LombokPost-Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) II PKN Tingkat II Angkatan XIII di Bali, menjadi momentum pembelajaran strategis mengenai penerapan kepemimpinan adaptif dalam memperkuat perekonomian kawasan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan kunjungan lapangan ini dilaksanakan oleh Kelompok 2 Angkatan XIII yang beranggotakan Dedy Heriwibowo, Jamaluddin, Nursalim, Muslim, M Ramadhani, Saepul Akhkam, Heri Ramadhan, Nurul Wahyuti, Afgan Kusumanegara, Atmaja Gumbawa, L Herdan, Hambali, Wahidin, Saifullah, dan Agusman.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok 2 Angkatan XIII ini mengambil lokus pada Dinas Pariwisata, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali.
Baca Juga: Gubernur NTB dan Bali Hadir untuk NTT, Wujud Nyata Solidaritas KR-BNN
“Bali dinilai memiliki posisi strategis dalam pengembangan ekonomi kawasan,” terang Ketua Kelompok 2 Angkatan XIII Dedy Heriwibowo, Kamis (24/9).
Berdasarkan data yang tercantum dalam laporan, sektor pariwisata memberikan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB Bali, dengan devisa pariwisata mencapai Rp 167 triliun pada 2025.
Pada periode yang sama, Bali mencatat 6,95 juta wisatawan mancanegara dan 9,3 juta wisatawan domestik. Tren positif tersebut berlanjut pada semester I 2026 dengan kunjungan 3,24 juta wisatawan mancanegara dan 4,97 juta wisatawan domestik.
Di sisi perdagangan, Bali juga memiliki peran penting sebagai pusat konsumsi, pariwisata, pengolahan, pemasaran, dan distribusi. Pada 2025, nilai ekspor Bali tercatat USD 565,49 juta, dengan surplus neraca perdagangan sebesar USD 401,50 juta.
“Komoditas yang dipasarkan antara lain ikan tuna, ikan kerapu, tekstil, dan kerajinan perak,” ujarnya.
Kerja Sama Regional Bali, NTB, NTT (KRBNN): Membangun Rantai Nilai Ekonomi Kawasan
Dedy menegaskan, salah satu pembelajaran utama VKN II adalah pengembangan Kawasan Regional Bali–NTB–NTT (KRBNN) sebagai pendekatan kolaboratif untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan.
“Kerja sama ini telah dituangkan melalui nota kesepahaman pada 28 Januari 2026,” ujarnya.
Baca Juga: Danamon Matsuri 2026 Padukan Budaya Jepang dan Bali di Denpasar
Dalam konsep KRBNN, masing-masing daerah memiliki peran yang saling melengkapi. Bali berperan sebagai pusat konsumsi, pariwisata, pengolahan, pemasaran, dan distribusi.
NTB memiliki basis produksi pertanian dan perikanan, sementara NTT memiliki potensi komoditas strategis seperti rumput laut, garam, sapi, kopi, dan produk perikanan. Kolaborasi diarahkan pada lima pilar, yakni perdagangan, industri dan IKM, logistik, digitalisasi, serta kemitraan antarpemangku kepentingan.
Model tersebut sekaligus menjawab sejumlah tantangan kawasan, antara lain tingginya biaya logistik, fragmentasi rantai pasok, digitalisasi perdagangan yang belum merata, skala usaha UMKM/IKM yang relatif kecil, serta rendahnya nilai tambah produk primer.
Lima Pilar Kepemimpinan Adaptif
Dedy menegaskan, hasil pembelajaran VKN mengidentifikasi lima pilar kepemimpinan adaptif yang relevan untuk mengelola agenda pembangunan kawasan.
“Pertama, membaca perubahan secara cepat dan akurat, sebagaimana tercermin dari pergeseran paradigma pariwisata Bali dari orientasi kuantitas menuju pariwisata berkualitas,” jelas pria yang juga kepala Bappeda Sumbawa tersebut.
Kedua, kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah sebagai fondasi penyelesaian masalah multidimensi. Ketiga, pengambilan keputusan berbasis data, dengan kebutuhan terhadap sistem pemantauan indikator kinerja yang dapat memberikan informasi secara cepat kepada pimpinan.
Keempat, inovasi layanan publik dan pemanfaatan teknologi, yang antara lain ditunjukkan melalui Pungutan Wisatawan Asing (PWA), SIWALATRI, dan Selasa Pariwisata.
Baca Juga: NTB dan NTT Tawarkan Listrik Berbasis EBT ke Bali, Wujudkan KR-BNN Jadi Kawasan Energi Bersih
Kelima, orientasi pada hasil (outcome), sehingga keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari keluaran program, tetapi dari dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan.
Rekomendasi Strategis
Berdasarkan hasil analisis, laporan VKN merumuskan sejumlah rekomendasi. Pada sektor pariwisata, rekomendasi mencakup penguatan ekonomi budaya inklusif melalui mekanisme bagi hasil PWA untuk desa adat dan desa wisata, pengembangan mobilitas berkelanjutan, serta penguatan SIWALATRI dan Selasa Pariwisata.
Untuk sektor perdagangan, rekomendasi diarahkan pada percepatan implementasi KRBNN, digitalisasi perdagangan kawasan, peningkatan skala UMKM, serta optimalisasi rantai pasok dan logistik.
“Salah satu gagasan yang diajukan adalah pembentukan Sekretariat KRBNN sebagai kelembagaan permanen yang menghubungkan tiga provinsi,” tegasnya.
Pada tingkat lintas daerah, laporan mengusulkan tiga instrumen strategis, yaitu Sekretariat KRBNN, Dana Investasi Kawasan KRBNN, dan Pusat Pembelajaran KRBNN.
Sekretariat dirancang berkedudukan di Denpasar dengan cabang di Mataram dan Kupang, sedangkan Pusat Pembelajaran KRBNN diarahkan menjadi wadah pengembangan kepemimpinan, riset kebijakan, pengetahuan, dan inovasi kawasan.
Pariwisata Berkualitas dan Integrasi Ekonomi Kawasan
Laporan VKN juga merumuskan tiga agenda kebijakan utama. Pertama, pariwisata berkualitas sebagai mesin inklusivitas, dengan penekanan pada pemerataan manfaat ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan budaya, serta penguatan desa wisata.
Kedua, KRBNN sebagai model ketahanan ekonomi kawasan, dengan integrasi NTB–NTT sebagai basis produksi dan Bali sebagai pusat pengolahan, distribusi, serta pemasaran.
Ketiga, kepemimpinan adaptif sebagai standar kompetensi, melalui penyusunan kerangka kompetensi kepemimpinan adaptif yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen SDM ASN.
Dedy mengatakan, melalui VKN II Angkatan XIII di Bali, pembelajaran kepemimpinan tidak berhenti pada pengamatan praktik baik, tetapi diarahkan untuk merumuskan gagasan kolaboratif dan inovatif yang dapat memperkuat konektivitas ekonomi Bali–NTB–NTT.
“Integrasi pariwisata, perdagangan, industri, logistik, digitalisasi, investasi, dan pengembangan SDM menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan ekonomi kawasan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Kelompok 2 PKN II Angkatan XIII menempatkan kepemimpinan adaptif sebagai kunci, untuk mengubah potensi komplementer tiga provinsi menjadi ekosistem ekonomi kawasan yang saling terhubung, produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Editor : Jelo JSumber : Liputan