LombokPost-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB, sepakat memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman kekeringan, akibat fenomena El Nino yang diprediksi mulai berkembang pada pertengahan 2026.
Kesepakatan tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat temu media, usai mengikuti Rapat Koordinasi Kekeringan dan Integrasi Kajian Risiko Bencana (KRB) ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Mataram, Jumat (24/7).
“Kami sepakat dengan pak gubernur, para bupati dan wali kota di NTB, untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi ancaman kekeringan El Nino,” tegasnya.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Nino diperkirakan mulai berkembang sejak pertengahan 2026, mencapai puncaknya pada akhir 2026, dan berpotensi berlangsung hingga awal 2027.
Karena itu, seluruh pemerintah daerah di NTB diminta mempersiapkan langkah antisipasi sejak dini.
Menurut Suharyanto, salah satu upaya mitigasi yang akan dilakukan sebelum dampak kekeringan semakin meluas adalah operasi modifikasi cuaca apabila masih terdapat potensi awan hujan.
Selain itu, BNPB juga akan memperkuat ketersediaan sumber air bersih, melalui pembangunan sumur bor di wilayah terdampak kekeringan.
BNPB juga akan memberikan dukungan berupa mobil tangki air, peralatan logistik, serta kebutuhan penanganan bencana lainnya sesuai kemampuan pemerintah pusat.
“Sebelum terjadi bencana, kita siapkan operasi modifikasi cuaca, kemudian membangun sumur bor di daerah yang sudah mengalami kekeringan, termasuk dukungan mobil tangki air dan logistik lainnya,” bebernya.
Baca Juga: PAM Giri Menang Jamin Layanan Air Bersih Tetap Normal, Dirut Baru Tergantung Wabup dan Wali Kota
Ia menegaskan, bantuan yang dibutuhkan pemerintah daerah akan segera ditindaklanjuti, karena dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota, dan kepala daerah telah mengajukan permohonan pembangunan sumur bor maupun bantuan mobil tangki air.
Meski demikian, Suharyanto menegaskan, pembangunan sumur bor menjadi prioritas utama dibandingkan penyediaan mobil tangki air.
Menurutnya, sumur bor dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. “Kita prioritaskan sumur bor karena manfaatnya untuk kebutuhan masyarakat banyak,” kata dia.
Namun, ia mengakui tidak semua wilayah memungkinkan dibangun sumur bor. Apabila hasil pengeboran, tidak menemukan sumber air atau kondisi wilayah terlalu kering sehingga jaringan perpipaan tidak dapat dibangun, maka distribusi air bersih akan dilakukan menggunakan mobil tangki air.
Berdasarkan data BPBD NTB per 23 Juli, bencana kekeringan telah berdampak pada sembilan kabupaten/kota yang mencakup 56 kecamatan dan 218 desa/kelurahan.
Karenanya, penentuan lokasi pembangunan sumur bor, dilakukan melalui koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
Menurutnya, masyarakat merupakan pihak yang paling memahami titik-titik yang membutuhkan penanganan segera. “Untuk titik-titiknya nanti kita koordinasikan, karena yang paling tahu adalah masyarakat terdampak," katanya.
Baca Juga: Kekeringan di NTB Terus Meluas, KSB dan Lobar Tetapkan Status Siaga Darurat
Keterbatasan anggaran membuat seluruh wilayah terdampak, belum dapat dipenuhi kebutuhannya sekaligus pada tahun ini. Karena itu, BNPB akan memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan penanganan.
“Paling tidak kita prioritaskan titik-titik yang memang sangat dibutuhkan masyarakat,” tandasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kehadiran jajaran BNPB, merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan di NTB.
“Kami sepakat bahwa kebencanaan, khususnya kekeringan, akan terus menjadi salah satu prioritas,” ujarnya.
Seluruh kabupaten/kota di NTB memiliki tingkat risiko bencana kategori sedang hingga tinggi, sehingga pemerintah daerah harus memperkuat langkah mitigasi, termasuk menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino.
Iqbal menegaskan, penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan BNPB, terutama di tengah keterbatasan anggaran.
Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus berbagi peran serta menyiapkan dukungan anggaran sesuai kewenangannya.
“Karena itu rakor ini menjadi forum untuk berbagi peran agar risiko kekeringan bisa kita mitigasi bersama,” tandasnya.
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Liputan