LombokPost–Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di NTB, berlangsung di lapangan terbuka Bale KITA, Kompleks Islamic Center Mataram, Minggu (15/11).
Mengusung tema Sehat untuk Semua, kegiatan ini diisi senam bersama, pelayanan kesehatan gratis, hingga berbagai lomba tradisional.
“Saya mengajak masyarakat menjadikan kesehatan, sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari,” terang Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri.
Wagub Dinda, sapaan akrabnya, mengingatkan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kegiatan yang diikuti masyarakat dan jajaran tenaga kesehatan tersebut menghadirkan sejumlah layanan, mulai dari skrining kesehatan jiwa, pemeriksaan mata dan konsultasi dokter, pelayanan keluarga berencana (KB), hingga donor darah.
Tercatat sebanyak 86 orang mengikuti skrining mata dan konsultasi dokter. Sementara skrining dan konsultasi kesehatan jiwa diikuti 46 orang.
Baca Juga: UNICEF dan Dikes NTB Susun Langkah Besar Tekan Stunting dan Wasting
Pada pelayanan donor darah, sebanyak 32 orang berhasil mendonorkan darahnya. Adapun pelayanan KB melayani 24 akseptor, terdiri atas 14 akseptor intrauterine device (IUD) dan 10 akseptor implant. Selain pelayanan kesehatan, kegiatan juga dimeriahkan berbagai lomba tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai kalangan. Pembagian doorprize turut menambah kemeriahan acara.
Peringatan HKN ke-62 ini merupakan hasil kolaborasi Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan (Dikes) NTB bersama Poltekkes Mataram, Bapelkes Mataram, dan BKK Mataram.
“Sinergi ini menjadi upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya langkah promotif dan preventif,” tegas Wagub Dinda.
Sebelumnya, rangkaian HKN ke-62 di NTB diawali dengan upacara peringatan pada Rabu (12/11) di Bapelkes Mataram yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair.
Dalam upacara tersebut, diberikan tanda kehormatan Satyalancana kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, dan staf di lingkungan Dikes NTB sebagai penghargaan atas pengabdian dan dedikasi mereka dalam pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Dikes NTB juga memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan teladan.
Sementara itu, momentum peringatan HKN ke-62 menjadi ajang evaluasi Dikes NTB terhadap capaian program kesehatan sepanjang 2026 sekaligus memetakan tiga prioritas utama untuk 2027.
“Ini tentu menjadi perhatian kami,” kata Kepala Dikes NTB HL Hamzi Fikri.
Baca Juga: Dikes Lotim Gencarkan Kegiatan CKG
Dikes NTB mencatat 2.538.444 orang telah menjalani pemeriksaan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga November 2026.
Fikri mengatakan, pelaksanaan CKG menunjukkan tren positif dalam memperkuat layanan kesehatan promotif dan preventif. Berdasarkan pemutakhiran data Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) per 13 November 2026, realisasi capaian harian mencapai 44,27 persen, mendekati target harian sebesar 44,36 persen.
“Program CKG adalah langkah strategis pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan promotif dan preventif, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk mendeteksi kondisi kesehatannya sejak dini,” jelasnya.
Dari target tahunan CKG 2026 sebesar 46 persen, masih terdapat selisih 1,73 persen yang harus dikejar. Dikes NTB terus mengakselerasi partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, optimalisasi layanan seluruh puskesmas, serta kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, institusi pendidikan, tempat kerja, dan komunitas.
Dari hasil pemeriksaan, faktor risiko dan penyakit tidak menular (PTM) yang dominan ditemukan meliputi hipertensi, diabetes melitus, dan dislipidemia.
Namun, Dikes NTB masih melakukan rekapitulasi dan verifikasi akhir data diagnosis berbasis ASIK untuk memastikan akurasi urutan dan jumlah kasus sebelum dipublikasikan.
Baca Juga: Stunting Satu Digit, Lombok Tengah Bidik Juara Posyandu
Penanganan warga yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan tidak berhenti pada tahap skrining. Pemerintah telah mendistribusikan obat inisiasi CKG ke seluruh kabupaten/kota bagi pasien hipertensi, diabetes melitus, dan dislipidemia. Obat tersebut diberikan untuk kebutuhan terapi awal selama 15 hari.
Selanjutnya, pasien diarahkan melanjutkan pengobatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
“Puskesmas juga dioptimalkan untuk memantau kepatuhan minum obat, pemeriksaan berkala, serta memberikan edukasi perubahan gaya hidup dan pengendalian faktor risiko,” bebernya.
Di sisi lain, penanggulangan TBC masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan evaluasi program per 31 Oktober, estimasi kasus TBC di NTB mencapai 19.172 kasus.
Dari jumlah tersebut, 9.026 kasus telah ditemukan dan ternotifikasi, sedangkan 8.365 pasien sudah memulai pengobatan. Artinya, tingkat pasien yang memulai pengobatan mencapai 92,68 persen dari kasus yang ditemukan. Namun, cakupan penemuan kasus atau treatment coverage baru 47,08 persen dari target 90 persen.
Enam kabupaten/kota menjadi perhatian karena capaian penemuan kasusnya masih di bawah rata-rata provinsi. Yakni Lombok Tengah 32,15 persen, Kabupaten Bima 33,74 persen, Lombok Utara 34,43 persen, Sumbawa 37,62 persen, Kota Bima 40,58 persen, dan Lombok Timur 42,22 persen.
Di samping penemuan kasus, tingkat keberhasilan pengobatan atau treatment success rate berdasarkan evaluasi kohort 2025 baru mencapai 80,86 persen dari target 90 persen.
Baca Juga: Dikes Mataram Perkuat Kemitraan Lintas Sektor, Kejar Eliminasi AIDS, TBC, dan Malaria 2030
Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak serumah juga masih rendah, yakni 16,40 persen atau 4.077 orang dari target 24.864 orang.
“Untuk mempercepat penanganan, kami memperkuat skrining aktif pada kelompok berisiko tinggi dan mengintegrasikannya dengan program CKG,” kata mantan direktur RSUD NTB tersebut.
Pelacakan kontak serumah, pemberian terapi pencegahan, pelibatan fasilitas kesehatan swasta, serta optimalisasi alat Tes Cepat Molekuler (TCM) juga menjadi strategi yang dijalankan.
Pendampingan pasien hingga sembuh dilakukan melalui kader dan Pengawas Menelan Obat (PMO). Dari sisi sumber daya manusia, pemenuhan tenaga kesehatan di NTB menunjukkan capaian cukup tinggi.
Berdasarkan pemutakhiran data November 2026, sebanyak 98,88 persen dari 178 puskesmas telah memiliki dokter. Sementara puskesmas yang memenuhi standar sembilan jenis tenaga kesehatan mencapai 86,52 persen.
Adapun rumah sakit umum daerah (RSUD) kabupaten/kota yang memiliki tujuh dokter spesialis dasar dan penunjang mencapai 93,33 persen. Meski demikian, pemerataan tenaga medis masih menjadi tantangan, terutama di wilayah terpencil, daerah dengan akses geografis sulit, serta lokasi yang minim peminat.
Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota dan Kementerian Kesehatan mengupayakan penempatan tenaga medis melalui program Penugasan Khusus dan pendayagunaan dokter spesialis.
Baca Juga: Kader Posyandu Garda Terdepan Kesejahteraan Warga
Selain itu, perencanaan kebutuhan tenaga medis diperkuat berdasarkan beban kerja dan kondisi geografis. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan klinis juga dilakukan.
Pemerintah kabupaten/kota didorong memprioritaskan insentif dan pemenuhan formasi di puskesmas maupun RSUD wilayah terpencil. Kesiapan fasilitas kesehatan juga masih membutuhkan pembenahan.
Evaluasi program 2026 menemukan belum meratanya ketersediaan alat TCM untuk diagnosis TBC, sejumlah unit alat mengalami kerusakan, serta masih terdapat petugas puskesmas yang harus menjalankan tugas rangkap.
“Dengan ini, kami akan melakukan pemetaan kebutuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di seluruh puskesmas serta rumah sakit,” ujarnya.
Pengadaan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan epidemiologis, dan beban layanan masing-masing daerah.
Pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan, penataan sistem rujukan berjenjang, serta peningkatan kapasitas teknis petugas juga menjadi perhatian.
Berikutnya, penurunan stunting tetap menjadi agenda prioritas. Hamzi menyebut, tingginya angka stunting di sejumlah wilayah dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola asuh dan pemberian makan bayi dan anak (PMBA) yang belum optimal, anemia pada remaja putri dan ibu hamil, pernikahan usia anak, hingga keterbatasan akses sanitasi layak dan air bersih.
Baca Juga: Dari Iuran Anggota, Muslimat NU Lombok Utara Bergerak Cegah Stunting
Intervensi yang diperkuat meliputi pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin di posyandu terintegrasi, pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi balita bermasalah gizi.
“Upaya tersebut dilakukan melalui konvergensi lintas sektor bersama pemerintah desa,” kata Fikri.
Memasuki 2027, Dikes NTB menetapkan tiga prioritas utama, yakni percepatan eliminasi penyakit menular dengan fokus TBC, pengendalian PTM melalui perluasan deteksi dini, serta percepatan penurunan stunting dan penguatan layanan kesehatan primer.
Untuk penanganan TBC, target 2027 mencakup penemuan kasus minimal 90 persen, keberhasilan pengobatan minimal 90 persen, serta akselerasi cakupan TPT menuju target nasional 80 persen.
Pada pengendalian PTM, Dikes NTB menargetkan penuntasan capaian CKG 2026 sebesar 46 persen dan peningkatan cakupan sasaran skrining pada 2027 sesuai indikator kinerja daerah.
Pemerintah juga menargetkan 100 persen warga yang terdeteksi mendapatkan penanganan. Sementara untuk stunting, penurunan prevalensi ditargetkan secara terukur dengan mengacu pada data dasar resmi 2026 dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB.
Intervensi dilakukan sejak masa remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), disertai revitalisasi posyandu.
Ia menegaskan, seluruh prioritas tersebut akan didukung transformasi layanan primer dengan menjadikan puskesmas dan posyandu, sebagai garda terdepan promosi kesehatan dan deteksi dini.
Baca Juga: CKG Jadi Benteng Awal Cegah Penyakit Kronis di NTB
Transformasi layanan rujukan juga diperkuat untuk mempercepat akses dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Selain itu, pemanfaatan data kesehatan terintegrasi akan dioptimalkan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kami juga memperkuat kolaborasi pentaheliks yang melibatkan pemerintah, rumah sakit, organisasi profesi, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Pujo NugrohoSumber : Liputan