Di tengah perayaan tahun ajaran baru, sejumlah pesantren di NTB justru menghadapi kenyataan pahit: jumlah pendaftar santri baru mengalami penurunan signifikan. Salah satu pesantren besar di Lombok, yang biasanya menerima delapan hingga sembilan kelas per unit pendidikan, tahun ini hanya mampu membuka empat kelas saja.
Rerata rombongan belajar yang biasa mencapai 30 hingga 40 santri per kelas, tahun ini menyusut menjadi sekitar 25–30 santri. Ini bukan sekadar perubahan angka penerimaan, tetapi lebih jauh mencerminkan gejala sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh para pemangku kebijakan pendidikan.
Dalam perspektif sosiologi pendidikan, pesantren bukan hanya lembaga pengajaran agama. Ia merupakan bagian integral dari struktur sosial masyarakat. Perannya tidak hanya mentransmisikan nilai-nilai agama, tetapi juga membentuk watak kolektif komunitas melalui kebiasaan, kedisiplinan, dan interaksi sosial yang intensif.
Karenanya, jika animo masyarakat terhadap pesantren mengalami penurunan, pasti ada yang sedang bergeser dalam nilai, norma, dan preferensi masyarakat. Fenomena ini bukan soal kualitas semata, melainkan berkaitan dengan perubahan sosial yang lebih luas dan mendalam.
Perubahan Nilai dalam Masyarakat Kelas Menengah
Seiring dengan naiknya kelas menengah muslim di Indonesia, terjadi perubahan orientasi dalam pendidikan anak. Dulu, masyarakat memilih pesantren karena ingin anak-anak mereka menjadi pribadi religius dan berakhlak. Kini, harapan itu ditambah dengan tuntutan baru: anak harus bisa berbahasa asing, melek digital, punya kecakapan hidup, dan siap bersaing secara global.
Ini sejalan dengan gagasan Pierre Bourdieu tentang cultural capital. Orang tua sekarang ingin anak-anak mereka tidak hanya memiliki modal religius, tapi juga modal kultural yang relevan dengan pasar kerja dan kelas sosial baru. Pesantren yang tidak mampu menawarkan integrasi antara nilai agama dan kompetensi modern akhirnya mulai ditinggalkan.
Bahkan di masyarakat pedesaan yang dulunya menjadi basis kuat pesantren, terjadi pergeseran. Akses pendidikan formal semakin mudah, dan sekolah negeri dengan biaya terjangkau dianggap cukup memenuhi harapan dasar keluarga. Maka, pesantren harus bersaing bukan hanya antar sesama pesantren, tetapi juga dengan sekolah-sekolah umum yang mulai mengadopsi nilai-nilai religius.
Modernisasi Pendidikan dan Persaingan Identitas
Dalam dunia sosiologi, Emile Durkheim menegaskan bahwa pendidikan adalah alat transmisi nilai-nilai sosial. Pesantren selama ini menjadi agen penting dalam mewariskan nilai Islam tradisional. Namun, ketika masyarakat mengalami modernisasi, nilai-nilai itu pun harus dikontekstualisasikan ulang.
Masuknya model pendidikan Islam yang lebih “kekinian”—seperti sekolah Islam terpadu, madrasah berbasis Cambridge, atau boarding school dengan fasilitas digital—telah mengubah lanskap sosial pendidikan Islam. Identitas keislaman kini dikemas lebih modern, lebih profesional, dan lebih kompetitif.
Sebagian pesantren masih bertahan pada pendekatan tradisional. Tidak salah. Namun, jika terlalu kaku dan menolak perubahan sosial, maka bisa kehilangan relevansi. Dalam teori fungsi laten dan fungsi manifes dari Robert K. Merton, pesantren yang dulunya memiliki fungsi manifes sebagai lembaga utama pendidikan Islam, kini mulai tergeser oleh lembaga lain yang lebih adaptif.
Komunikasi Sosial dan Representasi Diri
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah komunikasi publik. Di era media sosial, cara sebuah lembaga menampilkan diri sangat memengaruhi persepsi masyarakat. Pesantren yang masih diam dalam narasi offline akan tertinggal dari lembaga-lembaga yang aktif membangun citra positif secara digital.
Kita hidup dalam masyarakat yang makin visual dan naratif. Masyarakat ingin melihat wajah pesantren yang dinamis, inovatif, dan terbuka. Masyarakat ingin diyakinkan bahwa anak-anak mereka tidak hanya akan dididik secara spiritual, tapi juga dipersiapkan menghadapi kompleksitas dunia nyata.
Di sinilah pentingnya pesantren membangun representasi sosial yang kuat. Bukan dengan meninggalkan nilai-nilai lama, tetapi dengan mereproduksinya dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat hari ini. Seperti yang dikatakan Anthony Giddens dalam konsep refleksivitas, lembaga sosial harus terus melakukan refleksi terhadap peran dan posisinya di tengah perubahan sosial yang cepat.
Saatnya Pesantren Menjadi Lembaga Sosial Transformasional
Penurunan jumlah santri bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini bisa menjadi titik balik untuk melakukan pembaruan. Pesantren perlu melihat dirinya bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai agen perubahan sosial.
Dengan peran historisnya yang kuat, pesantren bisa mengambil posisi strategis dalam pembangunan masyarakat. Ia bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi, pusat kesehatan komunitas, hingga ruang dialog antar-generasi. Pesantren juga bisa memperkuat peran alumni untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi lembaga.
Lebih dari itu, pesantren perlu kembali pada akar sosiologisnya: membangun kohesi sosial, memperkuat solidaritas, dan menanamkan nilai keadaban di tengah masyarakat yang makin individualistis. Jika ini bisa diwujudkan, maka pesantren tak hanya akan kembali diminati, tapi akan menjadi pilar penting masa depan bangsa.
Akhirnya, penurunan jumlah pendaftar santri baru harus dibaca sebagai sinyal sosial, bukan sekadar masalah teknis. Pesantren perlu merefleksikan ulang peran dan pendekatannya di tengah masyarakat yang terus berubah. Adaptasi sosial menjadi keniscayaan agar tetap relevan dalam lanskap pendidikan modern.
Dengan memahami perubahan nilai dan aspirasi masyarakat, pesantren dapat membangun strategi baru yang tetap berpijak pada tradisi namun menjawab tantangan zaman. Di sinilah pentingnya sinergi antara visi keislaman, pendekatan sosiologis, dan keterbukaan terhadap transformasi sosial. (*)
Editor : Siti Aeny Maryam