LombokPost-Puluhan paket proyek infrastruktur yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD NTB, dari APBD Perubahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB dicoret.
“Di kamu juga ada kegiatan dari pokir, dan tidak lagi kami lanjutkan, ada 30 proyek,” terang Kepala Dinas PUPRPKP NTB Lalu Kusuma Wijaya.
Anggaran dari puluhan paket proyek yang tidak dapat dilanjutkan tersebut, mencapai Rp 20 miliar – Rp 25 miliar.
Baca Juga: Pemkab “Parkir” Rp 2,4 Miliar Pokir Anomali DPRD Lombok Tengah
Wijaya mengungkapkan, puluhan paket tersebut merupakan bagian dari sekitar 800 paket pokir dalam APBD murni 2026. Total anggaran untuk keseluruhan paket itu mencapai sekitar Rp 100 miliar.
Kegiatan pokir di lingkungan PUPRPKP NTB tersebar di sejumlah bidang. Mulai dari pembangunan jalan lingkungan, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PSSU), pekerjaan sumber daya air (SDA), irigasi, hingga bidang cipta karya.
Dari hasil evaluasi, kegiatan yang tidak dapat dilanjutkan karena ditemukan ketidakselarasan data administrasi, terutama tidak sesuai data by name by address (BNBA) atau identitas lokasi kegiatan secara jelas. Tidak mencantumkan nama desa, kecamatan, dan kabupaten.
“Kebanyakan persoalannya salah lokasi atau salah BNBA. Misalnya, nama desa dan kabupatennya tidak sesuai. Ketika dicek, desa tersebut tidak ditemukan di kabupaten yang tercantum,” beber Wijaya.
Menurutnya, sejumlah usulan sebenarnya masih memungkinkan diperbaiki melalui revisi. Namun, upaya tersebut tidak dapat dilakukan dalam APBD Perubahan 2026 sehingga paket yang bermasalah tidak bisa dilanjutkan.
Baca Juga: DPRD NTB Tak Satu Suara soal Penghapusan Pokir
Usulan yang memerlukan perbaikan, berpeluang diajukan kembali di 2027 mendatang. “Tentu itu bisa menjadi usulan pada tahun berikutnya,” tambah Wijaya.
Dia menegaskan, penentuan paket yang dapat dilaksanakan memang harus mengacu pada hasil review Inspektorat, sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penganggaran Pokir.
Seluruh kegiatan dievaluasi untuk memastikan kesesuaian administrasi sebelum dilanjutkan.
“Kami bekerja berdasarkan hasil review Inspektorat, mana kegiatan yang bisa dilaksanakan dan mana yang kondisinya seperti yang saya jelaskan tadi,” katanya.
Baca Juga: Pokir DPRD NTB Dihapus Total di APBD Perubahan 2026, Kegiatan Telanjur Berjalan Diaudit
Menurutnya, penghentian pokir dalam APBD Perubahan dapat menghindari tumpang tindih kegiatan dengan program yang telah dialokasikan dalam APBD murni, dan anggaran yang tidak bisa dieksekusi di APBD Perubahan ini, nantinya menjadi SiLPA. “Lari-nya kesana,” tandasnya.
Editor : Redaksi Lombok PostSumber : Liputan