LombokPost-Penyaluran bantuan keuangan program Desa Berdaya Tematik di NTB, terus berjalan. Hingga akhir Juli, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB telah mencairkan anggaran untuk 45 desa, dengan total nilai mencapai Rp 13,5 miliar.
“Masing-masing desa menerima Rp 300 juta,” terang Kepala Bidang Anggaran BKAD NTB Rian Priandana, Selasa (4/8).
Menurutnya, realisasi anggaran dinilai sesuai target semester pertama, sementara pencairan untuk desa-desa lainnya dilakukan secara bertahap hingga awal triwulan IV.
“Itu bisa dikatakan progres yang bagus karena memang pencairannya dibuat dua batch. Target semester pertama sudah tercapai, sisanya dilanjutkan pada semester kedua,” jelasnya.
Baca Juga: Warga Bisa Gugat Pemerintah Soal Sekolah Rusak
Usulan pencairan yang diterima pemerintah daerah sebenarnya sudah jauh lebih banyak. Hingga saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB telah mengajukan pencairan untuk 109 desa.
Terkait ketersediaan dan kekuatan anggaran daerah, Rian memastikan alokasi untuk program Desa Berdaya Tematik sudah disiapkan dengan matang.
Namun, proses pencairan dilakukan bertahap menyesuaikan tahapan verifikasi administrasi dan kesiapan dokumen. “Nanti secara bertahap cairnya sampai awal triwulan keempat. Targetnya Oktober itu sudah tuntas seluruhnya,” kata dia.
Ia menegaskan, sebelum pencairan dilakukan, seluruh proposal dari pemerintah desa (pemdes) terlebih dahulu diverifikasi oleh DPMPD Dukcapil NTB bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, sesuai proposal kegiatan yang diusulkan.
Mengacu pada tiga tema besar; pariwisata, ketahanan pangan, dan lingkungan bersih. Verifikasi tersebut memastikan rencana penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan arah kebijakan program Desa Berdaya Tematik.
Rian menjelaskan, penggunaan bantuan keuangan harus memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari kesesuaian rencana anggaran biaya (RAB) dengan standar harga, kejelasan peruntukan kegiatan, hingga dukungan terhadap agenda prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi NTB.
“Peruntukannya jelas, dan mendukung agenda prioritas gubernur. Kalau semua sudah sesuai, baru dimohonkan ke BKAD untuk pencairannya,” jelasnya.
Ia juga memastikan BKAD tidak pernah mengembalikan proposal yang telah diajukan, hanya karena alasan administratif. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, usulan tersebut hanya ditunda sementara sampai persyaratan dilengkapi.
"Kalau ada kekurangan dokumen, ya diminta dilengkapi. Bukan dikembalikan, setelah lengkap kemudian proses pencairan dilanjutkan,” ujar Rian.
Baca Juga: Sebelum Manfaatkan Anggaran Desa Berdaya, Kades Diingatkan Revisi APBDes
Di lapangan, sejumlah desa yang telah menerima dana, disebut mulai merealisasikan program sesuai tema yang diajukan.
Adapun pemantauan pelaksanaan kegiatan, menjadi kewenangan DPMPD Dukcapil NTB sebagai OPD teknis program tersebut. “Untuk progres detailnya nanti teman-teman di DPMPD Dukcapil yang melakukan monitoring,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan para kepala desa dan lurah, agar menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola anggaran secara amanah, transparan, kreatif, dan berorientasi jangka panjang.
Menurutnya, dana yang diberikan pemerintah harus mampu menjadi pemantik tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat infrastruktur desa, dan membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.
“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” jelasnya.
Editor : Kimda Farida