LombokPost - Menjelang Hari Pendidikan Nasional, alangkah baiknya jika sejenak memikirkan tentang relevansi pendidikan saat ini melalui pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan dunia yang menjadi rujukan dalam berbagai diskursus terkait bentuk penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia.
Salah satunya pemikiran dari Paulo Freire, tokoh pendidikan dari Brasil.
Pemikirannya yang dituangkan dalam buku Pendidikan Kaum Tertindas (Pedagogy of the Opressed) menjadi rujukan dalam dunia pendidikan dan gerakan sosial abad ke 20.
Baca Juga: Tes Kemampuan Akademik dalam Arsitektur Pemetaan Pendidikan Nasional
Paulo Freire memperjuangkan “Pendidikan yang Membebaskan” dengan anggapan bahwa pendidikan menjadi alat legal untuk melakukan penindasan terhadap suatu kaum. Pendidikan saat itu baginya tidak menjadi jalan keluar untuk mengangkat derajat manusia, namun menjadi jembatan untuk melanjutkan ketimpangan yang sejak lama telah berlangsung.
Bagi saya pribadi, pemikiran Paulo Freire terasa begitu dekat dan relevan ketika kita meneropong realitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi ini menyimpan paradoks yang cukup tajam, satu sisi NTB memiliki kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah, namun pada sisi lain angka putus sekolah, pernikahan dini, kemiskinan, dan ketertinggalan pendidikan masih menjadi tantangan besar yang belum tuntas diselesaikan.
Realitas ini bukan semata persoalan teknis pengelolaan pendidikan, melainkan cerminan dari apa yang Paulo Freire sebut sebagai situasi “kaum tertindas” yang terjebak dalam struktur ketimpangan turun temurun.
Pendidikan Gaya Bank
Paulo Freire mengkritisi pendidikan konvensional sebagai “pendidikan gaya bank” di mana guru subjek yang menyimpan pengetahuan (nasabah), pengetahuan adalah barang mati yang dipindahkan, bukan diciptakan, serta murid sebagai objek pasif yang terus diisi (rekening tabungan) dengan rutinitas berfokus pada mengulang dan menghafal sehingga murid tidak mampu berpikir kritis.
Jika Freire mengkritik pendidikan gaya bank yang menjadikan murid sebagai wadah pasif, fenomena serupa dengan mudah dapat ditemukan di banyak ruang kelas di NTB.
Baca Juga: Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Hamzanwadi Raih Medali Perak di Lomba Esai Nasional
Model pembelajaran yang mendominasi masih berpusat pada hafalan dan bentuk ujian terstandar. Siswa di sekolah pedesaan Lombok Timur atau Dompu, misalnya, setiap hari menerima materi dari buku paket nasional yang jauh dari konteks kehidupan mereka.
Mereka menghafal nama-nama sungai di Jawa, mengerjakan soal matematika tentang harga saham, atau membaca teks tentang hiruk pikuk kehidupan perkotaan, sementara persoalan nyata di sekitar mereka seperti bagaimana mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan, mengapa harga tembakau selalu anjlok setiap panen, atau apa yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir yang rutin melanda kampung mereka tidak pernah menjadi bahan perbincangan di kelas.
Pengetahuan yang diajarkan bukan pengetahuan yang membebaskan, melainkan pengetahuan yang mengasingkan. Inilah wujud nyata dari apa yang disebut Freire sebagai kekerasan epistemik dimana siswa dijauhkan dari realitas mereka sendiri atas nama kurikulum yang seragam dan terstandar.
Kesadaran Kritis
Upaya membangun kesadaran kritis kemudian dimaknai oleh Paulo Freire melalui konsep Conscientização, dimana manusia dengan kesadaran pasifnya (magical consciousness) menerima realitas bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya merupakan nasib yang telah ditentukan oleh kekuatan dari luar dirinya. Konsep tersebut menemukan padanannya secara gamblang dalam praktik sosial budaya di NTB.
Ketika seorang ibu di Lombok Barat berkata bahwa anak perempuannya “sudah takdirnya menikah muda”, atau ketika seorang petani di Bima menerima begitu saja bahwa kemiskinan dan turunnya harga hasil panen adalah “ujian dari Tuhan,” disitulah kesadaran magis bekerja. NTB masih menghadapi persoalan serius dalam akses dan kualitas pendidikan.
Tingginya angka pernikahan dini NTB berdasarkan statistik BPS 2024 berada di angka 17,32 persen (tertinggi di Indonesia) secara langsung memutus rantai pendidikan generasi muda, khususnya perempuan.
Fakta lainnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB tahun 2026 mencatat sebanyak 73.844 anak mengalami putus pendidikan, yang sebagian besar dipicu oleh kemiskinan.
Kemudian, manusia mulai melihat masalah yang ada disekitarnya, namun masih menganggapnya sebagai masalah individu (naïve consciousness). Sistem pendidikan yang berlangsung selama ini tidak cukup kuat mengguncang kesadaran tersebut karena pendidikan itu sendiri tidak pernah didesain untuk mempertanyakan akar masalah. Ia hanya mengajarkan bahwa yang penting adalah lulus ujian, mendapat ijazah, lalu mencari kerja.
Siklus ini terus berputar. Hal ini selaras dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB berada di angka 73,97, masih di bawah rata-rata nasional dengan nilai 75,90 (sumber BPS 2025). Di wilayah Sumbawa dan Bima, jarak sekolah yang jauh, minimnya infrastruktur, dan keterbatasan guru berkualitas menjadi tembok nyata yang menghalangi anak-anak mengakses pendidikan yang layak.
Dalam perspektif Freire, kondisi ini bukan sekadar nasib atau takdir yang harus diterima, melainkan produk dari struktur sosial. Ketika pendidikan sebagai usaha perubahan berhasil membebaskan manusia, maka akan muncul kesadaran kritis (critical consciousness) dimana segala ketimpangan yang terjadi di masyarakat secara perlahan kemudian dapat diubah.
Benih-Benih Pendidikan Membebaskan di NTB
Di tengah gambaran yang suram itu, ada benih harapan yang patut dicatat. Data terbaru pada April 2026 menunjukkan bahwa NTB merupakan provinsi dengan minat baca nomor dua tertinggi di Indonesia. Hasil itu pula tidak lepas dari sejumlah komunitas, masyarakat, maupun upaya pemerintah di NTB. Program-program pendidikan berbasis komunitas yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil di NTB mulai mencoba mendekati persoalan pendidikan dari akar rumput yang secara giat berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Gerakan literasi berbasis problem-posing (pengajuan masalah) inilah yang sesungguhnya paling dibutuhkan NTB, bukan sekadar menambah angka kelulusan dan cakupan sekolah, tetapi membangun ruang di mana masyarakat bisa bertanya dan berdialog tentang realitas hidup mereka sendiri.
Menjelang Hari Pendidikan Nasional, gagasan Paulo Freire tentang praxis, dimana perpaduan antara refleksi yang mendalam dan aksi yang nyata seharusnya menjadi semangat yang menghidupi praktik penyelenggaraan pendidikan di NTB. Refleksi berarti kita tidak berhenti pada data dan keluhan, melainkan berani menggali fenomena yang ada semisal mengapa angka pernikahan dini dan putus sekolah di NTB masih tinggi? Mengapa lulusan SMA/SMK masih lebih memilih merantau sebagai buruh migran? Mengapa industrialisasi di NTB masih jalan di tempat? Pertanyaan-pertanyaan ini harus masuk ke dalam kurikulum, diskusi kelas, dan program pelatihan guru.
Aksi berarti para pendidik, komunitas, dan pengambil kebijakan di NTB bergerak bersama, merancang kurikulum yang kontekstual dengan realita di lapangan, melatih dan mendorong guru untuk menjadi fasilitator dialog, dan membangun ekosistem belajar yang berpijak pada masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Sebab pendidikan yang membebaskan bukan hanya tentang memberi akses ke sekolah, melainkan tentang memberi akses kepada kesadaran. Dan kesadaran itulah yang pada akhirnya akan mengubah NTB sesuai dengan arah kebijakan pemerintah saat ini yang bercita-cita membangun NTB Makmur Mendunia. (Arief Syahrul Tiro, Guru Sejarah dan Anggota P2G (Perhimpunan Pendidikan dan Guru))
Editor : Redaksi Lombok Post Online