LombokPost-Kinerja fiskal di NTB hingga 31 Juli 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tercatat Rp 3,68 triliun atau 71,38 persen dari target, sementara belanja negara mencapai Rp 13,65 triliun atau 55,27 persen dari total pagu.
"Capaian ini menunjukkan peran APBN yang tetap kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi regional," terang Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani, Rabu (26/8).
Dari sisi penerimaan, realisasi pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp 1,66 triliun. Penerimaan tersebut masih didominasi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 818,17 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 436,4 miliar.
Baca Juga: Pemdes Jatisela Andalkan PAD dan Pokir, Dampak Pemangkasan Dana Desa
Pertumbuhan penerimaan pajak terutama didorong pajak lainnya yang tumbuh 27,38 persen secara tahunan (y-o-y), disusul PPN yang tumbuh 19,60 persen dan PPh sebesar 1,45 persen. Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya konsumsi domestik dan penghasilan masyarakat.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencatat kinerja signifikan dengan realisasi Rp 1,51 triliun Sebagian besar penerimaan berasal dari Bea Keluar yang mencapai Rp 1,48 triliun
Pertumbuhan Bea Keluar melonjak 813,7 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga setelah adanya kebijakan relaksasi ekspor pada Januari hingga April 2026.
“Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan drastis pada Bea Keluar yang tumbuh 813,7 persen secara tahunan, sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga akibat kebijakan relaksasi ekspor pada Januari sampai April 2026,” kata Ratih.
Komponen cukai juga tumbuh positif sebesar 1,27 persen. Namun, penerimaan Bea Masuk terkontraksi 32,01 persen secara tahunan akibat penurunan impor bahan modal dan bahan baku.
Baca Juga: Satpol PP NTB Hadiri Pemusnahan Barang Ilegal Hasil Penindakan Bea Cukai Sumbawa
Di sisi lain, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp 500,15 miliar atau 32,71 persen dari target.
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tumbuh 10,71 persen, terutama ditopang peningkatan jasa layanan pendidikan. PNBP lainnya juga tumbuh 2,76 persen, antara lain didukung pendapatan paspor dan keimigrasian.
Untuk belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp 4,98 triliun atau 51,72 persen dari pagu. Pertumbuhan belanja ditopang kenaikan Belanja Pegawai sebesar 26,28 persen, Belanja Barang 42,60 persen, serta lonjakan Belanja Modal hingga 218,85 persen secara tahunan untuk mendukung proyek infrastruktur strategis di daerah.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp 8,66 triliun atau 57,54 persen dari pagu.
Realisasi TKD tumbuh 2,58 persen secara tahunan, terutama didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang tumbuh 9,23 persen untuk mendukung layanan dasar masyarakat.
Baca Juga: Stop Tambah Honorer! APPSI Keluhkan Pengurangan Dana TKD
Ratih menegaskan, terjaganya kinerja penerimaan dan belanja tersebut memperlihatkan APBN masih berfungsi sebagai shock absorber bagi perekonomian NTB.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan serapan anggaran dan menjaga kualitas pelayanan publik menjadi kunci utama,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan belanja di berbagai sektor diharapkan memberikan multiplier effect terhadap aktivitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi NTB secara berkelanjutan sepanjang 2026.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan