LombokPost-Rekonstruksi kawasan Desa Adat Sade, Lombok Tengah, masih menunggu penyelesaian master plan yang ditargetkan rampung dalam sebulan ke depan. “Kami target selesai sebulan lagi,” kata Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) NTB Muhamad Ihwan, Kamis (8/10).
Master plan disusun Pemprov NTB, Pemkab Loteng dan Universitas Mataram (Unram). Penyusunan master plan tidak dilakukan secara parsial. Pemerintah ingin memastikan penataan kembali Sade dilakukan secara komprehensif agar kawasan tersebut bisa dibangun menjadi lebih baik.
“Jadi tentu memerlukan persiapan, penelitian, kajian terkait dengan berbagai komponen untuk membangun kembali,” jelasnya.
Baca Juga: LPS Salurkan Sembako dan APAR untuk Warga Sade melalui MIM Foundation
Sambil menunggu master plan rampung, warga Sade tetap diperbolehkan melakukan pembangunan. Namun, pembangunan tersebut untuk sementara dibatasi pada bagian atap bangunan.
Setelah itu, pemerintah akan melanjutkan dengan pembenahan berbagai fasilitas pendukung. Di antaranya instalasi listrik dan air yang akan dirapikan, mengikuti penataan kawasan dalam master plan.
Menurut Ihwan, penyusunan master plan juga tidak hanya menyangkut aspek fisik kawasan. Pemerintah turut menyiapkan sumber daya manusia (SDM), agar masyarakat Sade siap menjalankan kembali aktivitas kebudayaan dan pariwisata setelah proses rekonstruksi berjalan.
“Artinya kita melakukan kurasi ulang terhadap kegiatan kebudayaan, kegiatan pariwisata, menyiapkan masyarakatnya siap untuk memulai lagi,” katanya.
Persiapan tersebut juga mencakup pelatihan kepada masyarakat mengenai penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) serta sosialisasi terkait keamanan.
Ihwan menargetkan master plan selesai pada November, dengan catatan tidak ada kendala yang menghambat proses penyusunannya.
Baca Juga: Kunjungan Wisatawan ke Tetebatu Meningkat saat MotoGP
Sebab, menurut dia, kondisi sosial di Desa Adat Sade juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam penataan kembali kawasan tersebut.
“Kadang-kadang di masyarakat ada berbagai macam kelompok kepentingan,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Ihwan, dapat memengaruhi kesepakatan dalam proses rekonstruksi. Perencanaan yang telah disusun pemerintah bisa saja berhadapan dengan berbagai kepentingan di lapangan.
“Jadi kita sudah menetapkan perencanaan A, tapi ternyata kan ada B, C, dan D, itu yang menyulitkan kita untuk membangun kembali sesuai dengan kesepakatan bersama,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Disbud NTB menempatkan kurasi terhadap SDM sebagai salah satu bagian penting dalam proses rekonstruksi.
Pendekatan itu sekaligus untuk menjaga agar penataan kembali Sade, tetap menghargai keberadaan masyarakat dan nilai budaya yang selama ini melekat di kawasan tersebut.
“Kami menghargai bahwa selama ini kan Sade sudah menjadi tulang punggung pariwisata, tulang punggung kebudayaan bukan hanya NTB, Indonesia bahkan dunia,” tegas Ihwan.
Sementara terkait dukungan pemerintah pusat, Ihwan mengatakan pencairan anggaran akan mengikuti mekanisme tahun anggaran.
Baca Juga: Warga Sade Percepat Bangun Hunian, Begini Tanggapan Bupati Loteng
Namun, prosesnya diupayakan dapat dipercepat melalui koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian RI. Ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan Sade secara lintas sektor.
Penanganannya tidak hanya menyentuh sektor kebudayaan dan pariwisata, tetapi juga pekerjaan umum serta sektor sosial.
“Ada sektor PU-nya, ada sosialnya, pariwisata, kebudayaan, tapi yang jelas komitmen pemerintah tetap membantu Sade,” ujarnya.
Untuk dukungan anggaran, pemerintah menyiapkan Rp 35 miliar. Namun, dana tersebut tidak akan turun melalui APBD Perubahan tahun ini, karena waktunya sudah tidak memungkinkan.
Pemprov NTB akan terus memantau proses penyelesaian master plan hingga memasuki awal tahun anggaran berikutnya, juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sade. “Jadi kita terus pantau, terus kami kontak dengan Jakarta,” tandasnya.
Baca Juga: Rekonstruksi Desa Adat Sade, Pemprov NTB Kebut Penyusunan Master Plan
Wakil Bupati Loteng M Nursiah memastikan, master plan tidak mengganggu fondasi rumah warga. Karena itu, warga dipersilakan melanjutkan pembangunan. “Jadi silakan gotong royong jalan terus,” kata dia.
Editor : Jelo JSumber : Liputan