LombokPost - EKONOMI Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan II 2025 mencatat pertumbuhan negatif sebesar -0,82 persen (year on year).
Angka ini menempatkan NTB di posisi kedua terendah nasional, hanya sedikit lebih baik dari Papua Tengah yang terjun hingga -9,83 persen (BPS, 2025).
Ironis. Sebuah provinsi yang mengusung visi besar “NTB Makmur dan Mendunia” justru harus menerima kenyataan pahit; berada di papan bawah pertumbuhan nasional. Pertanyaan pun muncul: bagaimana visi sebesar itu bisa dicapai bila fondasi ekonomi masih rapuh?
Jejak Pertumbuhan yang Fluktuatif
Sesungguhnya, kontraksi ini bukan kali pertama. NTB sudah lama memperlihatkan pola pertumbuhan yang fluktuatif. Pada triwulan III 2022, ekonomi NTB sempat melonjak hingga 7,10 persen (BI, 2022).
Namun, euforia itu tidak bertahan lama. Seiring melambatnya aktivitas pertambangan, laju ekonomi pun terseret ke zona negatif.
Inilah wajah klasik dari boom and bust cycle; ketika harga komoditas global naik, ekonomi seakan menanjak. Tetapi begitu harga jatuh atau produksi tertahan, kontraksi pun tak terelakkan.
Kutukan Sumber Daya
Fenomena ini punya akar teoritis. Dalam literatur pembangunan ekonomi, ada istilah resource curse kutukan sumber daya. Daerah yang kaya tambang sering kali justru gagal membangun sektor produktif lain. Sumber daya yang seharusnya menjadi berkah, malah menghadirkan kerentanan.
Provinsi NTB juga rentan mengalami Dutch Disease. Ketika tambang menjadi sektor dominan, modal, tenaga kerja, dan kebijakan tersedot ke sana. Akibatnya, sektor lain seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata tidak tumbuh optimal. Maka, saat tambang terguncang, ekonomi daerah tidak punya bantalan yang cukup.
Dari perspektif structural change, NTB belum berhasil melakukan transformasi struktural. Padahal, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pergeseran dari ketergantungan pada komoditas mentah menuju industri manufaktur, inovasi, dan jasa modern.
Ujian Menuju “ NTB Makmur Mendunia”
Visi “NTB Makmur dan Mendunia” mengandung dua kata kunci: makmur dan mendunia. “Makmur” berarti kesejahteraan rakyat yang merata dan berkelanjutan. “Mendunia” berarti daya saing global yang ditopang oleh produk bernilai tambah.
Namun, bagaimana rakyat bisa makmur jika pertumbuhan ekonomi mudah goyah hanya karena fluktuasi harga global? Bagaimana NTB bisa mendunia jika masih mengandalkan ekspor bahan mentah, bukan produk olahan dengan daya saing tinggi?
Realitas ini menampar keras. Tanpa diversifikasi ekonomi yang nyata, visi besar itu akan tinggal slogan manis. Apa gunanya “mendunia” jika UMKM lokal kesulitan menembus pasar modern, petani terus kehilangan daya tawar, dan pariwisata sebatas jargon tanpa infrastruktur pendukung?
Membaca Alarm Krisis
Kontraksi 0,82 persen seharusnya menjadi alarm yang tak bisa diabaikan. Ia bukan sekadar angka statistik, tetapi tanda bahaya bahwa ketergantungan pada tambang adalah jalan buntu. Momentum ini mestinya dibaca sebagai panggilan untuk berbenah, bukan sekadar menunggu siklus harga komoditas berbalik arah.
Agenda Diversifikasi sebagai Alternatif
Setidaknya ada empat agenda strategis yang layak didorong agar NTB keluar dari jebakan monosektor. Pertama, Diversifikasi Ekonomi Nyata. Pertambangan tidak bisa terus dijadikan mesin utama. Pertanian modern, perikanan berkelanjutan, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif harus mendapat prioritas fiskal dan regulasi. Pariwisata berbasis alam dan budaya NTB juga punya potensi besar jika ditopang infrastruktur yang memadai.
Kedua, Membangun Daya Saing Lokal. UMKM perlu akses modal murah, teknologi tepat guna, dan perluasan pasar. Pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan industri daerah, sehingga tenaga kerja lokal tidak sekadar menjadi penonton di tengah geliat investasi.
Ketiga, Menciptakan Shock Absorber Ekonomi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme penyangga fiskal dan pasar, misalnya dana cadangan pembangunan atau diversifikasi pasar ekspor. Dengan begitu, kontraksi tiba-tiba tidak selalu berarti krisis yang meluas.
Keempat, Transformasi Struktural Jangka Panjang. NTB perlu keluar dari dualisme ekonomi: tambang yang rapuh di satu sisi, dan sektor tradisional yang stagnan di sisi lain. Transformasi menuju ekonomi berbasis inovasi, teknologi, dan keberlanjutan harus menjadi agenda jangka panjang yang konsisten.
Baca Juga: Ekonomi NTB Minus 0,25 Persen, Tapi Arah Baru Sudah Jelas: Dari Tambang ke Wisata Kelas Dunia
Mengubah Paradigma Pembangunan
Lebih dari sekadar strategi teknis, NTB membutuhkan perubahan paradigma. Pembangunan tak boleh lagi semata-mata berorientasi pada pertumbuhan angka PDRB. Yang lebih penting adalah ketahanan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam bahasa sederhana: bagaimana setiap keluarga petani, nelayan, pedagang kecil, hingga pelaku usaha kreatif merasakan langsung denyut pembangunan.
Pemerintah daerah harus berani menolak jebakan jalan pintas pembangunan yang hanya mengejar proyek jangka pendek atau ketergantungan pada investasi tambang. Sebaliknya, NTB perlu membangun fondasi yang kokoh: pendidikan berkualitas, infrastruktur dasar, dan kelembagaan ekonomi rakyat yang kuat.
Kontraksi -0,82 persen adalah pengingat bagi NTB. Ia menegaskan bahwa jalan dengan hanya mengandalkan pada sektor tambang saja adalah jalan rapuh menuju masa depan. Jika visi “NTB Makmur dan Mendunia” benar-benar ingin diwujudkan, diversifikasi ekonomi dan penguatan daya saing lokal adalah syarat mutlak. Visi besar tidak akan lahir dari slogan. Ia hanya bisa diwujudkan melalui arah, strategi, dan konsistensi kebijakan. Tanpa itu, NTB akan terus terjebak dalam siklus lama; kaya tambang, tapi mudah tumbang. (*)
Editor : Pujo Nugroho