan gizi, dan kesehatan keluarga.
Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak serta penerapan rumah bebas asap rokok juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting.
Sementara itu, Wabup Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya menyampaikan bahwa tantangan terbesar percepatan penurunan stunting adalah memastikan seluruh kebijakan dibangun di atas data yang valid dan terintegrasi.
Menurut Edwin, Pemkab Lombok Timur saat ini terus memperbaiki kualitas pendataan dengan mengintegrasikan data dari berbagai sektor agar intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Langkah pertama yang harus kita kawal bersama adalah data yang akurat. Dengan data yang benar, intervensi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi hingga balita dapat dilakukan secara tepat,” katanya.
Wabup Edwin menjelaskan bahwa Lombok Timur telah menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia yang memperoleh pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dalam penguatan sistem data percepatan penurunan stunting.
Selain pembenahan data, Pemkab Lombok Timur juga terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemiskinan, pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Saat ini, Lombok Timur juga telah memiliki 263 dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selain mendukung pemenuhan gizi masyarakat juga membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Kepala Desa Lendang Nangka Utara Lalu Wiranata menyampaikan bahwa desa yang dipimpinnya memiliki 15 pekadusan dengan jumlah penduduk lebih dari 11 ribu jiwa dan luas wilayah hampir 900 hektare yang didominasi lahan pertanian nanas.
Wiranata mengungkapkan bahwa desa tersebut masih menghadapi tantangan tingginya angka kemiskinan dengan sekitar 1.200 kepala keluarga miskin. Namun melalui Program Desa Berdaya, sekitar 200 kepala keluarga telah menerima manfaat secara langsung.
Selain itu, Desa Lendang Nangka Utara juga memperoleh Program PAMSIMAS untuk penyediaan air bersih dan dalam waktu dekat akan menerima dukungan anggaran sebesar Rp 500 juta guna pembangunan rumah dan fasilitas pendukung desa.
Pemerintah desa berharap berbagai program kolaboratif yang dilaksanakan pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Melalui peluncuran PP3S ini, Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Timur menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor, memperbaiki kualitas data, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta membangun kepedulian keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan generasi NTB yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. (lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi Lombok Post Online