LombokPost-Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB memverifikasi, sebanyak 74 proposal Program Desa Berdaya yang mengusung pengembangan sektor pariwisata.
Dari jumlah tersebut, 54 proposal berasal dari desa wisata, sedangkan 20 proposal lainnya diajukan oleh desa non-desa wisata.
“Mereka ingin mengembangkan potensi pariwisata di wilayahnya,” kata Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Disparekraf NTB Chandra Aprinova.
Baca Juga: 5.024 Proposal Desa Berdaya Transformatif NTB Disetujui, Lombok Barat Terbanyak
Dari hasil rekapitulasi sementara menunjukkan, sebagian besar desa mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata.
Kebutuhan yang paling banyak diajukan, berupa pembangunan maupun peningkatan akses jalan menuju lokasi daya tarik wisata.
Selain memudahkan wisatawan, infrastruktur tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi logistik dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Berikutnya, sejumlah desa mengusulkan pembangunan lapak kuliner di kawasan wisata, penataan sumber mata air, pembangunan kolam, serta penataan kawasan wisata agar lebih menarik bagi pengunjung.
Terdapat pula sejumlah proposal yang mengusulkan pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). “Sebagian besar memang dalam bentuk sarana atau infrastruktur dan sebagian kecil pelatihan bagi Pokdarwis,” ungkapnya.
Disparekraf turut memberikan pendampingan kepada pemerintah desa (pemdes), dalam menentukan prioritas penggunaan bantuan.
Pemdes didorong agar tidak membagi anggaran ke dalam banyak kegiatan berskala kecil, melainkan memfokuskannya pada satu atau beberapa kegiatan yang mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung, sehingga hasilnya lebih nyata dan cepat dirasakan masyarakat.
Ia menilai bantuan akan lebih efektif, apabila digunakan untuk membangun fasilitas yang dapat segera dimanfaatkan, sebagai sumber pendapatan masyarakat.
Sebagai contoh, desa wisata dapat mengadakan sarana wisata air seperti speedboat, banana boat, maupun wahana lainnya yang dapat dikelola Pokdarwis dan langsung disewakan kepada wisatawan.
Begitu pula pembangunan lapak kuliner yang disertai, penyediaan sarana pendukung sehingga masyarakat dapat segera memulai usaha, setelah fasilitas selesai dibangun.
Menurut Chandra, arah penggunaan bantuan harus difokuskan, pada kegiatan yang mampu mempercepat perputaran ekonomi desa.
Baca Juga: Manfaat Desa Wisata, Peluas Lapangan Kerja
Fasilitas yang dibangun diharapkan tidak hanya mempercantik kawasan wisata, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.
“Bangunlah fasilitas yang memang terkait langsung dengan sarana ekonomi masyarakat atau usaha maupun infrastruktur yang berdampak langsung kepada kegiatan ekonomi,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa