LombokPost--Kabar membanggakan datang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Nusa Tenggara Barat. Kanwil Kemenkum NTB resmi menerima Sertifikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025, sebuah penghargaan bergengsi yang menjadi bukti keberhasilan membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sertifikat tersebut diterima Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (2/7).
Penghargaan ini merupakan tindak lanjut atas keberhasilan Kanwil Kemenkum NTB meraih predikat WBBM yang diumumkan pada ajang SAKIP dan ZI Award 2025 pada Februari lalu.
Sertifikat WBBM diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Hukum kepada satuan kerja yang dinilai berhasil menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk terus memperkuat reformasi birokrasi.
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kementerian Hukum untuk terus bertransformasi. Kami ingin Kementerian Hukum dapat menjadi laboratorium Kementerian PANRB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi," ujar Supratman.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa penghargaan WBBM bukanlah garis akhir, melainkan awal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Harga Kamar Hotel Wajib Rasional Jelang MotoGP Mandalika 2026
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran serta dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
"Predikat WBBM yang telah kami raih merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dan dukungan para pemangku kepentingan. Penyerahan sertifikat ini semakin menguatkan komitmen kami untuk mempertahankan budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap layanan hukum yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Selain penyerahan sertifikat WBBM, kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026 juga dirangkaikan dengan penandatanganan sejumlah kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama berbagai kementerian dan lembaga.
Melalui penghargaan ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kinerja, pembangunan Zona Integritas, serta menghadirkan pelayanan hukum yang mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Editor : Kimda Farida