LombokPost-KONI Pusat mengevaluasi kesiapan venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di NTB, Kamis (29/10).
Hasil peninjauan menemukan sejumlah venue masih membutuhkan pembenahan, bahkan beberapa cabang olahraga (cabor) berpotensi dipindahkan karena belum memenuhi standar pertandingan.
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan, peninjauan kali ini menjadi momentum percepatan persiapan venue setelah sebelumnya terkendala dinamika musyawarah provinsi terkait pergantian kepengurusan KONI Provinsi NTB. “Jadi, momen hari ini adalah momen percepatan,” kata Suwarno.
Baca Juga: Kejurnas Cricket 2026: Pengprov PCI NTB Utus 12 Atlet Pilihan Sebagai Simulasi PON 2028
Dalam peninjauan tersebut, KONI Pusat melibatkan 30 Technical Delegate (TD) yang mewakili induk masing-masing cabang olahraga. Mereka melakukan visitasi dengan didampingi pengurus provinsi (Pengprov) untuk memastikan venue yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
Menurut Suwarno, pengecekan dilakukan terhadap cabang olahraga yang sebelumnya telah dikoordinasikan bersama NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari hasil peninjauan, ditemukan venue yang dinilai memenuhi syarat dengan catatan, venue yang belum memenuhi syarat, serta venue yang masih membutuhkan kepastian pembangunan.
Venue yang memenuhi syarat dengan catatan harus segera ditindaklanjuti pemerintah provinsi. Pembenahan mencakup penyempurnaan ruangan untuk ruang ganti atlet, toilet, panitia, ofisial, pengawasan doping, hingga pelayanan kesehatan.
Selain kelengkapan ruangan, kondisi fisik venue juga menjadi perhatian. Mulai dari kebersihan, pengecatan, penataan lingkungan, akses masuk, hingga ketersediaan tempat parkir.
Jika terdapat kekurangan fasilitas, diperlukan penambahan atau overlay agar venue layak digunakan. “Ruangan itu yang diperlukan dalam setiap venue, ada spesifikasi masing-masing. Itu salah satu contoh apa-apa yang harus dikerjakan,” jelasnya.
Sementara itu, venue yang dinilai belum memenuhi syarat berpotensi dipindahkan ke lokasi lain. Salah satu yang menjadi perhatian adalah venue atletik karena memiliki banyak nomor pertandingan.
Baca Juga: Rehab Venue PON 2028, Dikpora NTB Ajukan Rp 1,6 Miliar di APBD Perubahan 2026
Mulai dari lari 100 meter dan 400 meter, estafet, lari jarak menengah dan jauh, maraton, lompat tinggi, lompat jauh, lompat tinggi galah, berbagai nomor lempar, tolak peluru, hingga jalan cepat.
Suwarno menjelaskan, venue atletik yang ditinjau memiliki sejumlah kendala teknis. Ruangan pendukung pertandingan seharusnya memiliki akses langsung ke lapangan, sedangkan fasilitas yang tersedia berada di bagian bawah.
Selain itu, venue harus memiliki lapangan cadangan untuk latihan sebelum pertandingan, dengan ukuran dan luasan yang sesuai. Namun, lahan di sekitar lokasi dinilai tidak mencukupi.
Kendala lainnya adalah lintasan yang tersedia hanya enam dan sulit diperlebar karena keterbatasan ruang. Lokasi venue juga berdekatan dengan tempat pembuangan sampah permanen.
“Sehingga ini disarankan untuk tidak di sini. Tidak akan mengurangi nilai sebagai tuan rumah PON, walaupun tidak dipertandingkan di sini,” tegas Suwarno.
Venue hoki juga masuk dalam evaluasi. Cabang olahraga ini terdiri atas hoki indoor dan outdoor, sehingga lokasi pertandingan harus mempertimbangkan kebutuhan kedua jenis permainan tersebut, namun ada yang masih terkendala persoalan tanah.
Menurut Suwarno, penyatuan atau pemilihan lokasi pertandingan perlu mempertimbangkan kondisi kontingen dari masing-masing provinsi, terutama daerah dengan keterbatasan anggaran.
Baca Juga: Porprov NTB Cabang Judo Dimulai, GOR Poltekpar Bersiap Jadi Venue PON 2028
Pemisahan lokasi hoki indoor dan outdoor berpotensi menambah beban pengiriman kontingen. “Sehingga itu termasuk yang kami sarankan untuk kita pindah,” ujarnya.
Evaluasi juga menyasar venue golf. Suwarno menyebut lapangan golf yang dikelola pihak swasta menghadapi persoalan pemeliharaan. Kondisi lapangan yang kurang terawat serta keterbatasan fasilitas pendukung, termasuk shelter di sejumlah venue, menjadi catatan.
Penggunaan golf cart maupun berjalan kaki, menurut dia, masih dimungkinkan sesuai standar golf. Namun, faktor utama yang menentukan kelayakan tetap kondisi lapangan.
Pemprov NTB, kata dia, masih menginginkan golf tetap digelar di lokasi yang direncanakan. KONI Pusat tidak mempermasalahkan hal tersebut selama venue dapat memenuhi standar. Namun, jika hingga batas waktu yang ditentukan persyaratan tidak terpenuhi, pemindahan menjadi pilihan.
“Sejauh itu bisa memenuhi standar saya tidak ada masalah. Tapi begitu pada waktunya untuk tidak memenuhi standar, makanya harus saya pindah,” katanya.
Venue di Lombok dan Sumbawa Masih Dievaluasi
Selain kelayakan teknis, KONI Pusat mengevaluasi kesiapan venue yang direncanakan tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Suwarno menyebut venue terjun payung dinilai memenuhi syarat. Sementara itu, venue pickleball di Sumbawa juga dinilai siap.
KONI Pusat masih menunggu hasil peninjauan untuk venue panahan dan grasstrack yang saat itu masih dalam proses. Ia berharap kedua venue tersebut dapat memenuhi persyaratan.
Baca Juga: Intip Kesiapan Venue PON 2028 di NTB, Ketua KONI Pusat Puji Kualitas Venue
Namun, jika tidak memungkinkan, pelaksanaan pertandingan tidak boleh dipaksakan di lokasi yang belum memenuhi standar. Suwarno menegaskan, penentuan lokasi pertandingan bukan persoalan membedakan Lombok dan Sumbawa.
Setiap venue harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk standar teknis pertandingan, dukungan akomodasi bagi kontingen, serta kesiapan rumah sakit untuk menangani kondisi darurat dan mendukung proses evakuasi.
“Bukan berarti kita membedakan antara Lombok sama Sumbawa,” ujarnya.
Suwarno menjelaskan, penentuan lokasi pertandingan harus mempertimbangkan sejumlah persyaratan, mulai dari pemenuhan standar venue, dukungan akomodasi bagi kontingen, hingga kesiapan rumah sakit untuk menangani kondisi darurat dan mempermudah proses evakuasi.
Kepastian pembangunan juga menjadi perhatian dalam evaluasi. Suwarno menyebut terdapat venue yang telah dijanjikan untuk dibangun, tetapi belum memiliki kepastian tertulis. Salah satunya venue panjat tebing.
Berbeda dengan venue grasstrack di Sumbawa yang menurutnya telah mendapat persetujuan kepala daerah, pembangunan venue panjat tebing masih memerlukan kepastian lebih lanjut.
Ia mengaku telah mengetahui pihak yang akan membangun venue tersebut, tetapi hasil survei lapangan menunjukkan luas area yang tersedia masih kurang.
KONI Pusat masih memberikan waktu sekitar satu minggu untuk memastikan apakah venue panjat tebing dapat memenuhi kebutuhan atau harus dipindahkan.
“Masih saya tunggu. Barang sekitar satu minggu untuk diputuskan saya pindah apa tidak,” ujarnya.
Ia berharap hasil peninjauan segera dilaporkan kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, agar hasil evaluasi segera ditindaklanjuti, terlebih berbagai catatan teknis telah disampaikan untuk mempercepat penyelesaian persiapan venue PON. “Laporan kepada Bapak Gubernur segera,” tandasnya.
Baca Juga: Gubernur NTB: Soliditas Jadi Kunci Sukses PON 2028, Musprovlub KONI Pilih Mohan Roliskana
Sementara itu, Asisten I Setda NTB Fathul Gani mengatakan pihaknya telah merangkum berbagai catatan teknis, dari KONI Pusat untuk selanjutnya dipaparkan dihadapan pimpinan.
“Sepulang bapak gubernur dari kerja luar negeri, segera kami sampaikan apa yang menjadi catatan di rapat ini,” tegasnya.
Editor : Redaksi Lombok PostSumber : Liputan