Oleh: Jannus TH Siahaan
(Peneliti, Dosen, Trainer, dan Konsultan tema sosial, politik, komunikasi korporasi, mitigasi konflik sosial menggunakan metode kearifan lokal dan ekonomi)
Ada beberapa catatan politik komparatif penting yang perlu menjadi "warning" serta sekaligus perlu dipertimbangkan oleh lawan-lawan politik Zulkieflimansyah, bakal calon gubernur petahana Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Berkaca pada konstelasi politik di Jawa Barat dan Sumatera Barat selama kepemimpinan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pertama, wakil gubernur dari gubernur yang berasal dari PKS memang pada termin kedua memilih berhadapan dengan gubernur dari PKS itu sendiri.
Banyak teori berkembang untuk menjelaskan hal tersebut, mulai dari ketidakpuasan secara ekonomi politik dari kubu wakil gubernur, di mana "gerbong politik gubernur dan PKS" dianggap terlalu mendominasi, sampai pada persoalan "overconfidence" wakil gubernur untuk mengalahkan gubernur yang telah ia temani selama satu termin pemerintahan.
Di Jawa Barat, misalnya, artis Dede Yusuf yang sempat menemani Ahmad Heryawan (Aher) selama satu termin kemudian memilih melawan Aher di pemilihan periode kedua. Ketika itu, ada anggapan bahwa kemenangan Aher-Dede di termin pertama kemesraan mereka juga ikut ditentukan oleh raihan suara Dede Yusuf yang dipandang cukup besar.
Hal itu berpadu dengan sosok Dede Yusuf yang berlatar sebagai "salah satu selebritis kelas atas Jawa Barat" yang telah ikut melambungkan nama Jawa Barat di layar kaca nasional. Perpaduan dua faktor tersebut mendorong Dede Yusuf untuk memilih langkah politik berbeda di pemilihan termin kedua.
Namun Aher sangat memahami latar politik dari keputusan Dede Tersebut tersebut, lalu memutuskan untuk menggandeng artis Jawa Barat yang namanya tak kalah besar dan bersinar ketimbang Dede Yusuf, yakni Deddy Mizwar, yang kala itu justru masih sangat bersinar di layar kaca nasional.
Tak pelak, keputusan Aher sangatlah tepat dan keputusan Dede Yusuf berbuah kekalahan. Aher dan Deddy Mizwar memenangkan pertarungan politik Jawa Barat dengan cukup mudah. Dengan kata lain, Gubernur Petahana dari PKS bertahan di pemilihan periode kedua dengan suara yang cukup signifikan.
Contoh kedua adalah Sumatera Barat. Pada periode kedua Gubernur dari PKS di Sumbar, yakni Prof. Irwan Prayitno, wakil yang telah menemaninya selama lima tahun, Muslim Kasim, memilih untuk menantang balik Irwan Prayitno. Penyebabnya hampir mirip dengan kasus di Jawa Barat, yakni kekecewaan secara ekonomi politik dan overconfidence Muslim Kasim.
Irwan Prayitno dan PKS tidak kehilangan akal dengan memilih Bupati Pesisir Selatan yang dianggap telah sukses di daerahnya selama dua termin pemerintahan, yakni Nasrul Abit. Walhasil, Irwan Prayitno dan Nasrul memenangkan pertarungan secara relatif mudah di pemilihan tahun 2015 alias kembali menjadi Gubernur Sumbar sampai tahun 2021 lalu.
Lalu pada pemilihan 2021 lalu, wakil yang telah menemani Irwan Prayitno, Nasrul Abit, memilih untuk melawan calon gubernur dari PKS, yakni Mahyeldi, mantan Wali Kota Padang. Nasrul memilih berpasangan dengan Bupati Agam dua periode, yang secara elektabilitas tidak terlalu tinggi.
Sebabnya juga sama, yakni ketidakpuasan secara ekonomi politik dari gerbong politik Nasrul Abit dan sikap overconfidence Nasrul Abit setelah Irwan Prayitno tak lagi bisa berlaga di Pilkada Sumbar.
Namun calon Gubernur dari PKS kala itu, Mahyeldi, memilih menggandeng anak muda sekaligus pengusaha Sumbar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Audy Joinaldy, dan mulai menyuarakan spirit anak muda di arena politik Sumbar. Walhasil, Nasrul Abit harus menerima kekalahan yang cukup signifikan di Pilkada Sumbar 2021.
Pun hari ini, Mahyeldi yang menjadi andalan PKS di Sumbar nampaknya memilih untuk tidak lagi menggandeng Audy Joinaldy, dan memilih berkoalisi dengan partai saingan terberat PKS di Sumbar, yakni Partai Gerindra.
Nah, jika penjelasan di atas dikaitkan dengan NTB hari ini, hal serupa ternyata terjadi. Rohmi yang berpasangan dengan Zulkieflimansyah selama lima tahun akhirnya memilih untuk menantang balik Bang Zul.
Faktor penyebabnya sama, yakni ketidakpuasan secara ekonomi politik dari gerbong Rohmi dan kepercayaan diri gerbong Rohmi yang muncul dari anggapan bahwa pada periode pertama kemenangan Zul-Rohmi sangat ditentukan oleh suara pendukung Rohmi di Pulau Lombok.
Nah, catatan selanjutnya dari cerita Jabar dan Sumbar di atas adalah bahwa petahana dari PKS yang ditantang balik oleh wakilnya sendiri cenderung memenangkan pemilihan termin kedua, bahkan dengan cukup mudah.
Catatan ini tentunya tidak hanya berlaku bagi Rohmy yang telah memutuskan menantang balik Bang Zul dengan memilih maju sebagai Calon Gubernur dan menggandeng Musyafirin, bupati dua periode di Sumbawa Barat, tapi juga berlaku bagi penantang baru seperti Lalu Iqbal, yang secara sosiologis politis sebenarnya dikatakan banyak pengamat masih kurang mengakar di masyarakat NTB.
Tentu gerbong Rohmi sudah memahami catatan di atas setelah melihat hasil-hasil survei yang berkembang belakangan ini. Angka elektabilitas Bang Zul ternyata masih teratas dan rasanya cukup sulit untuk dikejar sekalipun dengan sokongan banyak logistik.
Untuk Lalu Iqbal pun sama. Keperkasaan Bang Zul, yang diraih berkat berbagai faktor, mulai dari faktor kepetahanaan beliau yang benar-benar dimanfaatkan secara optimal selama lima tahun, sampai pada "kepiawaian dan pengalaman" politik beliau yang kata sejumlah akademisi dan pengamat lokal sama sekali tak sepadan dengan Rohmi dan Iqbal, akan sangat sulit dipatahkan hanya dengan uang dan kampanye-kampanye versi alat peraga dan sejenisnya.
Selain bersandar kepada "taburan persona diri", Bang Zul juga didukung oleh mesin politik dari salah satu partai yang memiliki "mesin" kelas dunia, dengan tingkat militanisme yang juga berbanding lurus dengan partai pendukung Erdogan di Turki.
Lalu kemudian Bang Zul memilih untuk berpasangan dengan tuan guru yang telah menjabat dua periode di Lombok Tengah yaitu Suhaili, tentu harus diakui bahwa pilihan ini akan memperkokoh berbagai faktor penopang tadi.
Artinya, dengan faktor-faktor penyokong kemenangan yang cukup banyak, ditambah dengan kepiawaian penguasan makropolitik NTB dari Bang Zul, akhirnya memang cukup bisa dipahami mengapa hasil-hasil survei masih sangat berpihak kepada Bang Zul. Dan nampaknya karena itu pula mengapa Bang Zul terlihat cukup "relax" dan "tenang" dalam menanggapi dinamika politik NTB selama ini
Lapangan politik NTB yang sangat mirip dengan Sumatera Barat, baik karena faktor jejaring religius lokal maupun faktor ikatan kultural, membuat Bang Zul sangat nyaman memainkan kombinasi strategi, baik strategi ala PKS maupun ala Bang Zul sendiri, yakni pendekatan institusional, organisasional, dan personal, karena sudah jelas-jelas efektif di satu sisi dan terukur serta berbiaya murah di sisi lain.
Dengan kondisi tersebut, tentu tak mudah bagi Rohmi maupun Iqbal untuk menandinginya. Sebagaimana sering saya temui di lapangan selama melakukan penelitian sejak awal tahun, secara institusional dan organisasional, Bang Zul masih sangat kuat. Komitmen organisasional dan institusional, yang mengemuka dari mulut elite-elitenya di daerah, masih sangat tinggi untuk memenangkan Bang Zul.
Rohmi tentu masih bisa berasumsi bahwa organisasi yang melatari politiknya dan Tuan Guru Bajang (TGB ) di masa lalu masih bisa diandalkan. Tapi beda TGB beda pula Rohmi. Nilai-nilai tradisional religius di NTB, yang masih dominan mamandang perempuan sebagai pemimpin adalah sebuah "keasingan politik", akan memecah suara di tataran teknis.
Begitu pula dengan strategi politik Lalu Iqbal yang masih menyentuh pinggiran politik NTB, juga hasilnya masih sangat jauh dari harapan. Iqbal tentu cukup beruntung berkat jejaringnya di Jakarta yang membawanya berhasil menggandeng cukup banyak partai dari Koalisi Indonesia Maju.
Tapi perlu pula diingat bahwa kesamaan antara arena nasional dan lokal hanya dari sisi pola kompetisinya, bukan dari sisi budaya dan perilaku politik pemilihnya. Bang Zul dan timnya tentu lebih menguasai lapangan politik NTB dan itu jauh lebih berguna untuk memastikan kemenangan, ketimbang memastikan dukungan dari pusat kekuasaan di Jakarta.
Meskipun telah mendapatkan kepastian dukungan dari banyak partai besar yang melatari kemenangan Prabowo-Gibran di tingkat nasional, selama simpul-simpul penguasaan suara Bang Zul tidak digasak dan dipenetrasi, maka selama itu pula kemenangan masih jauh dari Iqbal misalnya.
Dibutuhkan kerja keras politik yang sangat-sangat-sangat keras dari Miq Iqbal dan tim, untuk bisa meminimalisasi pengaruh Bang Zul dalam penentuan sikap politik pemilih NTB. Jika hanya bermain di pinggiran arena (periphery), secara sporadis pula, maka rasanya NTB satu masih berpeluang besar kembali ke tangan Bang Zul. (*)
Editor : Kimda Farida