oleh: Ramadhani (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, UB Malang)
LombokPost - Wajah sang profesor sudah makin sepuh. Badannya mulai susut, menua. Memasuki usia purna. 70 tahun. Layaknya sang guru besar, pertanyaan pertanyaan singkatnya tetap saja mengejutkan penulis.
Lama gak ke sini ya? Bagaimana risetnya? Temanya tentang Pariwisata Lombok ya? Kenapa hanya Pulau Lombok? Apa yang anda teliti?
Deretan pertanyaan tersebut, setidaknya dari sisi positif, bahwa dari mata sang profesor, memorinya terhadap penulis masih lumayan tersimpan, setelah 15 purnama hilang tanpa berita. Sehingga menyebut penulis sebagai "mahasiswa dalam pemantauan".
Namun bagi penulis, dari sisi substansi pertanyaan tersebut bisa dianggap pertanyaan pemanasan sebelum tahapan ujian yang akan dilalui dalam waktu dekat.
Meski sambil memeras otak, penulis dengan penuh percaya diri me-refresh kembali ingatan sang profesor sebagai promotor disertasi yang berjudul "Dampak Industri Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Pulau Lombok".
Secara cepat penulis menjelaskan urgensi riset tersebut bagi Provinsi NTB, dan secara khusus Pulau Lombok untuk melakukan lompatan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonominya.
Industri pariwisata memang dianggap menjanjikan, dan tentu ini berdasarkan berbagai fakta dan data dari riset riset sebelumnya. Pertanyaan juga, kenapa hanya Pulau Lombok?
Karena dalam branding pemasaran promosi wisatanya: Branding Pulau Lombok dan Mandalika, justru lebih dikenal dari pada sebutan Nusa Tenggara Barat, nama provinsi dimana Pulau Lombok berada.
Hari ini, disaat menuntaskan tulisan ini, penulis menyaksikan dari dekat even MotoGP yang berlangsung pada tanggal 3-5 Oktober 2025.
Rasa penasaran semakin besar karena testiona sang juara dunia, Marc Marquez, yang terjatuh dalam sesi latihan hingga 2 kali. Ia menyebut Sirkuit Mandalika adalah kutukan baginya.
Dalam wawancara dengan sang gubernur NTB diklaim bahwa MotoGP Mandalika sebagai ajang pesta yang menggabungkan pesta olahraga otomotif menjadi even pariwisata, ekonomi dan budaya lokal. Beberapa hari sebelumnya, penulis menyaksikan kemeriahan dan eforia warga kota Mataram dalam menyambut para pembalap MotoGP dalam even Parade Rider. Mengemas kemewahan MotoGP dan kebintangan sang rider ala kegawahan arak-arakan bermobil trailer terbuka, mirip disebut mobil "odong-odong".
Ada juga selipan budaya upacara Betabe dan sembe dalam menyambut para rider di bandara. Headline mediapun berjudul: Parade Rider MotoGP Pecah. Disampaikan pula data tentang penjualan tiket yang tembus hingga di atas 95 persen, okupansi hotel meningkat, restoran dan kafe padat pengunjung.
Pertanyaannya siapa yang membeli tiket, tinggal di mana, atau singkatnya: siapa yang mendapat keuntungan dari angka angka tersebut? Benarkah uang yang beredar dari wisatawan luar atau justru dari domestik bahkan lokal NTB? Inilah yang menarik bagi penulis membuat tulisan ringan ini dan sekaligus menjadi latar belakang tema disertasi yang di promotori oleh sang profesor.
Industri Pariwisata Tumbuh, siapa yang menikmati?
Sektor pariwisata menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Di antara berbagai destinasi, Pulau Lombok di Provinsi NTB menonjol sebagai kawasan yang memiliki kekayaan alam dan budaya, serta menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan industri pariwisata di Lombok telah membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah di wilayah tersebut. Pariwisata menjadi mesin penggerak yang mampu memperkuat struktur ekonomi daerah, serta berpotensi mempercepat pemerataan Pembangunan (Sylviana & Puspita, 2024).
Tren peningkatan jumlah wisatawan ke Pulau Lombok terus menunjukkan perkembangan positif, terutama setelah ditetapkannya kawasan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara mengalami pertumbuhan pesat dalam satu dekade terakhir, meskipun sempat menurun drastis akibat pandemi Covid-19. Kebangkitan pariwisata Lombok pasca pandemi ditandai dengan diselenggarakannya event internasional seperti MotoGP di KEK Mandalika pada tahun 2022, yang memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal (Rizal & Hidayatullah, 2024). Hingga saat ini, jumlah wisatawan terakhir di tahun 2023 adalah sebanyak 3.756.017 dengan rincian 246.017 wisatawan mancanegara, dan wisatawan domestik mencapai 3.510.000.
Pertumbuhan jumlah wisatawan ini secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan daerah, investasi, dan pengembangan infrastruktur publik. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin et al. menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin signifikan seiring meningkatnya arus wisatawan. Pemerintah daerah pun semakin aktif melakukan investasi pada fasilitas umum dan infrastruktur pendukung seperti jalan, bandara, dan layanan publik, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing destinasi wisata (Sutikno et al., 2023)
Teori sang Profesor : Growth Pole dan Konvergensi
Kembali ke sang Sang Profesor. Mengamati fenomena tersebut, sang profesor pun berteori. Bahwa dalam ilmu ekonomi regional dikenal teori growth pole. Pembangunan wilayah merupakan cabang dari ekonomi pembangunan yang secara khusus mengkaji penyebaran aktivitas ekonomi antarwilayah serta upaya mengurangi kesenjangan regional.
Salah satu teori yang berpengaruh adalah teori pusat pertumbuhan (growth pole) dari François Perroux. Menurut teori ini, pembangunan seringkali dimulai di satu atau beberapa titik (pole) yang kemudian diharapkan akan memberikan multiplier efek ke wilayah sekitarnya. Dalam kenyataannya, efek sebaran ini tidak selalu berjalan sempurna sehingga ketimpangan antarwilayah tetap menjadi tantangan besar di negara berkembang seperti Indonesia (Cahyono et al., 2024).
Peningkatan investasi di sektor pariwisata juga seringkali tidak diikuti dengan pemerataan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang adil. Masih terdapat masyarakat lokal yang belum mampu berpartisipasi secara optimal dalam industri pariwisata, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah. Hal ini berpotensi memperbesar jurang ketimpangan ekonomi dan sosial antar wilayah (Sofuoğlu, 2022).
Dalam konteks pariwisata Lombok, kehadiran penetapan Lombok sebagai Destinasi Super Priorotas yang di ikuti dengan investasi skala besar dengan hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan bandara, jalan, sarana amenitas serta fasilitas umum lainnya, telah memberikan dampak ekonomi yang luas, termasuk meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas penduduk. Termasuk pembangunan sirkuit berstandar internasional dengan even MotoGP yang sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir, tentu ekspektasinya adalah pusat pertumbuhan baru yang diharapkan memberi tricle down effect ke wilayah sekitarnya sebagai sabda sang Profesor dengan menjelaskan Teori Perroux di atas.
Baca Juga: Crash di Mandalika, Marquez Terancam Absen di Sisa Musim MotoGP 2025
Lalu bagaimana faktanya? Tanpa perencanaan yang inklusif dan berbasis pemerataan, pembangunan infrastruktur berpotensi memperkuat aglomerasi ekonomi di wilayah tertentu dan mengabaikan kebutuhan daerah pinggiran (Farhan & Wardani, 2022). Sebagai bukti statistik, berdasarkan data makro ekonomi dari BPS, PDRB Kabupaten dan Kota se Pulau Lombok, justru PDRB per kapita tertinggi adalah tetap Kota Mataram diangka Rp.41.200.000/tahun, disusul Lombok Barat dan di urutan tekahir adalah Kabupaten Lombok Timur diangka Rp. 18.700.000/tahun.
Sementara Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi pusat pertumbuhan baru berada di urutan ke tiga dengan angka Rp 29.480.000/tahun. Sebagai fakta lain mungkin dilihat dari Angka Kemiskinan mungkin lebih menarik. Angka persentase kemiskinan tertinggi tercatat Kabupaten yang menjadi destinasi unggulan wisata lombok saat ini yaitu KLU dengan kawasan Gili Tramenanya, di 20,74 persen, dan Kabupaten Lombok Tengah 10,68 persen dengan Kawasan Mandalikanya, dan justru kemiskinan terendah di Kota Mataram yang justru tidak memiliki destinasi wisata unggulan yang hanya tersisa 7,15 persen.
Untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan secara bersamaan, salah satu cara mengestimasi nya adalah dengan analisis konvergensi pertumbuhan ekonomi. Teori konvergensi menyatakan bahwa wilayah dengan pendapatan per kapita rendah akan tumbuh lebih cepat dari wilayah yang lebih maju, sehingga kesenjangan dapat diperkecil dalam jangka panjang. Namun, temuan empiris di Pulau Lombok menunjukkan adanya kecenderungan divergensi, di mana wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan ekonomi justru semakin maju, sementara wilayah lain tertinggal (Schneider et al., 2024).
Community Based Tourism : Industri Pariwisata yang Mengurangi Ketimpangan?
Dari paparan di atas, beberapa fakta menunjukan di balik pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor pariwisata, terdapat dinamika dan risiko ketimpangan yang harus diantisipasi. Fenomena konsentrasi ekonomi pada kawasan wisata utama menyebabkan perputaran ekonomi lebih besar di daerah-daerah tersebut, sementara wilayah di luar koridor wisata cenderung tertinggal dari sisi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia. Lalu bagaimana strategi menjawab fakta ini?
Dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB, termuat visi: Bangkit Bersama Mewujudkan NTB yang Makmur Mendunia, dimana salah satu program unggulannya adalah Desa Berdaya. Program ini ingin meningkatkan peran desa desa atau kelurahan dengan berbasis kantong kantong kemiskinan, karena Sang Gubernur meyakini bahwa "ibu" dari semua lahirnya masalah sosial adalah kemiskinan. Di sisi lain, diharapkan NTB bisa mendunia dengan memperkenalkan destinasi wisata yang berkelas dunia. Maka jika dicermati maka visi Makmur Mendunia memiliki irisan kuat dengan Industri Pariwisata dan upaya pengentasan kemiskinan terutama di desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai kantong kantong kemiskinan ekstrem dengan Program Desa Berdaya, yang juga bermakna irisan desa berdaya dan program desa wisata akan mengurangi ketimpangan ekonomi antara wilayah yang memiliki destinasi wisata unggulan dengan yang bukan wisata unggulan.
Apa yang bisa diperankan oleh desa wisata yang sekaligus berdaya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi? Desa wisata diharapkan dapat menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa, yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Dengan mengembangkan pariwisata di desa, masyarakat dapat memasarkan produk lokal, menyediakan jasa homestay, dan melibatkan diri dalam pengelolaan wisata, sehingga memperkuat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Desa wisata membuka peluang bagi masyarakat untuk menawarkan produk kerajinan, makanan khas, dan jasa wisata. Hal ini menciptakan sumber pendapatan tambahan yang penting bagi masyarakat desa, terutama yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian atau pekerjaan informal. Selain itu, desa wisata membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan usaha lokal terkait, yang secara langsung mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat desa. Selain itu, desa wisata juga mendorong pelestarian lingkungan dan budaya lokal, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan desa.
Desa wisata juga berkontribusi pada pelestarian alam dan budaya sebagai bagian dari daya tarik wisata. Dengan pendekatan pariwisata berkelanjutan, desa wisata mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dan melestarikan tradisi yang menjadi identitas desa. Ini secara tidak langsung membantu menjaga sumberdaya yang menjadi modal ekonomi jangka panjang bagi desa.
Pembangunan Desa wisata yang Berdaya inilah yang dikenal dengan strategi Community Based Tourism (CBT), yang menjadi antitesis bagi Investation Based Tourism (IBT) , yang dikembangkan dengan investasi besar-besaran yang tidak "mengakar" pada potensi ekonomi lokal. Tiket yang dibayarkan, akomodasi yang dikeluarkan serta berbagai industri penunjang lainnya semuanya "numpang lewat" dan semua uang terbang ke investor raksasa di luar lombok bahkan luar negeri.
Pemerintah NTB mau pilih mana? Mendunia tapi tetap miskin, atau Makmur tapi sulit Mendunia? Sang Gubernur menjawab: NTB mau dua-duanya. Siapa yang benar: Teori Sang Profesorkah ataukah Janji Politik Sang Gubernur? Jawabannya : tunggu disertasi penulis. (*)
Editor : Kimda Farida