HUKUM ibarat muara yang menjadi terminal dari berbagai permasalahan politik, ekonomi, atau sosial lainnya. Saat ini tak henti-hentinya berbagai masalah besar menimpa negeri ini yang membuat gaduh dan muak anak bangsa, dan rupanya inilah titik nadir dari cermin berhukum kita dalam bernegara.
Reformasi yang melahirkan berbagai lembaga sebagai penjaga nilai, ternyata telah rapuh termakan rayap keserakahan kekuasaan yang tidak menghargai semangat reformasi tersebut. Mereka yang ada di kekuasaan seolah telah melupakan tragedi yang memakan banyak korban sebagai konpensasi untuk suatu perubahan, atau mungkin mereka adalah orang-orang yang pandai memanfaatkan situasi dan menganggap rakyat sebagai objek yang dapat terus dibodohi.
Hukum seolah sebagai mainan yang menyenangkan segelintir orang tapi menyengsarakan rakyat banyak. Padahal dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, agenda keempat adalah supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia.
Sedangkan dalam RPJPN (Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045, salah satu sasaran utamanya adalah mendorong terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan HAM. Keinginan untuk mewujudkan supremasi hukum baik dalam RPJMN maupun RPJPN ini terlihat menjadi program utopis, antara langit dan bumi, sentrifugal dalam realita, untuk mewujudkannya dibutuhkan perjuangan agar dapat menjadi kenyataan.
Akar masalah
Banyak yang menyimpulkan bahwa rusaknya sistem bernegara ini adalah akibat dari sulitnya memberantas korupsi, dan masalah ini sebenarnya merupakan masalah sistemik yang telah menjangkiti berbagai sektor kehidupan yang menggurita pada semua lini kehidupan dari pusat sampai daerah. Masih kuat dalam ingatan masyarakat bagaimana masalah demi masalah terjadi, dan ironisnya hal itu berada pada lembaga-lembaga yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum.
Seperti kekisruhan yang terjadi di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dari komisionernya yang bermasalah, Tes Wawasan Kebangsaan, status pegawai menjadi ASN, kewenangan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), sampai ketuanya yang tersangka dan dipecat karena terjerat korupsi.
Begitu juga yang terjadi di MK (Mahkamah Konstitusi), cukup banyak permasalahan yang dihadapi, tahun 2013 Akil Mochtar sebagai ketua dipecat, tahun 2017 Patrialis Akbar sebagai hakim dipecat, dan tahun 2023 Anwar Usman sebagai ketua dipecat.
Selain itu yang paling kontroversial adalah putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang mengubah Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, yang dianggap memberikan tiket bagi anak presiden yang belum berumur 40 tahun untuk menjadi calon wakil presiden, karena “pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada”.
MK menunjukkan sikap yang inkonsisten karena menolak permohonan perkara No. 29, 51, 55/PUU-XXI/2023, dengan alasan pengujian bukan merupakan persoalan konstitusional, melainkan open legal policy.
Tidak cukup sampai disitu, ternyata MA (Mahkamah Agung) melalui putusan No.23 P/HUM/2024 mengubah Peraturan KPU (PKPU) No. 9 Tahun 2020 perubahan keempat PKPU No. 3 Tahun 2017, turunan dari UU No. 10 Tahun 2016, yang menentukan batas usia calon kepala daerah terhitung sejak “penetapan pasangan calon” menjadi sejak “pelantikan pasangan calon terpilih.” Putusan MA ini disinyalir untuk mengakomodasi kepentingan anak presiden yang belum berumur 30 tahun.
Untungnya MK melalui putusan No. 70/PUU-XXII/2024, menyebutkan persyaratan pencalonan harus terpenuhi pada saat proses pencalonan yang berakhir pada penetapan calon, artinya persyaratan usia terhitung pada saat penetapan calon bukan pada saat pelantikan. Namun anehnya fraksi-fraksi di DPR memilih putusan MA dan hanya fraksi PDIP yang konsisten dengan putusan MK, dan inilah yang mengundang demo besar-besaran untuk mengawal putusan MK.
Polemik pilihan berhukum
Cara berhukum kita seolah kembali seperti pandangan Benthamian dan Austinian yang melihat hukum sebagai perintah penguasa yang harus dipatuhi tanpa mempedulikan moral, atau seperti pandangan Hart yang dikritik oleh Dworkin karena terlalu fokus pada aturan hukum dan mengabaikan peran prinsip dalam hukum.
Moral seharusnya menjadi elemen konstitutif, sebagai validitas keberlakuan hukum, dalam arti bahwa hukum tidak hanya sebagai sekumpulan aturan yang dibentuk penguasa, tetapi harus melekatkan moral sebagai unsur inheren.
Kekuasaan seharusnya dibatasi, karena jika tidak maka orang kuat akan memiliki kekuasaan tak terbatas, sejarah telah membuktikan dari jaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan saat ini dengan adanya keinginan memperpanjang masa jabatan presiden (inde datae leges be fortior omnia posset).
Sebagai negara hukum, maka setiap kebijakan harus merefleksikan hukum dan memberikan keadilan, karena apalah artinya hukum jika tidak adil (quit leges sine moribus).Di samping hukum harus adil, juga harus bermanfaat dan memberikan kepastian (Radbruch).
Sudah saatnya hukum saat ini tidak lagi dipisahkan dengan moral, seperti pandangan yang mendikotomi hukum otonom dam hukum heteronom.
Hukum kontemporer tidak melihat hukum dan moral sebagai suatu yang diametral, tapi kini ada kecendrungan mengintegrasikan hukum dan moral.
Pemikiran penyatuan moralitas dan hukum sebagai bagian dari “positivisme kontemporer” memerlukan pemahaman yang memadai tentang variasi dan spektrum dalam teori hukum positivis (Haq, 2024).
Lalu pertanyaannya, bagaimana visi berhukum kita seterusnya, apakah hanya sebagai legitimasi perbuatan dan kepentingan politik penguasa saja, atau masih berharap seperti apa yang telah ditentukan dalam RPJPN dan RPJMN. (*)
*) Lalu Wira Pria Suhartana, Dekan FH Unram
Editor : Rury Anjas Andita