Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gubernur Iqbal Arahkan Pembangunan NTB dengan Kebijakan Berbasis Data

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (kiri), didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier, saat saat temu media usai peluncuran Dashboard Eksekutif Provinsi NTB di Mataram, Selasa (3/11). (YUYUN/LOMBOK POST)
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (kiri), didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier, saat saat temu media usai peluncuran Dashboard Eksekutif Provinsi NTB di Mataram, Selasa (3/11). (YUYUN/LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost-Pemprov NTB memperkuat integrasi NTB Satu Data dengan pemerintah pusat. Saat ini, lebih dari 800 item data telah terintegrasi dan terhubung langsung dengan 10 kementerian. 

“Ini sudah langsung terhubung,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, saat temu media usai peluncuran Dashboard Eksekutif Provinsi NTB di Mataram, Selasa (3/11). 

Kegiatan ini dihadiri langsung Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier, karena pengembangan NTB Satu Data selama dua tahun terakhir mendapat dukungan Program SKALA melalui Pemerintah Australia.

Iqbal menegaskan, penguatan integrasi tersebut dilakukan selama dua tahun terakhir melalui pengembangan interoperability atau keterhubungan antarsistem.

Upaya ini memperluas sumber data yang sebelumnya hanya berasal dari lingkup pemerintah provinsi, kini juga terhubung dengan sumber data di tingkat pusat. “Ini menjadikan NTB Satu Data sebagai salah satu rumah data terlengkap di antara provinsi di Indonesia,” ujarnya.

Advertisement

Berdasarkan penilaian Bappenas, NTB juga berada pada peringkat tertinggi dalam hal keterhubungan data dengan pemerintah pusat. NTB Satu Data terangkum dalam Dashboard Eksekutif.

Platform tersebut menyajikan ringkasan data lintas sektor untuk membantu pimpinan daerah memantau perkembangan pembangunan dan menjadi bahan pengambilan keputusan. 

Melalui dashboard tersebut, kepala daerah dapat memantau program pembangunan daerah berjalan. Seperti, perkembangan program Desa Berdaya, jumlah bantuan yang telah ditransfer, hingga progres pelaksanaannya.

Informasi sektor kesehatan juga mulai dapat diakses, termasuk jenis penyakit yang paling banyak terjadi di masyarakat. Dengan kemudahan akses tersebut, Pemprov NTB menargetkan penyusunan kebijakan dan keputusan pembangunan semakin mengandalkan data terintegrasi.

“Jadi arah pengembangan sistem ini adalah membangun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy,” tegasnya.

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemprov NTB Perketat Pembukuan Aset, Cegah Data dan Fisik Tak Sinkron

Pemprov NTB Perketat Pembukuan Aset, Cegah Data dan Fisik Tak Sinkron

Pemprov NTB perkuat pencatatan aset melalui SOP dan e-BMD untuk memastikan akurasi data, transparansi, serta optimalisasi pemanfaatan BMD.

NTB Satu Data Tembus Lima Besar SDGs Action Awards 2026, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Pembangunan

NTB Satu Data Tembus Lima Besar SDGs Action Awards 2026, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Pembangunan

NTB Satu Data masuk lima besar SDGs Action Awards 2026, memperkuat tata kelola data untuk pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sekda NTB Instruksikan OPD Buka Akses Data saat Diaudit BPK

Sekda NTB Instruksikan OPD Buka Akses Data saat Diaudit BPK

BPK NTB audit kinerja program prioritas ketahanan pangan dan pendidikan, meminta keterbukaan data serta dokumen dari seluruh OPD terkait.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer