Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wagub NTB: APBN Harus Jadi Instrumen Keadilan Pembangunan

R
Penulis: Redaksi❯
KUNKER: Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI di Mataram, Senin (25/5). (Diskominfotik NTB/Lombok Post)
KUNKER: Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI di Mataram, Senin (25/5). (Diskominfotik NTB/Lombok Post)

Advertisement

LombokPost - Pemerintah Provinsi NTB mendorong penguatan kebijakan fiskal nasional yang lebih adil dan adaptif bagi daerah kepulauan.

Tujuannya untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Provinsi NTB, Senin (25/5).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB tersebut turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, jajaran Komite IV DPD RI, senator DPD RI asal NTB, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Wagub NTB Umi Dinda menegaskan bahwa, bagi daerah kepulauan seperti NTB, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan negara. Tetapi juga menjadi instrumen keadilan pembangunan yang menentukan kemampuan daerah dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Advertisement

“Bagi daerah kepulauan seperti NTB, APBN bukan sekadar instrumen anggaran, tetapi instrumen keadilan pembangunan,” tegasnya.

Menurut Wagub Umi Dinda, NTB menghadapi tantangan geografis dan konektivitas wilayah. Akibatnya, biaya pembangunan dan pelayanan publik relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur dasar, hingga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, menurut Wagub Umi Dinda, hubungan fiskal pusat dan daerah harus dibangun secara lebih proporsional agar daerah memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

“Daerah tidak meminta keistimewaan. Tetapi mengharapkan keadilan fiskal yang proporsional agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujarnya.

Advertisement
Editor : Redaksi Lombok Post Online
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Gubernur Iqbal Arahkan Pembangunan NTB dengan Kebijakan Berbasis Data

Gubernur Iqbal Arahkan Pembangunan NTB dengan Kebijakan Berbasis Data

Gubernur Iqbal perkuat NTB Satu Data dengan dukungan Australia, targetkan kebijakan pembangunan lebih terukur dan berbasis bukti.

Akses Informasi Publik Lombok Barat Melonjak, Pemkab Perkuat Transparansi Layanan

Akses Informasi Publik Lombok Barat Melonjak, Pemkab Perkuat Transparansi Layanan

Ketersediaan dokumen, termasuk dokumen proyek pembangunan, menjadi perhatian penting agar masyarakat dapat mengakses informasi.

Wabup Lobar Nurul Adha Ingatkan Pejabat Wajib Awasi Proyek Fisik

Wabup Lobar Nurul Adha Ingatkan Pejabat Wajib Awasi Proyek Fisik

Keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari seberapa besar tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari sejauh mana dampaknya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer