LombokPost-Pemprov NTB secara bertahap mulai mempersiapkan strategi menyambut gelaran akbar MotoGP Mandalika 2026, dijadwalkan berlangsung pada 9–11 Oktober mendatang.
“Kami sudah menggelar rapat dengan pihak ITDC,” kata Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB, Chandra Aprinova, Kamis (2/7).
Fokus utama perhatian saat ini, tertuju pada penguatan sektor akomodasi, terutama di sejumlah wilayah penyangga yang kerap kelimpahan tamu seperti kawasan Mandalika, Mataram, Senggigi, hingga Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena).
Berdasarkan data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), ketersediaan kamar hotel berbintang saat ini mendekati 16 ribu unit.
Jumlah tersebut dipastikan terus bertambah karena jajaran pemerintah daerah masih melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh fasilitas homestay, khususnya yang tersebar di wilayah Mandalika.
“Jumlah 16 ribu kamar itu masih hotel berbintang, belum kita data lagi yang homestay, jadi jumlah penginapan ini bisa bertambah,” kata dia.
Terkait kekhawatiran mengenai kecukupan kamar dalam mengantisipasi target 45 ribu tiket yang dirilis oleh ITDC, Chandra optimis, kapasitas yang ada saat ini masih sangat memadai.
Optimisme tersebut didasarkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, di mana mayoritas penonton teridentifikasi berasal dari dalam daerah NTB sendiri, sehingga tidak membutuhkan penginapan.
Baca Juga: Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 2026 Tak Boleh Turun
Menurutnya, tantangan terbesar yang wajib diantisipasi saat ini bukanlah masalah kuantitas kamar, melainkan pengendalian tarif agar tidak melambaui batas wajar. “Menjaga harga kamar, tidak melampaui batas,” ujarnya.
Dalam menjaga stabilitas harga, Pemprov NTB tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 yang membagi zonasi tarif akomodasi menjadi tiga wilayah.
Regulasi tersebut menetapkan batas kenaikan maksimal tiga kali lipat untuk zona satu di Mandalika, maksimal dua kali lipat untuk zona dua di kawasan Mataram dan Lombok Barat, serta maksimal satu kali lipat bagi zona tiga di Lombok Utara.
Guna mengawal implementasi aturan ini, Disparekraf NTB dalam waktu dekat akan segera menggelar rapat koordinasi (rakor), dengan seluruh asosiasi perhotelan. “Biar asosiasi hotel yang saling mengatur,” ujarnya.
Ia menyadari, intervensi harga secara kaku oleh pemerintah, tidak dapat dilakukan karena dinamika bisnis sangat bergantung pada hukum permintaan dan penawaran pasar.
Kendati demikian, Pemprov NTB tetap berkomitmen menyarankan para pengusaha, agar menerapkan skema tarif yang rasional dan saling menguntungkan. “Jangan karena kesempatan dalam kesempitan tapi merusak citra kita,” tegas Chandra.
Baca Juga: RS Mandalika Perkuat Layanan Kesehatan, Yayasan Internasional Siap Dukung Alat Kesehatan
Selain sektor akomodasi, koordinasi lintas sektor, juga sedang disiapkan secara matang guna memastikan kesiapan sektor penunjang lainnya.
Rakor sektoral tersebut nantinya akan melibatkan kepolisian, untuk membahas pengamanan, serta pihak terkait untuk memantau kesiapan transportasi dan kapasitas restoran di seluruh titik wisata, selama perhelatan MotoGP Mandalika 2026. “Itulah hal-hal yang perlu disiapkan,” tandasnya.
Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Warokka mengapresiasi tingginya animo masyarakat yang langsung memburu tiket sejak hari pertama dibuka.
Ini menunjukkan, MotoGP Indonesia telah menjadi agenda yang dinantikan setiap tahun.
Editor : Akbar Sirinawa