LombokPost-Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara (NT) I mengimbau para petani di NTB, untuk disiplin mematuhi Rencana Tata Tanam (RTT). Langkah ini dinilai krusial guna menjaga ketersediaan air irigasi sekaligus menghindarkan sektor pertanian dari risiko gagal panen atau puso.
Plt Kepala BBWS Nusa Tenggara I, Antonius Suryono, menegaskan pentingnya penyesuaian pola tanam dengan ketersediaan debit air di lapangan, terutama saat memasuki musim kemarau.
"Pola tanam harus mengikuti kemampuan air bukan sebaliknya," tegas Plt Kepala BBWS NT I Antonius Suryono, Rabu (2/9).
Baca Juga: Teknologi Pertanian China Diuji Coba di Lotim, Semprot Satu Hektare, Drone Cuma Butuh 15 Meni
Menurutnya, jika RTT dipatuhi, penggunaan air akan jauh lebih efisien dan terarah, sehingga kebutuhan air tanaman dapat mencukupi hingga fase panen tiba.
Antonius menjelaskan, fenomena gagal panen sering kali dipicu oleh kebiasaan memaksakan pola tanam padi secara terus-menerus tanpa adanya rotasi.
Praktik tersebut melampaui kapasitas pasokan air yang ada, memicu persaingan penggunaan air yang tinggi, hingga menyebabkan tampungan air habis sebelum masa panen usai.
Sebaliknya, penerapan RTT berbasis data faktual akan memastikan ketersediaan air tetap terjaga dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihak BBWS NT I mendorong penguatan kolaborasi antar-instansi serta kelompok tani setempat.
"Keputusan pengolahan lahan harus tepat dan berbasis data aktual ketersediaan air. Melalui kolaborasi yang kuat dan kepatuhan terhadap RTT, produktivitas pertanian dapat terjaga dan hasil panen masyarakat menjadi lebih terjamin," pungkasnya.
BMKG mendorong pemanfaatan data iklim, sebagai acuan utama dalam perencanaan dan mitigasi risiko di sektor pertanian.
Baca Juga: KKN UGR Sulap Limbah Pertanian Jadi Pakan Ternak
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menyebut informasi iklim sangat menentukan ketepatan waktu tanam, efisiensi irigasi, serta kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.
"Yang terpenting, informasi iklim harus mudah diakses, dipahami, dan digunakan secara nyata di lapangan," tegas Ardhasena.
Ia menambahkan, BMKG akan terus memperkuat layanan iklim berbasis sains agar para petani dan pemangku kebijakan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan adaptif.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan