I Nyoman Budiana, SST
Statistisi Ahli Muda di BPS Provinsi NTB
LEBIH setahun pandemi COVID-19 telah melanda berbagai negara di belahan dunia. Dampak pandemi telah dirasakan begitu kuat mengguncang sendi–sendi kehidupan. Tak hanya di bidang ekonomi saja, namun kehidupan sosial juga mengalami dampak yang tidak terelakan.
Tekanan ekonomi sangat dirasakan oleh kegiatan yang berkaitan dengan mobilisasi penduduk, terutama kegiatan pariwisata. Penurunan aktivitas ekonomi, tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha di bidang pariwisata, namun dirasakan pula oleh petani. Dampak tersebut dirasakan pada hasil pemasaran produk pertanian. Fenomena tersebut tidak lepas dari adanya permintaan pasar yang mulai lesu karena merebaknya pendemi Covid-19.
NTB sebagai provinsi yang menggantungkan ekonomi masyarakatnya pada sektor pertanian harus dapat mempertahankan eksistensi sektor pertanian di tengah pandemi yang melanda. Tercatat dari laporan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB menyebutkan bahwa share nilai tambah terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai hampir sepertiga dari total nilai tambah ekonomi yang tercipta dan merupakan penyumbang nilai tambah tertinggi di antara semua sektor pembentuk PDRB. Sementara nilai tambah dari sektor pertanian sendiri tahun 2020 kurang menguntungkan dimana mengalami kontraksi sebesar minus 0,43 persen, walaupun demikian nilai tambah kategori pertanian tidak terjun bebas seperti kategori usaha lainnya yang mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Kegiatan pertanian yang cukup berat mengalami tekanan di masa pandemi Covid-19 adalah sub kategori perkebunan semusim dimana nilai tambahnya terkonstraksi sampai di titik minus 4,33 persen. Hal tersebut kemungkinan diakibatkan karena adanya pengaruh musim yang kurang menguntungkan sehingga berdampak terhadap produksi yang mulai merosot jika dibandingkan dengan produksi di tahun sebelumnya. Hal senada juga dialami oleh sub kategori lainnnya seperti sub kategori tanaman hortikultura semusim yang mengalami penurunan nilai tambah produksi menyentuh minus 2,46 persen.
Dengan adanya pembatasan aktivitas dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid-19, turut serta mempengaruhi rantai pemasaran dan perdagangan produk pertanian. Hal tersebut memberikan tekanan bagi petani dari sisi pemasaran produk–produk yang dihasilkan. Selain itu dari sisi harga juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap komoditas hasil–hasil pertanian. Sinyalemen tersebut dapat dilhat pada merosotnya indeks harga yang diterima petani pada bulan Februari 2021 mengalami penurunan minus 0,52 poin dibandingkan bulan Januari 2021. Penurunan indeks harga yang diterima petani secara tidak langsung memberikan gambaran jika adanya penurunan harga penjualan produk pertanian di pasar.
Penurunan Daya Beli Petani
Indikasi dampak pandemi Covid-19 terhadap daya beli petani juga tercermin dari adanya penurunan nilai tukar petani yang terus merosot selama tahun 2020. Nilai tukar petani merupakan suatu indikator yang menggambarkan daya beli petani di pedesaan. Nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dari penjualan komoditas hasil pertanian dengan indeks harga yang dibayar untuk memenuhi kebutuhannya. Indek nilai tukar petani secara rata-rata tahun 2020 adalah 107.30 merosot dibandingkan dengan tahun 2019 yang menyentuh nilai 112.34. Hal tersebut menjadi indikasi jika pandemi yang melanda NTB memberikan efek bagi menurunnya kesejahteraan petani.
Tercatat dari angka nilai tukar petani yang dirilis BPS NTB, hampir semua petani mengalami penurunan nilai tukar petani di bulan Februari 2021. Petani hortikultura merupakan yang paling parah yang mengalami anjloknya nilai tukar petani, yaitu turun minus 2,42 persen. Sedangkan petani yang mengusahakan tanaman pangan juga mengalami penurunan walupun tidak separah petani hortikultura, yaitu turun sebesar minus 0,05 persen di bulan Februari 2021. Hal tersebut memberikan sinyalemen jika petani hortikultura mengalami penurunan daya beli dibandingkan dengan petani yang lainnya. Penurunan tersebut juga terkait dengan adanya kelesuan aktivitas pariwisata yang banyak membutuhkan bahan bakukomoditas hortikultura. Sehingga hal tersebut perlu upaya khusus untuk memberikan stimulus guna mengembalikan daya beli petani hortikultura tersebut.
Kemiskinan Semakin Bertambah dari keluarga Petani
Seperti yang kita ketahui bersama rumah tangga pertanian merupakan sebagian besar penyumbang penduduk miskin. Hal tersebut terungkap dari laporan yang dikeluarkan BPS tahun 2020, yakni sebesar 46 persen penduduk miskin di Indonesia memiliki penghasilan utama di sektor pertanian. Ditambah dengan adanya pendemi Covid-19 tentunya akan memperparah kondisi rumah tangga miskin khususnya yang memiliki mata pencaharian sebagai petani.
Hal tersebut tentunya memberikan sinyalemen kepada semua pihak dan pemangku kebijakan untuk memberikan atensi khusus agar penduduk miskin khususnya yang bekerja sebagai petani tidak terjerumus semakin dalam ke dalam jurang kemiskinan. Fenomena tersebut tidak menutup kemungkinan akan menambah lonjakan angka kemiskinan pada kelompok miskin yang sulit untuk dientaskan.
Penurunan daya beli masyarakat khususnya petani tidak bisa dipungkiri akan semakin memperparah kondisi penduduk miskin yang ada. Dari angka kemiskinan yang dirilis BPS, angka kemiskinan di NTB menunjukan adanya lonjakan dari 13,97 persen bulan Maret 2020 menjadi 14,23 persen di bulan September 2020, atau terjadi penambahan sekitar 0,26 persen. Lonjakan angka kemiskinan secara tidak langsung memberikan gambaran jika adanya pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap adanya pelemahan daya beli masyarakat. Akhirnya penurunan daya beli akan berimbas terhadap penambahan persentase penduduk miskin di NTB.
Pertanian sebagai sektor kunci yang penopang perekonomian NTB, perlu mendapatkan atensi khusus ditengah badai Covid-19 yang mengguncang perekonomian di semua daerah. Berbagia upaya perlu disusun oleh pemangku kebijakan agar daya beli petani tetap terjaga di tengah adanya pandemi Covid-19. Walaupun pertanian tidak terdampak langsung seperti sektor pariwisata dan jasa–jasa, namun dengan adanya penurunan aktivitas ekonomi akan turut mempengaruhi pemasaran produk–produk hasil pertanian.
Program–program khusus perlu digulirkan guna mengembalikan daya beli petani, khususnya menyangkut pemasaran dan stabilitas harga di masa pendemi Covid-19. Dengan demikian upaya–upaya tersebut mampu melindungi daya beli petani agar dapat tetap bertahan melewati badai pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. (*) Editor : Administrator