Oleh: Alfian Yusni
(Direktur Lombok Post)
SATU gambar yang dihasilkan AI dengan teks "Semua Mata Tertuju Ke Rafah" telah dibagikan ulang lebih dari 46 juta kali di banyak platform media sosial, di tengah brutalnya serangan Israel di Rafah, Gaza, pada tanggal 29 Mei 2024.
“Semua mata tertuju pada Rafah”adalah slogan yang menarik perhatian masyarakat internasional terhadap situasi di Rafah, kota paling selatan di Jalur Gaza dekat perbatasan dengan Mesir. Sedikitnya 46 orang tewas dan 130 luka-luka akibat serangan udara Israel terhadap sebuah kamp pengungsi di Rafah pada 26 Mei 2024.
Dua hari sebelumnya, sepuluh warga Palestina termasuk anak-anak tewas saat berlindung di sekolah dasar Nazla di Israel. Sejak Oktober 2023, setidaknya 36.171 warga Palestina telah tewas dan 81.420 lainnya luka-luka karena serangan militer Israel yang membabi buta dan tak kenal belas kasihan.
Aryeh Neier, seorang aktivis hak asasi manusia Yahudi yang keluarganya melarikan diri dari Nazi Jerman ke Amerika Serikat pada tahun 1939 ketika ia berusia dua tahun pada 28 Mei 2024 mengatakan, ia yakin bahwa militer Israel melakukan genosida di Gaza. Selama beberapa waktu, Israel telah menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Gaza, yang sering digambarkan sebagai "penjara terbuka," dihuni oleh lebih dari dua juta orang yang hidup di bawah pembatasan ketat yang diberlakukan oleh blokade Israel. Serangan militer yang sering terjadi memperburuk situasi kritis ini, menyebabkan kehancuran infrastruktur yang luas, termasuk rumah sakit, sekolah, dan rumah-rumah.
Hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa, mewajibkan semua pihak untuk melindungi populasi sipil. Namun kenyataannya serangan militer Israel selalu mengakibatkan korban sipil berjatuhan dan kehancuran fasilitas umum. Fakta ini merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Melanjutkan serangan ini jelas merusak komitmen Israel terhadap norma hukum internasional dan merusak reputasi globalnya. Penderitaan warga sipil yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Suara-suara protes dari para pemimpin dunia, akademisi, olahragawan, artis, dan mahasiswa di seluruh dunia untuk menyerukan penghentian serangan militer ke Palestina pun tak kunjung didengarkan oleh pihak Israel. Israel tutup mata dan tutup telinga pada kecaman dunia, sambil terus melancarkan serangannya ke Rafah.
Terkait serangan mematikan ini, Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel tetap saja membela Israel dengan menyatakan tidak yakin Israel sedang menjalankan operasi militer besar-besaran di Rafah. Meski puluhan orang tewas gara-gara Israel, kebijakan AS terhadap Israel tidak akan berubah. AS tetap akan memberikan bantuan militer kepada Israel. Sejauh ini AS merupakan pemasok senjata terbesar ke Israel. Di dalam negeri AS sendiri, senjata menyebabkan 654 penembakan masal dan 43.000 kematian pada tahun 2023.
Pemerintahan Tiongkok melaporkan tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat Tahun 2023. Yang memberikan gambaran komprehensif dan mengkhawatirkan tentang situasi hak asasi manusia di Amerika Serikat. Laporan ini menguraikan berbagai pelanggaran di beberapa bidang utama, termasuk hak sipil dan politik, diskriminasi rasial, ketidaksetaraan ekonomi, serta perlakuan tak adil terhadap perempuan, anak-anak, dan imigran. Hak sipil dan politik di Amerika Serikat sebagian besar hanya menjadi formalitas, dengan konflik partisan yang sengit dan disfungsi pemerintah yang menyebabkan kegagalan melindungi hak-hak ini secara efektif.
Rasisme sistemik telah secara signifikan mempengaruhi orang Afrika-Amerika, orang Asia-Amerika, dan kelompok minoritas lainnya. Para ahli PBB menunjukkan bahwa rasisme telah menyusup ke dalam kepolisian dan sistem peradilan pidana, yang mengakibatkan tingkat kematian ibu Afrika-Amerika yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berkulit putih.
“Ideologi rasisme” ini telah lama disebarkan melalui media sosial, musik, permainan, dan platform lainnya, menjadikan AS sebagai eksportir utama rasisme ekstrem. Konsekuensinya adalah kesenjangan ekonomi di Amerika Serikat semakin besar, dengan sejumlah besar keluarga pekerja berpenghasilan rendah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Fenomena ini telah menghancurkan “Mimpi Amerika” bagi banyak orang, yang menyebabkan pemogokan, kerusuhan, dan tunawisma.
Amerika Serikat telah lama mempraktikkan hegemonisme dan politik kekuasaan, menyalahgunakan kekuatan militer, sanksi sepihak, dan dukungan terhadap perang proxy. Tindakan-tindakan ini telah memperburuk ketegangan regional dan konflik bersenjata, menyebabkan jatuhnya korban sipil dan krisis kemanusiaan yang parah. AS telah terlibat dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia internasional, termasuk dalam konflik Israel dan Palestina. Terdapat kritik mengenai kurangnya informasi publik mengenai penjualan senjata dari AS ke Israel. Departemen Pertahanan AS hanya mengeluarkan dua rilis berita mengenai penjualan darurat militer ke Israel sejak 7 Oktober, berbeda dengan dokumentasi bantuan yang ekstensif ke Ukraina.
Diketahui bahwa sejak tahun 1948 AS telah memberi bantuan kepada Israel sebanyak 216 miliar USD, sehingga sangat jelas bahwa AS juga merupakan akar penyebab konflik Israel dan Palestina. Terlebih lagi kebijakan luar negeri AS di kawasan Timur Tengah selama 30 tahun terakhir terbukti gagal dan tidak menghasilkan perdamaian antara Israel dengan Negara negara Teluk. Dari Perang Teluk 1991, Invasi Irak 2003, dan penarikan diri Trump dari perjanjian nuklir Iran tahun 2018 merupakan kegagalan kebijakan luar negeri AS yang memicu kritik internasional dan berkontribusi terhadap meningkatnya ketidakstabilan di kawasan tersebut. Timur Tengah sangat penting bagi AS karena tujuannya mengamankan sumber daya energi, melawan pengaruh Soviet dan Iran, menjamin keamanan Israel.
Meskipun AS telah menjadi mediator utama, termasuk Parameter Clinton tahun 1998 dan rencana pemerintahan berikutnya untuk solusi dua negara (two-state solution), namun AS di kemudian hari sering kali melindungi Israel dari kritik internasional, dengan menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk menghalangi resolusi yang menentang Israel. Pada pemerintahan Trump, AS mengambil sikap pro-Israel yang kuat, melanggar netralitas sebelumnya. Kesepakatan Abraham pada tahun 2020 yang menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab menuai kritik karena mengesampingkan masalah Palestina. Ditambah lagi AS terang terangan mensabotase keputusan-keputusan PBB yang serius berupaya mengatur pembentukan dan upaya hidup berdampingan secara damai antara dua negara merdeka dan berdaulat Palestina dan Israel. Akibat kearoganan AS, lebih dari satu generasi warga Palestina hidup dalam ketidakadilan, sementara Israel tidak bisa sepenuhnya menjamin keamanan negara mereka
Saat ini Palestina merupakan satu-satunya negara yang masih dijajah, kata Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada pertemuan darurat Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 2021. Dalam pertemuan itu, Indonesia mengusulkan beberapa langkah kunci yang harus dilakukan oleh OKI antara lain memastikan adanya persatuan di antara negara anggota OKI dan di antara semua pemangku kepentingan di Palestina. OKI tidak akan mampu menjadi penggerak dalam mendukung Palestina tanpa persatuan negara negara anggotanya. Retno juga mendesak OKI untuk bekerja keras mengupaya gencatan senjata dan fokus membantu perjuangan Palestina untuk merdeka, antara lain lewat perundingan multilateral demi mewujudkan solusi dua negara (two-state solution).
Setelah Israel melancarkan serangan bertubi tubi pada Oktober 2023, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang mengutuk keras serangan Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza. Indonesia secara konsisten mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka. Hal ini sesuai dengan landasan konstitusi yang percaya bahwa segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dari dunia. Selain mengupayakan gencatan senjata dan mendorong pengakuan negara Palestina, Indonesia terus mendukung Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lewat jalan diplomasi internasional, sebanyak 145 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Pada 28 Mei 2024, Norwegia, Spanyol, dan Irlandia mengakui Palestina sebagai negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui Palestina sebagai negara beberapa minggu setelah pemimpin Palestina Yasser Arafat memproklamirkan Palestina sebagai negara.
Saat ini, selain upaya mengakui Palestina sebagai negara, memberikan keanggotaan penuh kepada Palestina di PBB akan menghapus ketidakadilan bersejarah, membuka prospek luas menuju perdamaian berdasarkan keadilan. Namun ketika Palestina kembali mengajukan keanggotaan ke PBB pada awal April 2024, Amerika Serikat (AS) yang memegang hak veto menolak pengajuan tersebut. Keputusan AS ini merupakan agresi terang-terangan terhadap hukum internasional dan dorongan untuk melanjutkan perang dan genosida terhadap rakyat Palestina. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melukiskan gambaran kelam tentang situasi di Timur Tengah dengan mengatakan bahwa Palestina sedang "berada di tepi jurang."
Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia telah lama menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina, yang berakar kuat pada ideologi nasional dan konteks sejarahnya. Mayoritas warga Indonesia mengetahui konflik Israel-Palestina dan menganggap Israel adalah pihak yang bersalah dalam konflik yang meningkat beberapa waktu terakhir ini. Hal tersebut terlihat dari hasil survei SMRC (Saiful Mujani Research & Consulting) pada tahun 2021 yang mengatakan dari 88 persen responden yang mengetahui konflik ini, 71 persen di antaranya menilai Israel sebagai pihak yang salah. Dukungan Indonesia terhadap Palestina sudah ada sejak awal kemerdekaannya. Presiden Sukarno adalah pendukung setia gerakan anti-kolonial di seluruh dunia, termasuk perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel. Pendirian ini diperkuat dalam Konferensi Bandung tahun 1955, di mana negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka, termasuk Indonesia, menyatakan solidaritasnya terhadap Palestina sebagai bagian dari agenda anti-kolonial dan anti-imperialis yang lebih luas.
Solidaritas agama merupakan alasan penting dukungan Indonesia terhadap Palestina. Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia menumbuhkan rasa persaudaraan di kalangan umat Islam secara global. Kota Yerusalem memiliki simbol yang bermakna mendalam bagi umat Islam karena Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam agama Islam. Persepsi mengenai penderitaan warga Palestina di bawah pendudukan Israel sering kali juga dirasakan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Selain itu, rasa persaudaraan ini terus diperkuat oleh para ulama, pemimpin agama, dan organisasi Islam, sehingga dapat mewakili perasaan simpati masyarakat Indonesia terhadap Palestina sebagai korban agresi Israel.
Eskalasi kekerasan terbaru di Gaza sampai tahun 2024 ditambah campur tangan AS membuat masyarakat Indonesia marah dan mengecam tragedi yang tak berujung ini. Indonesia sebagai bangsa yang religius, maka masyarakatnya pasti akan bersuara bahwa “dalam semua agama tidak dibenarkan untuk melakukan penjajahan dan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.” Melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang didirikan di atas prinsip-prinsip anti-kolonialisme, memandang konflik ini tentu berefek mendalam. Hal ini juga dirasakan oleh lebih dari 200 juta orang Indonesia lainnya yang menyaksikan banyaknya video dan pemberitaan memilukan tentang kehancuran dan kematian. Peristiwa ini adalah pengingat nyata tentang ketidakadilan penjajahan dan kebutuhan mendesak akan perdamaian yang adil dan abadi.
Solidaritas dan dukungan yang kuat terus ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia, terutama umat muslim karena pengalaman sejarah dan identitas nasionalnya. Setelah berjuang untuk kemerdekaannya sendiri dari penjajahan Belanda, Indonesia berempati dengan perjuangan Palestina untuk kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Empati ini semakin diperkuat oleh kesamaan agama, dengan Yerusalem memegang tempat suci di hati umat Islam Indonesia. Namun, jalan menuju perdamaian tetap sulit dipahami, dengan peran Amerika Serikat dalam konflik tersebut menjadi sumber keprihatinan dan frustrasi yang mendalam bagi Indonesia. Sementara AS telah lama menampilkan dirinya sebagai mediator dalam proses perdamaian, tindakannya sering kali menceritakan kisah yang berbeda. Dukungan finansial dan militer AS yang tak tergoyahkan untuk Israel, bahkan dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok, menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmennya terhadap solusi yang adil dan merata.
Standar ganda yang dirasakan ini sangat mengecewakan dan membuat marah bagi masyarakat muslim Indonesia. Namun masyarakat muslim Indonesia tetap percaya bahwa perdamaian yang adil dan abadi hanya dapat dicapai melalui pendekatan multilateral yang didasarkan pada hukum internasional dan penghormatan terhadap hak-hak Palestina. Ini termasuk mengakhiri pendudukan, pembentukan negara Palestina merdeka dan penyelesaian masalah pengungsi. Kesadaran global yang berkembang tentang perjuangan Palestina, yang dipicu oleh media sosial dan aktivisme akar rumput, diharapkan memberikan tekanan yang semakin besar untuk mengambil sikap yang lebih berprinsip tentang masalah ini. Komunitas internasional harus menuntut pertanggungjawaban dari Israel dan menekan AS untuk mengevaluasi kembali perannya dalam konflik tersebut, beralih dari pendekatan biasnya menuju komitmen yang tulus untuk perdamaian berdasarkan keadilan dan kesetaraan. (*)
Editor : Kimda Farida